Politik
Presiden RI, Joko Widodo (Ist)

JAKARTA- Agar bisa memastikan kepentingan nasional kita, baik kepentingan meningkatkan daya tarik investasi maupun kepentingan terserapnya tenaga kerja kita di dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, diperlukan penataan terhadap masuknya tenaga kerja asing.

“Dalam penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia pertama saya minta agar proses perizinan yang tidak berbelit-belit. Ini penting sekali karena keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3) sore.

Presiden meminta agar prosedurnya dibuat lebih sederhana dalam pengajuan Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Penempatan Tenaga Asing (IPTA), maupun VITAS,  Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas.

“Saya minta untuk dijalankan lebih cepat dengan berbasis online dan dilakukan secara terintegrasi terpadu antara Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dibawah Kementerian Hukum dan HAM,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menekankan, pentingnya dilakukan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu. Ia meminta jangan berjalan sendiri-sendiri tapi betul-betul terkoordinasi, karena berdasarkan laporan yang diterimanya, beberapa pengguna tenaga kerja terganggu dan merasa tidak nyaman, mereka merasa ada sweeping.

“Kita lihat Kemenaker jalan sendiri, Imigrasi jalan sendiri, instansi yang lain melakukan pengawasan sendiri-sendiri, ini yang harus betul-betul kita konsolidasikan. Kita koordinasikan sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang tadi disampaikan,” tutur Presiden.

Sebelumnya pada awal pengantarnya Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa dengan globalisasi ekonomi seperti sekarang ini, pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara.

“Kita banyak mengirim tenaga kerja sering kita sebut sebagai buruh migran ke berbagai negara, baik di Timur Tengah, di Asia Tenggara maupun di Asia Timur, dan pada saat yang bersamaan sejalan dengan masuknya investasi, kita juga menerima masuknya tenaga kerja asing dengan kualifikasi,” ujar Presiden.

Permudah Perizinan

Dalam kesempatan itu, Kepada Bergelora.com dilaporkan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri berjanji akan segera menata secara keseluruhan perizinan untuk tenaga kerja asing, sehingga bisa lebih cepat, bisa lebih responsif misalnya terhadap perkembangan zaman sekarang ini termasuk dengan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru dan lain sebagainya.

“Pemerintah tetap memiliki skema pengendalian yang baik. Jadi tidak perlu dikhawatirkan,” kata Hanif kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang  Penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3) petang.

Salah satu penataan itu, menurut Menaker, adalah dengan menghilangkan rekomendasi dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang selama ini memerlukan waktu cukup lama sehingga nantinya perizinan TKA ada di Kementerian tenaga Kerja lalu Imigrasi.

“Sistemnya kan sudah online. Kita sudah online dengan Kementerian Keuangan untuk pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) itu sudah online, dengan imigrasi sudah online, lalu dengan daerah itu ada sekitar 234 daerah yang juga sudah online,” ungkap Menaker seraya menambahkan, ketika masih ada syarat-syarat rekomendasi dan segala macam itu memang menjadi lebih  lama oleh karena itu dievaluasi.

Tetapi intinya, tegas Menaker, persoalan TKA ini perizinannya ini akan ditata biar lebih cepat, lebih baik tetapi tetap skema pengendaliannya jelas.

“Jadi izin dibuat mudah, perizinan dibuat mudah. Tetapi, pengawasannya juga diperkuat. Jangan sampai kemudian terbalik, misalnya izinnya ruwet, pengawasannya lemah. Itu kan malah terbalik,” ujar Hanif.

Terkait dengan masalah yang sweeping, Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, hasil rapat koordinasi terakhir nanti rencananya akan dibuat surat edaran bersama di antara seluruh kementerian terkait untuk menyamakan persepsi terkait dengan penegakan hukum dari tenaga kerja asing itu.

“Sehingga kalau semuanya sama, kalau semua sudah ‘oke’ untuk masuk nanti semua harus memandang ‘oke’ sehingga jangan sampai satu bilang ‘oke’ yang satunya ‘nangkep’, baik itu pengawas tenaga kerja baik itu imigrasi atau kepolisian atau pemerintah daerah dan lain sebagainya,” pungkas Hanif. (Calvin G. Eben-Haezer)

 

Add comment

Security code
Refresh