Politik
Menteri Tenaga Kerja, M. Hanif Dhakiri (Ist)

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kinerja  kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran belanja yang sudah dialokasikan. Jokowi menyebutkan, efisiensi bisa dilakukan pada pos belanja operasional termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan rapat.

"Saya berikan contoh, lama diskusi dengan menteri tenaga kerja. Ini sudah berubah semua di Kemenaker. Ini yang harus kita ngerti semuanya, ketahui semuanya, di mana sih letak kita harus teliti itu. Telitilah mulai awal sejak penyusunan RKAKL atau RKA di dinas-dinas," kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 serta Anugerah "Dana Rakca" Tahun 2017, di Istana Bogor, Rabu (6/12).

Jokowi menjelaskan, dalam setiap penggunaan anggaran biasanya ada tiga tahapan yang harus dilakukan, persiapan, pelaksanaan, dan juga laporan. Dalam pelaksanaan maka terdapat kegiatan inti, kegiatan persiapan dan kegiatan laporan yang merupakan kegiatan pendukung.

Menurut Jokowi, yang terjadi dalam menyusun RKAKL maupun RKA dinas malah fokus pada kegiatan pendukungnya bukan pada kegiatan intinya.

"Ini sudah saya lihat di kementerian, saya dulu waktu di wali kota saya lihat di dinas-dinas, hati-hati, sekali lagi malah fokusnya di kegiatan pendukung bukan kegiatan inti, kalau menteri-menteri ngerti manajemen keuangan, ngerti manajemen mestinya ini diubah, gubernur ngerti, walikota mestinya ini diubah," tegas Jokowi.

Dengan belanja pendukung yang masih dominan dan belanja kegiatan intinya yang masih sedikit menjadi evaluasi bagi seluruh pejabat negara. Dia menyebutkan, bahwa belanja dukung biasanya sebesar 90% sementara kegiatan intinya hanya sebesar 10% sampai 20%.

"Hampir 90% kita seperti ini. saya berikan contoh. Contohnya, pemulangan TKI (tenaga kerja Indonesia). Anggarannya Rp 3 miliar pemulangan TKI. Biaya pemulangan Rp 500 juta. Yang Rp 2,5 miliar ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah dan lain-lain," ungkap Jokowi.

"Ini tidak bisa lagi seperti ini. Ini hampir semuanya model-model seperti ini di K/L, di daerah, sama. Coba cek satu per satu, ini sudah diubah semua di Kemenaker," sambung dia.

Jokowi juga mengungkapkan, model-model seperti ini harus segera dihentikan apalagi bagi pejabat negara yang mengerti akan manajemen keuangan dalam setiap kali menyusun RKAKL.

Bahkan, Mantan Wali Kota Solo ini tidak segan untuk membuka satu per satu persoalan tidak efisiensi di masing-masing K/L.

"Nanti saya akan buka satu per satu. Tak tunjukin yang gamblang ini tadi, gimana mau ada hasil setiap begitu perencanaannya, dimulai dari rencana kegiatannya RKA. Kalau rencananya sudah seperti ini bagaimana, secara umum polanya seperti itu. Belanja pendukung justru lebih dominan dari pada belanja dan inti kegiatan," tutup dia.

Perkuat Sinkronisasi

Dalam kesempatan itu juga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, keterpaduan, serta sinergi antara kegiatan yang didanai APBN, APBD, dana transfer ke daerah, dan Dana Desa.

“Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan bangun waduk, waduknya ada irigasinya enggak ada. Ini enggak satu dua. Jangan kita ulang sekali lagi yang seperti ini,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta agar dilakukan perencanaan anggaran yang fokus, peningkatkan belanja publik dan penuhi belanja mandatori yang berkaitan dengan belanja pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disahkan tepat waktu, melakukan efisiensi belanja operasional, belanja modal, belanja dpegawai, perjalanan dinas, dan rapat-rapat.

“RKA K/L, hampir 90 persen kita seperti ini. Model-model seperti ini harus berhenti, harus dihentikan,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden juga mengingatkan, agar Dana Desa melalui kegiatan swakelola yang bersifat padat karya dilakukan dengan skema cash for work.

Yang terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tahun 2018 adalah tahun yang penuh dengan rencana strategis, ada Pilkada serentak dan Asian Games.

“Oleh sebab itu, kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran,” pungkas Presiden Jokowi.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Penyerahan DIPA 2018 itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta pejabat eselon I dari seluruh K/L. (Roy Pangharapan)

Add comment


Security code
Refresh