Politik
Foto 2 : (ki-ka) Gabriella Fredriksson (Team Leader Raoul Wallenberg Institute), Hefriansyah (Walikota Pematangsiantar), Mugiyanto (Senior Program Officer HAM & Demokrasi INFID), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Teten Masduki (Kepala Staf Presiden), Jaleswari Pramodawardhani (Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM), Sugeng Bahagijo (Direktur INFID), Marizen Santos (Kepala Divisi Pemantauan Kewajiban Internasional, Komnas HAM Filipina), Nurlaela Lamasitudju (SKP Ham Palu), Sr. Genobeba (Vivat Internasional Indonesia). (Ist)

JAKARTA- Meningkat dan meluasnya intoleransi belakangan ini mendorong International NGO Forum for Indonesia Development (INFID) menegaskan pentingnya peran pemerintahan kota dan kabupaten untuk menjaga kedamaian dan kebhinneka tunggal ikaan dan melawan semua praktek intoleransi. Hal ini disampaikan Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID dalam Konferensi Kabupaten/Kota HAM di Jakarta, Rabu (6/12) bekerjasama dengan Komnas HAM dan Kantor Staf Presiden (KSP) di Hotel Manhattan, Jakarta dari tanggal 6-7 Desember 2017.

“Kami percaya bahwa kita semua tidak ingin Indonesia menjadi Negara gagal. Saya percaya kita ingin Indonesia menjadi masyarakat yang damai, rukun dan tanpa kekerasan. Itulah sebabnya Kabupaten/Kota HAM menjadi penting,” demikian Sugeng Bahagijo.

INFID mengapresiasi kepala-kepala daerah yang berhasil memelihara kebhinneka tunggal ika-an, toleransi dan perdamaian di kota atau kabupaten yang dipimpinnya.

“Saya mengapresiasi pada kepala daerah yang membuktikan wilayahnya sebagai daerah toleran, inklusif, dan punya komitmen sebagai Kabupaten/Kota HAM,” ujarnya.

Pada sesi Pleno 1 Narasumber Sidarto Danusubroto dari Dewan Pertimbangan Presiden menegaskan, di Indonesia, Pancasila mewadahi keberagaman.

“Pimpinan daerah harus menjadi contoh khususnya di bidang HAM, toleransi, keberagaman, pro Pancasila. Ini yang kita butuhkan agar negara ini survive sampai kapanpun” tegasnya.

Yenni Wahid dalam kesempatan yang sama menyatakan persoalan intoleransi sesungguhnya tidak hanya persoalan Indonesia, tapi juga persoalan seluruh Dunia.

“Banyak anak muda yang merasa putus asa karena masa depannya suram, teralienasi dan terdiskriminasi.  Mereka mudah untuk menjadi target radikalisasi. Oleh karena itu sangat relevan untuk bicara tentang HAM dan toleransi di Indonesia,” ujarnya

Konferensi ini merupakan acara tahunan, yang kali ini merupakan konferensi ke-4 yang mengangkat tema “Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Intoleransi dan Ekstrimisme dengan Kekerasan melalui Perluasan Kabupaten/Kota HAM”. Tema ini diangkat antara lain mencoba untuk mendiskusikan situasi demokrasi dan HAM saat ini.

Ekstrimisme dan Kekerasan

Kepada Bergelora.com dilaporkan, berbagai survey menunjukkan situasi intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan di Indonesia. Survey INFID tentang Persepsi Anak Muda terhadap Radikalisasi dan Ekstremisme dengan Kekerasan menyebut 22,2% setuju kekerasan sebagai cara yang tepat hadapi kaum kafir dan 47% setuju larangan ucapan selamat hari raya kepada agama lain.

Survey CSIS terhadap kelompok muda (milenial) menyatakan 50% anak muda tidak menerima pemimpin agama yang berbedai agama. Survey-survey lain juga menunjukan gejala yang sam. Wahid Foundation dan LSI menyatakan bahwa 11 juta dari 150 juta Muslim Indonesia siap melakukan tindakan radikal.

Survey SMRC tentang NKRI dan ISIS: Penilaian Massa Publik Nasional menyebut 39, 4% merasa ancaman berasal dari paham-paham ajaran agama tertentu. Survey PPIM UIN Jakarta tentang “Keberagaman Gen Z: Survey Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia juga menyebut bahwa dosen, guru, mahasiswa setuju adanya pelarangan pada agama minoritas.

Setara Institute, yang melakukan survey tentang Kota, menyebut Jakarta paling intoleran dari 94 kota lainnya di Indonesia. 

Konferensi dibuka langsung oleh Kepala Staf Presiden, Teten Masduki – setelah kata sambutan dari Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif INFID) dan Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM).

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam pencegahan intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan juga disampaikan oleh narasumber pada Konferensi Hari I ini. Pembicara lain dalam konferensi ini Chaerul Anwar dari BNPT, Pudji Bappeda Lampung Timur, Masni Eriza (Kasubdit Hak kelompok rentan, Kementerian Luar Negeri), Kim Hyun, Team Leader Departemen HAM Kantor Walikota Gwangju Korea Selatan, Marizen Santos – Kepala Divisi Pemantauan Kewajiban Internasional, Kantor Penasihat Kebijakan HAM Komnas HAM Filipina. Gabriella Fredriksson, Team Leader Inclusive Cities RWI, dan Mugiyanto, Senior Program Officer HAM dan Demokrasi Infid.

Konferensi dihadiri lebih dari 150 peserta dari berbagai kalangan, di antaranya dari perwakilan lembaga-lembaga negara, perwakilan Pemerintah Daerah termasuk para Bupati dan Walikota, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil lainnya termasuk anak-anak muda. Selain itu Konferensi ini juga dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi internasional. (Mugiyanto)

Add comment


Security code
Refresh