Politik
Komite Aksi untuk Pemilu Bersih (KAPB) dalam aksi ratusan massa di depan kantor Bawaslu Lampung di Bandar Lampung, Kamis (8/3) menuntut Bawaslu jangan ditunggangi petahana Gubernur Ridho (Ist)

BANDAR LAMPUNG- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung terindikasi tidak netral dalam kampanye Pemilihan Gubernur Lampung 2018. Seharusnya, perhelatan pilkada pemilihan gubernur ini dilakukan oleh penyelenggara yang berkompeten dan netral dari bias politik kepentingan pihak atau calon tertentu.

Hal ini disampaikan oleh Arfan ABP, Koordinator Komite Aksi untuk Pemilu Bersih (KAPB) dalam aksi ratusan massa di depan kantor Bawaslu Lampung di Bandar Lampung, Kamis (8/3)

“Bawaslu jangan menjadi Tim Sukses Bayangan dari salah satu pasangan calon Gubernur. Bawaslu juga jangan melanggar rambu-rambu yang telah di buat oleh DKPP-RI. Jika terdapat bias politik terhadap calon tertentu maka dapat dipastikan tidak akan demokratis, jujur dan berkeadilan,” ujarnya.

Arfan ABP menjelaskan, pada sebuah pertemuan yang diadakan Bawaslu Lampung yang dihadiri oleh Adek Asy’ari sebagai anggota Bawaslu dengan jajaran panwas kota Bandar Lampung, dirinya mengarahkan untuk memfokuskan dan mengamati pergerakan calon Gubernur No urut 2 Herman HN – Sutono.

“Oleh karenanya, untuk terselenggaranya pilgub yang damai dan berintegritas, kami minta agar Bawaslu RI dan DKPP agar memberhentikan Adek Asy’ari dari Bawaslu Lampung,” tegasnya.

Ia mengingatkan, Sikap tebang pilih atau diskriminatif ini sangat bertentangan dengan kewajiban menjaga perilaku sesuai dengan kode etik yang diamanatkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI No. 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Menurutnya, bila perlakukan diskriminasi ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak dalam masyarakat dan membuat situasi Pilgub Lampung 2018 dan keamanan tidak kondusif.

“Masalah-masalah diatas telah membuat prihatin kami, sebagai kaum muda untuk mengingatkan kepada penyelenggara pemilihan Gubernur Lampung 2018. Bawaslu harus netral dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pilkada Gubernur Lampung kali ini,” ujarnya.

Sementara itu, Isnan Subkhi, Wakil Koordinator Komite Aksi untuk Pemilu Bersih (KAPB) dalam kesempatan itu memblejeti pemberitaan koran dan media online www.BE1Lampung.com yang dikuasai oleh keluarga Adek Asyari, yang selalu mendekreditkan paslon lawan dari Ridho-Bachtiar.

“Tanpa dasar yang jelas, media ini selalu memfasilitasi sepak terjang Bawaslu yang hanya mengusik urusan kampanye Herman HN – Sutono dan Cagub Arinal Djunaidi – Nunik saja,” jelasnya.

Padahal menurutnya netralitas Bawaslu Lampung sangatlah penting bahkan sebuah keharusan untuk mendorong semakin maju demokrasi untuk memilih pemimpin Lampung yang benar-benar memenuhi harapan rakyat Lampung. Tanpa netralitas penyelenggara sudah dapat di pastikan pilkada langsung tidak akan berjalan sesuai semangat demokrasi.

“Namun yang terjadi di lapangan berkata lain, ada perlakuan diskriminasi terhadap pasangan calon No 2 Herman HN – Sutono dan pasangan calon No 3 Arinal –Nunik. Perlakuan diskriminasi ini bukan saja telah menciderai Pilgub Lampung 2018 tapi juga telah membuat resah sebagian masyarakat lampung,” ujarnya.

Mama Dedeh Dipanggil

Sebelumnya Kepada Bergelora.com dilaporkan, Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kota Metro akan meminta klarifikasi dari ustazah kondang Mamah Dedeh, Minggu (4/3). Ini terkait kampanye yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut dua di pengajian yang diselenggarakan Majelis Taklim Rachmat Hidayat. Acara digelar di lapangan kampus Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Selasa (27/2).

Tim pemenangan Herman HN-Sutono, Rakhmat Husein menegaskan, acara itu memang kampanye dan sudah mendapat izin dari Polda Lampung. Dalam surat izin tertulis Mamah Dedeh sebagai petugas kampanye.

”Kampanye itu juga tidak dilakukan di dalam masjid, tidak di sekolahan, tidak di kantor pemerintahan. Kalau Bunda (Eva Dwiana) atau Pak Herman HN mengajak nyoblos nomor urut dua, lalu kenapa?” ketusnya.

Dia merasa geram dengan adanya klarifikasi itu. Sebab, Polda Lampung selaku pihak yang berwenang sendiri telah memberikan izin. ”Kenapa Panwaslu Metro itu celamitan? Kan tidak sesederhana itu dapat izin dari Polda. Polda juga tahu aturan. Ada apa dengan Panwas Kota Metro ini," kecamnya.

Bawaslu Ditunggangi?

Bukan rahasia lagi, penetapan anggota Bawaslu Lampung yang sudah direkayasa dengan menjadikan tenaga ahli gubernur sebagai tim seleksi, berdampak pada konflik kepentingan. Penegakkan hukum untuk Pilgub, yang kewenangannya dimiliki Bawaslu Lampung dengan infrastruktur sampai level PPL, Panwascam dan Panwas Kabupaten/Kota, benar-benar mulai terbukti sebagai mesin pendukung pencalonan M Ridho Ficardo-Bakhtiar Basri sebagai pasangan petahana.

Secara pelan dan pasti, langkah memanfaatkan oknum Bawaslu, Panwas dan Panwascam itu mulai bekerja. Jumat, 2 Maret 2018 oknum pendukung cagub Ridho Ficardo ini mulai memanfaatkan kekuatannya untuk mengintervensi lawan politiknya.

Selain memaksimalkan pelarangan sosialisasi di tengah pengajian yang identik dengan Herman HN, belakangan posko-posko pemenangan calon gubernur-cawagub lawan Ridho satu persatu digrebek Panwas dan Tim Gabungan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Kami hanya mencegah dan berusaha menegakkan aturan,” demikian dikatakan M Asep Setiawan, salah satu anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung kepada wartawan setelah menggerebek Posko Arnold-Chusnunia.

Asep menyatakan, ada laporan masyarakat bahwa di Posko itu disimpan susu bermerk Omella. Sehingga bersama jajaran Panwascam dan aparat kepolisian, Asep dan Yahnu Wiguno ikut menggrebek. Sayangnya, aksi mereka hanya menemukan gudang alat peraga yang notabene tak melanggar aturan.

“Setelah dicek gudang logistiknya hanya ditemukan Alat Peraga Kampanye saja,” kata Yahnu Wiguno Sanyoto yang juga Koordiv Penindakan Pelangggaran Panwaslu Kota Bandar Lampung ini dengan wajah penuh kekecewaan.

Meski demikian, dia membantah kalau penggrebekan itu adalah pesanan calon gubernur lain. Ia hanya mengatakan bahwa kedatangannya berniat baik. Yaitu, upaya pencegahan sehingga tidak berdampak buruk terhadap keberadaan calon.

Ketua Panwaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah juga menyampaikan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa pengawas pemilu mengedepankan pencegahan daripada penindakan.

“Ini merupakan bentuk pencegahan yang dijalankan oleh pengawas pemilu, bukan penggeledahan, tapi kan karena kita dapat informasi awal, ya kita harus menindaklanjuti informasi tersebut, tapi apabila ditemukan yg sudah tersebar di Kota Bandarlampung maka pastinya akan kami lakukan penindakan sebagaimana diatur pidananya pada Pasal 187A UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” kata dia.

Sementara Josep, penjaga gudang di Posko Arnold-Chusnunia menjelaskan bahwa kedatangan rombongan Panwas dan Polisi sama sekali tidak mengejutkan dirinya. “Ya biasa saja, mereka hanya memeriksa gudang alat peraga kami sambil mencari-cari yang katanya susu, tapi bisa dilihat sendiri, tidak ada apa-apa di sini, kalau kaos, kalender, banner atau spanduk calon kami banyak,” kata dia.

Dihubungi terpisah, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menegaskan seluruh anggota Bawaslu sampai PPL, wajib netral dan tidak memihak.

“Kami akan tegas kalau sampai menemukan ada oknum pengawas yang berpihak,” kata dia.

Pengajar Hukum Tata Negara di STH Indonesia Jentera ini juga menjelaskan, silahkan kirim bukti jika menemukan oknum pengawas di Lampung yang berpihak pada calon tertentu. “Pasti kami tindak dengan tegas,” ucap dia ketika diwawancarai lewat telepon, Sabtu (3/3). (Salimah)

 

Add comment

Security code
Refresh