JAKARTA- Partai Demokrat membantah kesaksian Mirwan Amir yang menyebutkan keterlibatan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus E-KTP. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menegaskan bahwa Mirwan Amir perlu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keterangan palsunya di depan pengadilan.
“KPK perlu segera usut keterangan Palsu Mirwan Amir yang melibatkan SBY. Mirwan Amir sendiri adalah orang yang sedang dibidik KPK karena terima uang E-KTP itu,” demikian Andi Arief kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (27/1)
Ia meminta agar KPK sebaiknya mengejar keterangan palsu Mirwan Amir agar publik menjadi jelas.
“Keterangan itu setelah digoreng pengacara Firman makin merugikan SBY,” ujarnya.
Andi Arief memastikan, Mirwan Amir tidak mungkin pernah bicara dengan SBY langsung soal E KTP, pertemuan pasti bersama fraksi dan isunya politik.
“Saat menjadi Presiden, semua aktifitas SBY tercatat dan terekam, untuk menghindari kebohongan-kebohongan dikemudian hari seperti yang dilakukan Mirwan Amir,” tegasnya.
Ia menjelaskan, untuk hindari Istana Negara jadi rumah politik Partai Demokrat, maka Cikeas menjadi tempat konsolidasi kader dan fraksi Partai Demokrat untuk membahas isu-isu politik tertentu.
“Semua pertemuan di Cikeas tercatat dan terekam. Seperti juga di Istana Negara, tidak akan pernah ditemukan pengaturan proyek. Adanya arahan isu politik,” jelasnya.
Hal serupa menurutnya pernah terjadi pada saat Antasari Azhar sebagai ketua KPK mengatakan SBY pernah mengarahkan intervensi pada kasus Bank Century.
“Antasari Azhar pernah bilang dalam rapat SBY intervensi soal Century. Setelah di cek direkaman dan notulensi tidak benar. Antasari malu tapi gak minta maaf. Sia-sia bagi siapapun yang berupaya melakukan kebohongan untuk mendiskreditkan SBY. Sifat manusia yang bisa bohong sudah diantisipasi,” katanya.
Ia menegaskan, Partai Demokrat tetap mendukung sepenuh-penuhnya pengungkapan E-KTP yang sedang berjalan. Sebaiknya aliran dana yang sudah dipegang KPK dijadikan pegangan.
“Sekali lagi SBY dan Partai Demokrat berada di belakang KPK untuk menuntaskan kasus E KTP, Bank Century, BLBI, dan kasus-kasus lainnya. (Web Warouw)
Andi Arief: Keterangan Palsu Mirwan Amir Rugikan SBY
JAKARTA- Partai Demokrat membantah kesaksian Mirwan Amir yang menyebutkan keterlibatan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus E-KTP. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menegaskan bahwa Mirwan Amir perlu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keterangan palsunya di depan pengadilan.
“KPK perlu segera usut keterangan Palsu Mirwan Amir yang melibatkan SBY. Mirwan Amir sendiri adalah orang yang sedang dibidik KPK karena terima uang E-KTP itu,” demikian Andi Arief kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (27/1)
Ia meminta agar KPK sebaiknya mengejar keterangan palsu Mirwan Amir agar publik menjadi jelas.
“Keterangan itu setelah digoreng pengacara Firman makin merugikan SBY,” ujarnya.
Andi Arief memastikan, Mirwan Amir tidak mungkin pernah bicara dengan SBY langsung soal E KTP, pertemuan pasti bersama fraksi dan isunya politik.
“Saat menjadi Presiden, semua aktifitas SBY tercatat dan terekam, untuk menghindari kebohongan-kebohongan dikemudian hari seperti yang dilakukan Mirwan Amir,” tegasnya.
Ia menjelaskan, untuk hindari Istana Negara jadi rumah politik Partai Demokrat, maka Cikeas menjadi tempat konsolidasi kader dan fraksi Partai Demokrat untuk membahas isu-isu politik tertentu.
“Semua pertemuan di Cikeas tercatat dan terekam. Seperti juga di Istana Negara, tidak akan pernah ditemukan pengaturan proyek. Adanya arahan isu politik,” jelasnya.
Hal serupa menurutnya pernah terjadi pada saat Antasari Azhar sebagai ketua KPK mengatakan SBY pernah mengarahkan intervensi pada kasus Bank Century.
“Antasari Azhar pernah bilang dalam rapat SBY intervensi soal Century. Setelah di cek direkaman dan notulensi tidak benar. Antasari malu tapi gak minta maaf. Sia-sia bagi siapapun yang berupaya melakukan kebohongan untuk mendiskreditkan SBY. Sifat manusia yang bisa bohong sudah diantisipasi,” katanya.
Ia menegaskan, Partai Demokrat tetap mendukung sepenuh-penuhnya pengungkapan E-KTP yang sedang berjalan. Sebaiknya aliran dana yang sudah dipegang KPK dijadikan pegangan.
“Sekali lagi SBY dan Partai Demokrat berada di belakang KPK untuk menuntaskan kasus E KTP, Bank Century, BLBI, dan kasus-kasus lainnya. (Web Warouw)
