Politik
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media sebelum pelaksanaan Fit and Proper Test Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia bertempat di Lobi Gedung Nusantara II, Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12). (Ist)

JAKARTA- Melakukan mutasi jabatan oleh pejabat yang berwenang menjelang akhir masa jabatannya bukanlah bentuk pelanggaran hukum, tetapi tidak lazim dalam etika kepemimpinan suatu organisasi. Demikian Hendardi, Ketua Setara Institute kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (6/12)

 

“Tindakan yang dilakukan Gatot Nurmantyo melakukan mutasi 85 perwira tinggi (Pati) TNI sehari sebelum Presiden Jokowi mengajukan calon pengganti Gatot, jelas tidak etis karena melanggar kepatutan dalam berorganisasi,” tegasnya.

Namun jika mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara yang mengatur pengisian jabatan-jabatan tinggi madya dan utama yang mensyaratkan adanya pertimbangan dari Tim Penilai Akhir (TPA) dan persetujuan presiden maka mutasi tersebut bisa dianggap cacat administratif.

“Larangan mutasi di masa akhir jabatan dilingkungan TNI memang tidak detail karena prinsip kepatuhan pada pimpinan dan dianggap sebagai urusan rumah tangga TNI, maka Panglima TNI memiliki kewenangan tak terbatas dalam soal mutasi,” jelasnya.

Karena itu menurutnya di masa yang akan datang perlu dipikirkan suatu regulasi yang mengikat terkait mutasi di masa transisi kepemimpinan. Belajar dari UU Pilkada dan UU ASN, larangan mutasi itu jelas diatur tata caranya, termasuk larangan mutasi di masa transisi.

“Memang dalam kaitan kepala daerah, larangan itu ditujukan untuk menghindari politicking suatu jabatan dalam kontestasi politik. Tetapi jabatan Panglima TNI juga harus dipandang sebagai jabatan publik dan politis karena pengisian jabatan ini dilakukan melalui mekanisme politik juga, yakni melalui presiden dan persetujuan DPR,” jelasnya.

Oleh karena itu, Hendardi mengingatkan, mutasi di ujung masa jabatan Gatot Nurmantyo, bisa juga dipandang sebagai bagian dari konsolidasi politik yang mungkin saja menguntung Gatot atau tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang tidak satu visi dengan Gatot.

“Hemat saya, ke depan hal-hal semacam ini harus diatur lebih detail, sehingga mutasi yang tidak dikehendaki tidak membuat soliditas dan profesionalitas anggota TNI melemah. Hadi Tjahjanto dapat saja meninjau ulang mutasi yang dilakukan Gatot jika penempatan-penempatan perwira itu tidak memperkuat organisasi TNI,” ujarnya.

Mutasi 85 Pati

Sebelumnya, kepada Bergelora.com dilaporkan, adapun sejumlah Pati yang mengalami mutasi diantaranya adalah, dari TNI AD, Letjen Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun dini), Mayjen Sudirman dari Asops Kasad menjadi Pangkostrad, Mayjen A.M. Putranto dari Pangdam II/Sriwijaya menjadi Asops Kasad, Mayjen Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam II/Sriwijaya.

Di jajaran TNI Angkatan Laut, sebanyak ada 28 personel Pati dan Pamen yang terkena mutasi atau mendapat promosi, di antaranya yaitu Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dari Dankormar menjadi Dankodiklat TNI, Brigjen TNI (Mar) Hasanudin dari Kas Kormar menjadi Dankormar, Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dari Danpasmar II Kormar menjadi Kas Komar, Kolonel Mar Edi Juardi dari Asops Kormar menjadi Danpasmar II Kormar, Laksda TNI Tri Prasodjo dari Irjenal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

Sedangkan di jajaran TNI Angkatan Udara, 11 Pati dan Pamen yang mengalami mutasi dan promosi antara lain Marsda TNI Imran Baidirus dari Pangkoopsau I menjadi Pangkohanudnas, Marsma TNI Nanang Santoso dari Kadisopslatau menjadi Pangkoopsau I, Marsma TNI Tamsil Gustari Malik dari Kas Kohanudnas menjadi Kadisopslatau, Marsma TNI Heraldy Dumex Dharma dari Pangkosek Hanudnas IV Bik menjadi Kas Kohanudnas. (Web Warouw/Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.)

 

Add comment


Security code
Refresh