Politik
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Ist)

AMBON - Bagi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, ideologi Pancasila yang membuat bangsa Indonesia besar. Ideologi yang terbukti dalam perjalanan sejarahnya tak bisa 'dibunuh'. Karena Pancasila yang merekatkan dan mempersatukan menjadi spirit dari bangsa Indonesia.

“Karena itu, disaat ada ancaman yang coba menggantikan Pancasila, harus dilawan. Berani menentukan sikap, siapa kawan siapa lawan, sangat penting sekarang ini,” tegasnya.

Ia mengingatkan, mempertahankan UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan tanggung jawab TNI dan kepolisian saja tapi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia.

“Kita harus berani menentukan siapa siapa kawan, siapa lawan terhadap perorangan, kelompok, golongan yang mau merubah ideologi negara kita Pancasila. Ingin memporakporandakan Bhinneka Tunggal Ika termasuk ingin memporakporandakan NKRI," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Pilkada Serentak 2018 adalah kesempatan bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang amanah. Bukan pemimpin yang tega menghalalkan segala cara demi meraih kursi kekuasaan.

Politik uang, hoax, fitnah dan ujaran kebencian berbau suku, agama dan ras (SARA), tak lebih menurut Mendagri adalah racun yang akan merusak konsolidasi demokrasi. “Racun yang harus di lawan oleh siapa pun. Racun yang tak sekedar merusak demokrasi, merendahkan martabat rakyat, tapi juga yang akan mengoyak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Untuk itu Tjahjo Kumolo selalu menyerukan mengajak semua pihak melawan hoax, fitnah, ujaran kebencian, politisasi SARA dan politik uang.  Dalam setiap kesempatan, Tjahjo menabuh genderang perang melawan racun demokrasi. Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran ke 99 di Kota Ambon, Maluku, Kamis (1/3) genderang perang melawan racun demokrasi kembali ditabuh Menteri Tjahjo.

"Mari kita lawan yang namanya politik uang. Politik uang adalah racun demokrasi yang harus kita lawan dalam era Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak ini," kata Tjahjo.

Tahun ini, lanjut Tjahjo, adalah tahun yang menentukan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Di tahun ini pula, dua agenda politik penting akan digelar. Dua agenda politik itu yakni Pilkada serentak 2018 di 171 daerah dan dimulainya tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 yang juga digelar serentak.

“Pilkada serentak 2018, aromanya berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Sebab, sudah beraroma Pilpres. Masing-masing partai, mulai memanaskan mesin politiknya. Apalagi, Pilkada 2018 ini digelar di daerah yang merupakan lumbung suara,” kata Mendagri.

Menurutnya, dinamikanya pun mulai menggeliat lebih dinamis, bahkan mulai 'memanas'. Salah satu yang harus diwaspadai, digunakannya racun demokrasi demi kemenangan.

“Ini yang berbahaya. Ini harus dilawan oleh siapa pun, karena Pilkada adalah kesempatan bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang amanah. Bukan pemimpin yang tega menghalalkan segala cara demi meraih kursi kekuasaan,” tegasnya.

Membongkar Politik Uang

Dirinya sendiri mengapresiasi kerja kepolisian dan penegak hukum lainnya yang telah berhasil membongkar praktek politik uang yang dilakukan oknum  penyelenggara pemilihan dan calon kepala daerah.

"Kami mengapresiasi kepada kepolisian yang telah mampu membongkar indikasi politik uang dari oknum-oknum  penyelenggaraan negara. Politik uang jangan sampai dilakukan oleh para pelaku-pelaku para pengambil kebijakan, tim sukses maupun calon kepala daerah yang ada," katanya.

Ia menegaskan agar Pilkada bermartabat yang harus diwujudkan. Pesta pemilihan yang bertumpu pada kompetisi yang sehat. Adu gagasan, adu ide, konsep dan program yang mesti dikedepankan. Bukan kemudian cara kotor yang dipraktekkan.

"Jangan kampanye yang berujar kebencian, fitnah, SARA. Ancaman bangsa ini harus dihadapi oleh segenap elemen-elemen bangsa," ujarnya. (Calvin G. Eben-Haezer)

Add comment

Security code
Refresh