Politik
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (Ist)

JAKARTA - Sehubungan dengan surat Presiden Joko Widodo per-tanggal 3 Desember 2017 kepada pimpinan DPR-RI tentang pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI, maka berdasarkan prosedur yang berlaku, Komisi I DPR-RI akan segera melaksanakan uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI baru yang menurut surat tersebut ditunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

Konsekuensi logisnya, maka calon panglima TNI harus segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR-RI.

Sementara itu karena sudah ada surat resmi dari presiden tentang rencana pemberhentian Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, maka sebaiknya Jenderal Gatot sudah mulai menyiapkan memo serah terima jabatan, dan tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya, termasuk melakukan mutasi para perwira tingginya. Demikian Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (5/12)

“Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengusulkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Keputusan itu sudah sesuai dengan amanah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pertama, pengajuan satu nama calon panglima TNI oleh Presiden Jokowi sudah sejalan dengan Pasal 12 UU TNI yang   menyebutkan Presiden bisa mengajukan satu nama calon Panglima TNI.

“Nama tersebut  dipilih berasal dari yang pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Nantinya pengajuan dari Presiden ke DPR ini akan diproses 20 hari kerja,” jelasnya.

Kemudian, pada pasal 3 undang undang TNI nomor 34 Tahun 2004 pergantian Panglima TNI alangkah baiknya dilakukan rotasi dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

“Dua Panglima TNI sebelumnya berasal dari TNI AD dan TNI AL,” katanya. 

Hadi Tjahjanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Pria kelahiran Malang, 8 November 1963 itu sempat menempati beberapa jabatan strategis di TNI AU. Hadi sempat menjabat sebagai Perwira Menengah Dinas Administrasi dan Personel TNI AU.

Suami Nanik Istumawati itu melanjutkan tugas sebagai Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah, pada 2010-2011. Jabatan Direktur Operasi dan Latihan Basarnas juga pernah diembannya pada 2011-2013.

Kariernya berlanjut dengan menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013-2015. Bapak dari Hanica Relingga Dara Ayu dan Handika Relangga Bima Yogatama itu kembali memimpin Pangkalan Udara sebagai Danlanud Abdulrahman Saleh, Malang, pada 2015.

Hadi mendapat pangkat marsekal muda dan langsung menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada 2015-2016. Kedekatan Hadi dengan Jokowi tak hanya saat menjabat Sekmilpres. Sebelumnya, Hadi pernah menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Sumarmo, Solo, pada 2010-2011, bertepatan saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Terakhir, Hadi Tjahjanto dipindahtugaskan sebagai Irjen Kemenhan serta kenaikan pangkat menjadi marsekal madya pada 2016 sebelum kemudian diangkat Presiden sebagai KSAU. Pengangkatan Hadi sebagai KSAU berdasarkan Keputusan Presiden No 2 TNI tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara. (Bowo)

 

Add comment


Security code
Refresh