Politik
Karin Item, Ketua Umum PIP2I dan Roysepta Abimanyu mewakili Teten Masduki, Kepala Staff Presiden (KSP) dalam forum diskusi yang diadakan oleh Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia (PIP2I) di Halim, Jakarta, Rabu (29/11).

JAKARTA- Perselisihan dan salah paham antara pilot, sekolah penerbang dan Kemenhub harus segera diatasi, untuk segera memenuhi kebutuhan transportasi udara yang menjadi salah satu tulang punggung negara kepulauan seperti Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Roysepta Abimanyu mewakili Teten Masduki, Kepala Staff Presiden (KSP) dalam forum diskusi yang diadakan oleh Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia (PIP2I) di Halim, Jakarta, Rabu (29/11).

“Jelas arahan Presiden adalah memaksimalkan semua kekuatan nasional termasuk swasta untuk terlibat mengejar pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Sekolah penerbang yang selama ini telah menyediakan pilot harus difasilitasi. Agar bisa mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo,” tegasnya.

Menurutnya, kalau terjadi perselisihan, kemungkinan besar karena salah paham yang harus segera diatasi.

“Kami akan telusuri dan periksa semua data yang disampaikan dari berbagai pihak. Kalau ada tambahan keluhan bisa laporkan ke KSP lewat www.lapor.go.id. Yang jelas semua pihak harus ikut serta mempercepat pembangunan bangsa, dan tidak boleh ada yang menghalangi,” tegasnya.

Soal ancaman masuknya pilot asing, menurutnya pemerintah tidak akan membiarkan, pilot Indonesia disingkirkan dalam pembangunan. Karena profesi pilot Indonesia tidak pernah kalah dengan pilot asing.

“Hanya saja sekolah-sekolah penerbang Indonesia, bersama pemerintah harus terus bisa meningkatkan kualitas penerbang sehingga tidak kalah bersaing dengan pilot-pilot asing,” ujarnya.

Kepada Bergelora.com Roysepta Abimanyu menjelaskan akan mengkomunikasikan semua peraturan yang dikeluhkan menghambat atau mematikan sekolah dan pilot Indonesia.

“Kita akan segera komunikasikan dengan Menteri Perhubungan untuk bisa segera ada dialog. Agar segera terbangun kerjasama yang kuat antara semua pihak tanpa ada yang dirugikan,” ujarnya.

General Aviation

Karin Item, Ketua Umum Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia (PIP2I) menjelaskan, General Aviation harus segera dikembangkan untuk mendukung percepatan pembangunan terutama di daerah-daerah terpencil yang sudah ada bandara besar ataupun bandara kecil.

“Sekolah penerbang bisa ikut menyediakan pilot-pilot untuk membawa misi pemerintah berupa logistik, petugas pemerintah, komoditi di berbagai daerah diseluruh Indonesia,” ujarnya.

Apalagi saat ini, menurutnya, pemerintah telah membangun dan memperbesar bandara diberbagai daerah untuk memajukan pariwisata dan ekonomi daerah. Pilot-pilot untuk General Aviation dibutuhkan untuk bisa mengisi kebutuhan mengembangkan daerah-daerah dengan membawa turis, logistik dan komoditas perdagangan dan lainnya.

“Ini hanya bisa jika sekolah penerbang difasilitasi untuk mencetak banyak pilot yang berkualitas untuk melayani masyarakat diseluruh Indonesia,” jelasnya.

Hambatan Peraturan

Sebelumnya Karin memaparkan beberapa peraturan yang menghambat bahkan industri penerbangan dibidang pendidikan.  Soal navigasi dan penggunaan bandara, yang diatur dalam CASR Part 91.152 dan ICAO Doc 9082/5 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri (PM) 17/2014 dan PM 55/2016, dilakukan pembatasan kawasan pelatihan terbang.

“Apalagi pada wilayah uncontrolled airspace tidak lazim diterapkan di negara-negara

lain. Pembatasan ini juga belum mengakomodasi kebutuhan pelatihan dan efisiensi operasional. Belum ada Sectional Aeronautical Charts yaitu primary navigational reference medium yang dibutuhkan oleh komunitas VFR pilot,” ujarnya.

Menurutnya juga penetapan biaya pelayanan jasa navigasi, belum mengakomodasi operasional dengan pesawat latih yang bobotnya sekitar 1.000Kg.

“Saat ini masih didasarkan pada tabel faktor terdekat yakni skala 0 – 17.770Kg,” ujarnya.

Pelarangan terbang malam (Night VFR flying) tanpa persetujuan Direktur (DGCA), seharusnya dapat diatasi dengan telah disetujuinya Silabus dan Training Procedure Manual (TPM) oleh Direktur.

“Karena Night VFR flying merupakan pengalaman yang dipersyaratkan sebelum memperoleh lisensi pilot, dan tercantum dalam Silabus dan TPM yang telah disetujui Direktur. Pada prakteknya, sekolah tetap harus mengajukan permohonan waiver, setiap akan melakukan penerbangan malam. Masa berlaku waiver hanya 1 bulan. Pelarangan night VFR flying tidak lazim diterapkan di negara-negara lain,” jelasnya.

Menurutnya yang memberatkan juga adalah penerapan biaya konsesi per siswa pilot oleh pengelola bandara PT Angkasa Pura, padahal kegiatan pendidikan penerbang bukan termasuk dalam Kegiatan Pelayanan Bandar Udara yang bersifat komersial dan didelegasikan ke pihak lain sehingga oleh karenanya pihak bandara dapat memungut imbalan berupa concession fee,” ujarnya.

Tidak Relevan

Karin Item menjelaskan di Indonesia sekolah-sekolah penerbangan dipersulit dengan berbagai peraturan menteri perhubungan. Salah satunya adalah Sertifikasi dan Perijinan lewat peraturan menteri PM 64/2017, yang menyatakan Kategori pesawat latih, apakah single atau multi-engine. Sebagai penunjang pelatihan untuk mencapai standar profisiensi pilot, maka kategori pesawat tergantung pada persyaratan profisiensi yang hendak dicapai, misalnya CPL single-engine land atau CPL multi-engine land.

“Pengajuan persetujuan pelaksanaan pelatihan untuk kategori pesawat tergantung dari tujuan dan lingkup institusi tersebut; misalnya apakah bertujuan untuk melatih ab-initio airline pilot, dan/atau pilot profesional yang belum memutuskan tujuan karirnya, dan/atau pilot non profesional/hobby. Sehingga kategori pesawat, tidak relevan untuk menjadi persyaratan dalam sertifikasi operasi sekolah pilot,” jelasnya.

Jumlah pesawat latih yang digunakan, tergantung dari komposisi jumlah murid, jumlah flight instructor, dan metoda pelatihan yang digunakan untuk mencapai standar profisiensi pilot. Waktu pencapaian standar profisiensi tersebut sudah diatur dalam silabus dan kurikulum yang disetujui.

“Sehingga persyaratan jumlah minimum armada pesawat latih dalam sertifikasi tidak diperlukan, lebih lagi tidak relevan dengan keselamatan penerbangan. Status pesawat latih, apakah milik atau sewa, tidak relevan dengan peraturan keselamatan penerbangan. Strategi pengelolaan finansial institusi untuk memiliki atau menyewa pesawat latih tidak menjamin tercapainya keselamatan operasi penerbangan. Sehingga persyaratan status kepemilikan pesawat latih dalam sertifikasi tidak diperlukan, dan juga tidak relevan dengan keselamatan penerbangan,” jelasnya.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan, PM 17/2014, PM 55/2016, PM 65/2017 Penetapan bandara untuk kegiatan pelatihan terbang hanya mempertimbangkan dari sisi pelayanan navigasi yang memprioritaskan penerbangan komersial.

“Belum mengakomodasi kebutuhan pelatihan untuk pencapaian profisiensi pilot, serta efisiensi operasional kegiatan pelatihan,” ujarnya.

Dari 18 bandara yang ditetapkan, hanya 2 bandara yang memiliki fasilitas instrumen ILS, lainnya terbatas VOR/DME & NDB, atau hanya NDB. Pelaksanaan night flight juga terkendala di bandara yang tidak memiliki fasilitas lampu yang memadai. Demikian pula waktu operasi bandara yang terbatas juga menjadi kendala.

“Distribusi AVGAS yang tersentralisasi di Surabaya, dengan pengangkutan AVGAS yang pada umumnya harus dikelola sendiri oleh institusi, maka lokasi-lokasi bandara selain di pulau Jawa menjadi kendala, dan akhirnya mengakibatkan tingginya biaya bahan bakar; dan akhirnya biaya pendidikan,” katanya. (Web Warouw)

 

Add comment


Security code
Refresh