Politik
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (Ist)

JAKARTA- Sejalan dengan pengajuan calon Panglima TNI yang baru, maka secara etika kepemimpinan, Panglima yang saat ini menjabat sebaiknya tidak mengambil keputusan-keputusan strategis. Demikian Hendardi, Ketua SETARA Institute, kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (5/12)

“Seperti melakukan mutasi dan rotasi jabatan dan menyusun rencana-rencana yang tidak akan lagi bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui menurutnya, pada Senin (4/11), Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan berencana melibatkan ormas-ormas dalam melakukan pengamanan Pilkada 2018.

“Hal ini sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan, apalagi pengamanan Pilkada bukanlah tugas utama TNI dan ormas-ormas yang justru akan menyuburkan vigilantisme,” ujarnya,” tegasnya.

Menurutnya, dukungan dari kalangan parlemen dan elemen masyarakat sipil atas penunjukan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto oleh Presiden Jokowi merupakan indikator kepercayaan publik pada Hadi Tjahjanto untuk memimpin korps TNI mewujudkan TNI yang bersih dan profesional.

“Maka sudah selayaknya pula korps TNI, termasuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun mendukung langkah politik Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI,” katanya.

Rotasi antarmatra TNI untuk posisi Panglima TNI menurut Hendardi telah terbukti mampu menjadi instrumen menjaga soliditas TNI pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Karenanya konvensi ketatanegaraan itu perlu diteruskan. Pilihan atas KSAU sebagai calon pengganti Panglima TNI adalah langkah tepat.,” tegasnya.

Mengenai momentum pengusulan Panglima TNI secara normatif menurutnya adalah hal biasa, karena Panglima yang saat ini menjabat telah memasuki masa persiapan pensiun. Dengan demikian, proses pengusulan ini bukanlah hal yang istimewa.

“Justru pengusulan pada awal Desember ini menjawab kemungkinan proses di DPR yang membutuhkan waktu memadai untuk melakukan fit and proper test,” katanya.

Hadi Tjahjanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Pria kelahiran Malang, 8 November 1963 itu sempat menempati beberapa jabatan strategis di TNI AU. Hadi sempat menjabat sebagai Perwira Menengah Dinas Administrasi dan Personel TNI AU.

Suami Nanik Istumawati itu melanjutkan tugas sebagai Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah, pada 2010-2011. Jabatan Direktur Operasi dan Latihan Basarnas juga pernah diembannya pada 2011-2013.

Kariernya berlanjut dengan menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013-2015. Bapak dari Hanica Relingga Dara Ayu dan Handika Relangga Bima Yogatama itu kembali memimpin Pangkalan Udara sebagai Danlanud Abdulrahman Saleh, Malang, pada 2015.

Hadi mendapat pangkat marsekal muda dan langsung menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada 2015-2016. Kedekatan Hadi dengan Jokowi tak hanya saat menjabat Sekmilpres. Sebelumnya, Hadi pernah menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Sumarmo, Solo, pada 2010-2011, bertepatan saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Terakhir, Hadi Tjahjanto dipindahtugaskan sebagai Irjen Kemenhan serta kenaikan pangkat menjadi marsekal madya pada 2016 sebelum kemudian diangkat Presiden sebagai KSAU. Pengangkatan Hadi sebagai KSAU berdasarkan Keputusan Presiden No 2 TNI tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara. (Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh