Politik
Pegunungan Grasberg di Timika yang diekspolitasi Freeport McMoran (Ist)

JAYAPURA- Untuk mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan, Presiden Joko Widodo perlu segera menutup perusahaan tambang emas Amerika Serikat, Freeport McMoran karena selalu menjadi akar persoalan di Timika dan Papua pada umumnya. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Umum, Front Persatuan Rakyat (FPR) “Tutup Freeport”, Womsiwor Samuel kepada Bergelora.com di Jayapura, Papua, Kamis, (23/11)

“Serta kembalikan hak kedaulatan rakyat Amungsa demi mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di Freeport Tembagapura –Timika. Buka akses bagi wartawan independen dan media Internasional, demi objektifitas konflik di Tembagapura,” tegasnya.

Presiden Mahasiswa Universitas Cenderawasih, Paskalis Boma juga meminta TNI/POLRI untuk menghormati kode etik jurnalistik, demi berimbangnya informasi yang berkembang di Tembagapura Freeport – Timika.

“Pemerintah Indonesia gagal dalam mensejahterakan rakyat Indonesia yang nasibnya terabaikan di kawasan luar Papua, sehingga berdampak pada mobilisasi masyarakat Indonesia ke Papua yang tidak terkontrol, yang berujung pada ditemukannya masyarakat illegal di kawasan Tembagapura, sebanyak 334 orang,” tegasnya.

Ia menjelaskan, selama 50 Tahun penguasaan Sumber Daya Alam Nemangkawi oleh PT. Freeport, tak ada satupun keuntungan bagi rakyat Papua terlebih rakyat Amungsa sebagai pemilik negeri. Disamping kenyataan yang hari ini menyengsarakan rakyat Papua di Bumi Amungsa, yakni dihasilkannya Limbah, dirusaknya hutan menjadi lahan tambang dan merusak tatanan sosial masyarakat Amungsa, hingga berujung pemusnahan sistematis akibat mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi limbah beracun.

“Menurut data Ahli Geologi Indonesia, bahwa hingga 50 Tahun Freeport beroperasi hingga 2017, kekayaan rakyat Papua ini telah dieksploitasi hingga mencapai 1,7 miliar ton, dari total 3,8 miliar ton sejak Kontrak Karya II tahun 1991, dengan presentase 165 biji ton per hari, disamping itu Freeport berhasil merauk keuntungan sebesar Rp 116 Miliar perhari,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya selama berjalannya Kontrak Karya Freeport, demi stabilitas kapitalis besar ini, Pemerintah Indonesia dijadikan tameng dalam melindung segenap kepentingan dan kedaulatan Freeport atas tanah Papua. Mulai dari pembagian saham, yang setidaknya memberikan keuntungan serta mampu menutup mata Indonesia terhadap persoalan mendasar pada rakyat Papua, hingga TNI/POLRI Indonesia yang dijadikan “penjaga” dalam melindungi dan menghusir setiap penggangu dan mengancam stabilitas Freeport di Tanah Papua. Maka tak heran, sisi kemanusiaan diabaikan demi memuluskan kepentingan investasi Freeport di Tanah Papua.

“Mulai dari jatuhnya korban TNI/POLRI demi menjaga kepentingan tuannya Freeport serta rakyat pribumi pemilih tanah Amungsa akibat tekanan intimidasi dari aparat militer Indonesia sejak beroparasinya pada tahun 1967,” ujarnya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas PP No. 23/2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, atauUU Minerba, dengan Divestasi 51 persen saham, dan mengubah kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun drama tetap dibuat, antara Freeport dan Indonesia atas bumi Amungsa dengan tetap mengabaikan, rakyat Papua di Bumi Amungsa.

“Sisi kemanusiaan kembali diabaikan, dengan melihat dinamika yang berkembang di bumi Amungsa akhir-akhir ini, bagaimana Tarik ulur mengenai investasi saham Freeport yang nantinya akan diperpanjang atau tidak pada 2021 nanti, maka Briptu Berry Pratama dan Brigadir Firman dikorbankan demi pengamanan penuh atas wilayah Freeport,” tegasnya. (Wirya)

Add comment


Security code
Refresh