Politik
Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia (PIP2I) bersama Roysepta Abimanyu mewakili Teten Masduki, Kepala Staff Presiden (KSP) seusai Forum Diskusi di Halim, Jakarta, Rabu (29/11). (Ist)

JAKARTA- Pemerintah diminta meninjau kembali regulasi yang berlebih, membatasi dan membebani (non safety) operasional pada sekolah penerbangan. Kebijakan Menteri Perhubungan diminta agar lebih memperhatikan standard & best practice internasional, terutama untuk pendidikan penerbangan. Demikian rekomendasi kepada pemerintah dari hasil Forum Diskusi yang diadakan oleh Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia (PIP2I) di Halim, Jakarta, Rabu (29/11).

“Kebijakan-kebijakan diharapkan memberikan kepastian dan kemudahan berusaha di industri penerbangan, termasuk pendidikan penerbangan yang merupakan bagian dari rantai industri penerbangan,” demikian Karin Item, Ketua Umum PIP2I dalam konferensi Pers saat itu.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, rekomendasi yang lain,-- pemerintah diharapkan menaruh perhatian dan dukungan yang lebih besar bagi potensi aktivitas general aviation dan pendidikan penerbangan.

“Diperlukan transparansi data kebutuhan pilot di Indonesia khususnya dari Kemenhub,” ujarnya.

Sebelumnya ia memaparkan beberapa peraturan yang menghambat bahkan industri penerbangan dibidang pendidikan.  Soal navigasi dan penggunaan bandara, yang diatur dalam CASR Part 91.152 dan ICAO Doc 9082/5 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri (PM) 17/2014 dan PM 55/2016, dilakukan pembatasan kawasan pelatihan terbang.

“Apalagi pada wilayah uncontrolled airspace tidak lazim diterapkan di negara-negara

lain. Pembatasan ini juga belum mengakomodasi kebutuhan pelatihan dan efisiensi operasional. Belum ada Sectional Aeronautical Charts yaitu primary navigational reference medium yang dibutuhkan oleh komunitas VFR pilot,” ujarnya.

Menurutnya juga penetapan biaya pelayanan jasa navigasi, belum mengakomodasi operasional dengan pesawat latih yang bobotnya sekitar 1.000Kg.

“Saat ini masih didasarkan pada tabel faktor terdekat yakni skala 0 – 17.770Kg,” ujarnya.

Pelarangan terbang malam (Night VFR flying) tanpa persetujuan Direktur (DGCA), seharusnya dapat diatasi dengan telah disetujuinya Silabus dan Training Procedure Manual (TPM) oleh Direktur.

“Karena Night VFR flying merupakan pengalaman yang dipersyaratkan sebelum memperoleh lisensi pilot, dan tercantum dalam Silabus dan TPM yang telah disetujui Direktur. Pada prakteknya, sekolah tetap harus mengajukan permohonan waiver, setiap akan melakukan penerbangan malam. Masa berlaku waiver hanya 1 bulan. Pelarangan night VFR flying tidak lazim diterapkan di negara-negara lain,” jelasnya.

Menurutnya yang memberatkan juga adalah penerapan biaya konsesi per siswa pilot oleh pengelola bandara PT Angkasa Pura, padahal kegiatan pendidikan penerbang bukan termasuk dalam Kegiatan Pelayanan Bandar Udara yang bersifat komersial dan didelegasikan ke pihak lain sehingga oleh karenanya pihak bandara dapat memungut imbalan berupa concession fee,” ujarnya.

Tidak Relevan

Sebelumnya kepada Bergelora.com Karin Item menjelaskan di Indonesia sekolah-sekolah penerbangan dipersulit dengan berbagai peraturan menteri perhubungan. Salah satunya adalah Sertifikasi dan Perijinan lewat peraturan menteri PM 64/2017, yang menyatakan Kategori pesawat latih, apakah single atau multi-engine. Sebagai penunjang pelatihan untuk mencapai standar profisiensi pilot, maka kategori pesawat tergantung pada persyaratan profisiensi yang hendak dicapai, misalnya CPL single-engine land atau CPL multi-engine land.

“Pengajuan persetujuan pelaksanaan pelatihan untuk kategori pesawat tergantung dari tujuan dan lingkup institusi tersebut; misalnya apakah bertujuan untuk melatih ab-initio airline pilot, dan/atau pilot profesional yang belum memutuskan tujuan karirnya, dan/atau pilot non profesional/hobby. Sehingga kategori pesawat, tidak relevan untuk menjadi persyaratan dalam sertifikasi operasi sekolah pilot,” jelasnya.

Jumlah pesawat latih yang digunakan, tergantung dari komposisi jumlah murid, jumlah flight instructor, dan metoda pelatihan yang digunakan untuk mencapai standar profisiensi pilot. Waktu pencapaian standar profisiensi tersebut sudah diatur dalam silabus dan kurikulum yang disetujui.

“Sehingga persyaratan jumlah minimum armada pesawat latih dalam sertifikasi tidak diperlukan, lebih lagi tidak relevan dengan keselamatan penerbangan. Status pesawat latih, apakah milik atau sewa, tidak relevan dengan peraturan keselamatan penerbangan. Strategi pengelolaan finansial institusi untuk memiliki atau menyewa pesawat latih tidak menjamin tercapainya keselamatan operasi penerbangan. Sehingga persyaratan status kepemilikan pesawat latih dalam sertifikasi tidak diperlukan, dan juga tidak relevan dengan keselamatan penerbangan,” jelasnya.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan, PM 17/2014, PM 55/2016, PM 65/2017 Penetapan bandara untuk kegiatan pelatihan terbang hanya mempertimbangkan dari sisi pelayanan navigasi yang memprioritaskan penerbangan komersial.

“Belum mengakomodasi kebutuhan pelatihan untuk pencapaian profisiensi pilot, serta efisiensi operasional kegiatan pelatihan,” ujarnya.

Dari 18 bandara yang ditetapkan, hanya 2 bandara yang memiliki fasilitas instrumen ILS, lainnya terbatas VOR/DME & NDB, atau hanya NDB. Pelaksanaan night flight juga terkendala di bandara yang tidak memiliki fasilitas lampu yang memadai. Demikian pula waktu operasi bandara yang terbatas juga menjadi kendala.

“Distribusi AVGAS yang tersentralisasi di Surabaya, dengan pengangkutan AVGAS yang pada umumnya harus dikelola sendiri oleh institusi, maka lokasi-lokasi bandara selain di pulau Jawa menjadi kendala, dan akhirnya mengakibatkan tingginya biaya bahan bakar; dan akhirnya biaya pendidikan,” katanya. (Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh