Politik
Peta Garis Batas Perairan 1972, Perjanjian Perikanan 1981 dan ZEE 1997 (Ist)

JAKARTA- Jakarta didesak untuk merundingkan kembali seluruh perjanjian batas perairan dengan Australia di Laut Timor. Hal ini menyusul telah tercapainya kesepakatan antara Australia-Timor Leste untuk merubah perjanjian di batas maritim mereka yang disengketakan di Laut Timor selama ini berdasarkan keputusan  dari Pengadilan Arbitrase di Den Haag. Australia dan Timor Leste akan bertemu di New York di markas besar PBB pada 6 Maret 2018, untuk menandatangani perjanjian batas maritim yang baru tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang, Rabu (28/2) menanggapi  kesepakatan yang telah dicapai antara Australia-Timor Leste untuk menetapkan sebuah garis batas perairan yang baru dan permanen di Laut Timor.

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia ini menyatakan, selama ini  Australia telah menjadikan dasar perjanjian perbatasan di Laut Timor yang hanya menguntungkan Australia saja yakni garis perbatasan selaras dengan landas kontinennya sebagai alasan argumentasinya untuk menguasai Laut Timor.

“Namun Timor Leste berpendapat berdasarkan pada fakta geologi dan geomorfologi, garis perbatasan perairan di Laut Timor tersebut seharusnya berada di tengah jalan antara Australia dan Timor Leste karena Pulau Timor dan Benua Australia berada di dalam satu landas kontinen, yakni landas kontinen Australia,” tambahnya.

Dengan disepakatinya batas perairan baru di Laut Timor dengan menggunakan median line maka Timor Leste akan menguasai 80% dari wilayah Laut Timor yang kaya akan migas,” katanya.

Menurutnya Rakyat Indonesia terutama di wilayah Timor Barat dan NTT selama ini dimiskinkan dan disengsarakan akibat dari sebuah perjanjian batas perairan Indonesia-Australia yang di hanya menguntungkan Australia semata.

Ferdi Tanoni mengatakan, sebagai konsekwensi logis dari sebuah perubahan geopolitik yang terjadi di kawasan Laut Timor dengan lahirnya sebuah negara baru Timor Leste maka dengan serta merta seharusnya seluruh batas perairan Indonesia-Australia yang pernah dibuat sejak tahun 1971 hingga 1997 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Leste.

“Kami tidak sependapat dengan pernyataan Menteri Luar negeri Indonesia Retno Marsudi bahwa Indonesia untuk saat ini hanya mau merundingkan kembali batas perairan dengan Australia di wilayah Utara Laut Timor, sementara wilayah Selatan Laut Timor yang sesungguhnya merupakan wilayah paling kaya akan bahan mineral termasuk migas belum dipikirkan oleh Indonesia untuk dirundingkan kembali dengan Australia,” tegasnya.

Tanoni yang juga adalah pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor ini, menegaskan bahwa justru di selatan Laut Timor ini yang paling banyak masalahnya, yakni Australia secara curang telah mengklaim zona perikanan Australia secara sepihak hingga hampir mencaplok Pulau Rote.

Australia juga katanya kemudian mengklaim zona perikanan Australia ini secara sepihak ditetapkan sebagai ZEE (Zona Eksklusif Ekonomi) Australia.

“Setelah itu  secara sepihak pula mengklaim Gugusan Pulau Pasir sebagai Taman Nasional Australia. Akhirnya Australia melegitimasi dirinya dan memberangus ribuan perahu nelayan tradisional Indonesia secara tidak manusiawi,” ujarnya.

Pernyataan Menlu Retno Marsudi ini menurutnya patut dipertanyakan, mengapa perundingan ulang batas perairan di Laut Timor hanya dilakukan dengan setengah hati saja. (Yudi)

 

Add comment

Security code
Refresh