Polri Intimidasi Deklarasi Pendukung Jokowi-JK

GARUT- Polres dan Pemerintaj Kabupaten Garut melarang pendukung Jokowi melakukan deklarasi pembentukan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) di Garut.

Untuk itu Almisbat pusa mengutuk keras upaya intimidasi dan penghalang-halangan yang dilakukan sejumlah pihak atas pelaksanaan deklarasi pembentukan organisasi relawan pendukung Jokowi-JK Almisbat Kabupaten Garut tersebut. 
“Upaya penghalang-halangan terjadi sejak beberapa hari lalu hingga saat acara berlangsung,” demikian Koordinator Daerah Almisbat Garut, Iwan Setiawan kepada Bergelora.com di Garut, Sabtu (28/6).

Iwan menjelaskan, pada Jumat (27/6) malam, pihak panitia acara dari Almisbat dipanggil hingga dua kali oleh Polres Garut dengan dalih persoalan ijin, meski surat pemberitahuan tentang acara sudah sudah dilakukan oleh panitia. 

“Akhirnya setelah berdebat alot, pihak Satintelkam Polres Garut memaksa panitia untuk menandatangani surat pernyataan yang intinya pihak Polres tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan acara,” jelasnya. 

Pihak Kepolisian juga. melarang pemasangan baliho Jokowi-JK di tempat pelaksanaan acara.dengan dalih keamanan. Selain itu atribut Jokowi-JK juga tidak boleh dipasangkan di tempat yang strategis.

“Hal ini kontradiktif dengan atribut pasangan Prabowo-Hatta yang bertebaran di penjuru kota Garut,” jelasnya. 

Pada hari Sabtu (28/6) listrik dibuat padam, memaksa panitia menyewa jenset. Meski acara deklarasi di Lapangan Nagrog Karangpawitan itu tetap berlangsung hingga tuntas. Namun suasana tidak kondusif dan intimidatif terjadi selama acara berlangsung. 

“Suasana tidak kondusif itu mulai dari banyaknya petugas polisi, Korem dan petugas berpakain preman yang memasang muka tak ramah di sekitar lokasi acara, hingga suara bising yang berasal dari Sound mesjid di sekitar lokasi acara yang mengumumkan sesuatu yang tidak jelas,” jelasnya.

Menurutnya, intimidasi juga terjadi terhada masyarakat yang mau bergabung dan hadir pada acara sehingga banyak yang mengurungkn niatnya untuk datang.

“Ini semua dilakukan berdasarkan instruksi bupati yang diusung oleh partai Gerindra. Menyikapi kejadian itu kami mengutuk keras tindakan upaya penghalang-halangan tersebut,” tegasnya.

Koordinator Almisbat Nasional, Hendrik Dikson Sirait mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk ketidak netralan pihak Polres Garut atas pelaksanaan Pilpres yang jujur, adil dan bebas rasa ketakutan. 

Lebih jauh Almisbat menilai merujuk pada kasus Garut ini, menurunnya elaktabilitas suara Jokowi-JK ternyata bukan karena faktor alami namun karena suasana mencekam akibat ketakutan menyusul intimidasi, teror dan ancaman yang dilakukan oleh instrumen negara terhadap mereka yang bersimpati pada pasangan Jokowi-JK. 

“Kasus Tabloid Obor Rakyat, Survei Babinsa, dan terakhir intimidasi yang dilakukan Polres Gatut semakin memperkuat adanya upaya menggerus suara pasangan Jokowi dan JK yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan instrumen negara,” tegasnya.

Untuk itu menurutnya, Almisbat menyerukan kepada seluruh organ relawan untuk mengkonsolidasikan kekuatannya guna melawan teror dan intimidasi yang dilakukan oleh negara yang tidak netral lagi dalam pelaksanaan Pilpres 2014. (Martinus Ursia)