Politik
Foto 1: (ki-ka) Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Teten Masduki (Kepala Staf Presiden), Sugeng Bahagijo (Direktur INFID) (Ist)

JAKARTA- Meluasnya praktek-praktek intoleransi dan radikalisme di Indonesia sangat menguatirkan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Staff Presiden, Teten Masduki dalam sambutannya di Konferensi Kabupaten/Kota HAM di Jakarta, Rabu (6/12) bekerjasama dengan Komnas HAM dan Kantor Staf Presiden (KSP) di Hotel Manhattan, Jakarta dari tanggal 6-7 Desember 2017.

“Meskipun kita sudah melewati demokrasi, ada perkembangan mengkhawatirkan, yaitu munculnya kelompok intoleran, radikal yang menolak demokrasi dan HAM,” tegasnya.

Teten Masduki menegaskan pentingnya mendorong kebangkitan masyarakat di daerah-daerah untuk  terlibat menjaga toleransi dan demokrasi di daerahnya.

“Human rights cities ini merupakan perwujudan bagaimana negara hadir dalam memenuhi hak seluruh warga,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi Nasional HAM (Komnasham) Ahmad Taufan Damanik menyampaikan bahwa sebagai sebuah bangsa majemuk Indonesia menghadapi tantangan isu intoleran dan ekstrimisme yang serius.

“Komnas HAM menerima tren peningkatan kasus dalam isu ini. Mengangkat isu intoleransi dalam Konferensi ini faktual dan aktual,” ujarnya.

Komnasham menurutnya menegaskan peran pemerintah daerah untuk mewujudkan hak-hak korban dari praktek intoleransi yang terjadi di daerah-daerah.

“Negara perlu mencitptakan situasi yang kondusif untuk mewujudkan hak – hak korban,” katanya.

Yenni Wahid dalam kesempatan yang sama menyatakan persoalan intoleransi sesungguhnya tidak hanya persoalan Indonesia, tapi juga persoalan seluruh Dunia.

“Banyak anak muda yang merasa putus asa karena masa depannya suram, teralienasi dan terdiskriminasi.  Mereka mudah untuk menjadi target radikalisasi. Oleh karena itu sangat relevan untuk bicara tentang HAM dan toleransi di Indonesia,” ujarnya

Konferensi ini merupakan acara tahunan, yang kali ini merupakan konferensi ke-4 yang mengangkat tema “Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Intoleransi dan Ekstrimisme dengan Kekerasan melalui Perluasan Kabupaten/Kota HAM”. Tema ini diangkat antara lain mencoba untuk mendiskusikan situasi demokrasi dan HAM saat ini.

Konferensi ini merupakan acara tahunan, yang kali ini merupakan konferensi ke-4 yang mengangkat tema “Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Intoleransi dan Ekstrimisme dengan Kekerasan melalui Perluasan Kabupaten/Kota HAM”. Tema ini diangkat antara lain mencoba untuk mendiskusikan situasi demokrasi dan HAM saat ini.

Ekstremisme Dengan Kekerasan

Kepada Bergelora.com dilaporkan, berbagai survey menunjukkan situasi intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan di Indonesia. Survey INFID tentang Persepsi Anak Muda terhadap Radikalisasi dan Ekstremisme dengan Kekerasan menyebut 22,2% setuju kekerasan sebagai cara yang tepat hadapi kaum kafir dan 47% setuju larangan ucapan selamat hari raya kepada agama lain.

Survey CSIS terhadap kelompok muda (milenial) menyatakan 50% anak muda tidak menerima pemimpin agama yang berbedai agama. Survey-survey lain juga menunjukan gejala yang sama. Wahid Foundation dan LSI menyatakan bahwa 11 juta dari 150 juta Muslim Indonesia siap melakukan tindakan radikal.

Survey SMRC tentang NKRI dan ISIS: Penilaian Massa Publik Nasional menyebut 39, 4% merasa ancaman berasal dari paham-paham ajaran agama tertentu. Survey PPIM UIN Jakarta tentang “Keberagaman Gen Z: Survey Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia juga menyebut bahwa dosen, guru, mahasiswa setuju adanya pelarangan pada agama minoritas.

Setara Institute, yang melakukan survey tentang Kota, menyebut Jakarta paling intoleran dari 94 kota lainnya di Indonesia. 

Konferensi mulai dilaksanakan hari ini, dan dibuka langsung oleh Kepala Staf Presiden, Teten Masduki – setelah kata sambutan dari Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif INFID) dan Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM).

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam pencegahan intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan juga disampaikan oleh narasumber pada Konferensi Hari I ini. Pembicara lain dalam konferensi ini Chaerul Anwar dari BNPT, Pudji Bappeda Lampung Timur, Masni Eriza (Kasubdit Hak kelompok rentan, Kementerian Luar Negeri), Kim Hyun, Team Leader Departemen HAM Kantor Walikota Gwangju Korea Selatan, Marizen Santos – Kepala Divisi Pemantauan Kewajiban Internasional, Kantor Penasihat Kebijakan HAM Komnas HAM Filipina. Gabriella Fredriksson, Team Leader Inclusive Cities RWI, dan Mugiyanto, Senior Program Officer HAM dan Demokrasi Infid.

Konferensi dihadiri lebih dari 150 peserta dari berbagai kalangan, di antaranya dari perwakilan lembaga-lembaga negara, perwakilan Pemerintah Daerah termasuk para Bupati dan Walikota, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil lainnya termasuk anak-anak muda. Selain itu Konferensi ini juga dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi internasional. (Mugiyanto)

Add comment


Security code
Refresh