Politik
Komite Aksi untuk Pemilu Bersih (KAPB) dalam aksi ratusan massa di depan kantor Bawaslu Lampung di Bandar Lampung, Kamis (8/3) menuntut Bawaslu jangan ditunggangi petahana Gubernur Ridho (Ist)

BANDAR LAMPUNG- Masyarakat tidak tahan lagi melihat sepak terjang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung yang terindikasi tidak netral dalam kampanye Pemilihan Gubernur Lampung 2018. Hal ini pasti akan memanaskan Pilkada Lampung 2018 jika tidak segera diatasi. Hal ini disampaikan oleh Arfan ABP, Koordinator Komite Aksi untuk Pemilu Bersih (KAPB) dalam aksi ratusan massa di depan kantor Bawaslu Lampung di Bandar Lampung, Kamis (8/3)

“Kaki tangan Gubernur Ridho di Bawaslu harus segera dibersihkan. Pecat Ade Ashari sekarang juga. Jangan rusak Pilkada Lampung,” demikian rarusan massa pendemo hari ini.

Arfan ABP, Koordinator Komite Aksi untuk Pemilu Bersih (KAPB) menjelaskan  Ade Ashari adalah salah satu komisioner Bawaslu Lampung yang menjadi salah satu aktor yang membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Ridho-Bahtiar pada pilgub 2014 lalu.

“Ade Ashari itu salah satu tim sukses Ridho-Bachtiar.  Kalau tidak segera dipecat Bawaslu saat ini menjadi musuh bersama. Karena Bawaslu tutup mata pada pelanggaran yang dilakukan oleh Ridho-Bachtiar dan cenderung mencari-cari kesalahan kepada 3 kandidat yang lainnya,” ujarnya.

Padahal menurutnya netralitas Bawaslu Lampung sangatlah penting bahkan sebuah keharusan untuk mendorong semakin maju demokrasi untuk memilih pemimpin Lampung yang benar-benar memenuhi harapan rakyat Lampung. Tanpa netralitas penyelenggara sudah dapat di pastikan pilkada langsung tidak akan berjalan sesuai semangat demokrasi.

“Kami sedang bersiap ke Bawaslu RI untuk memeriksa campur tangan calon petahana Gubernur Ridho dalam Bawaslu Lampung. KPU harus turun tangan untuk memastikan Pilkada Lampung yang Bersih,” tegasnya.

Mama Dedeh Dipanggil

Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kota Metro akan meminta klarifikasi dari ustazah kondang Mamah Dedeh, Minggu (4/3). Ini terkait kampanye yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut dua di pengajian yang diselenggarakan Majelis Taklim Rachmat Hidayat. Acara digelar di lapangan kampus Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Selasa (27/2).

Tim pemenangan Herman HN-Sutono, Rakhmat Husein menegaskan, acara itu memang kampanye dan sudah mendapat izin dari Polda Lampung. Dalam surat izin tertulis Mamah Dedeh sebagai petugas kampanye.

”Kampanye itu juga tidak dilakukan di dalam masjid, tidak di sekolahan, tidak di kantor pemerintahan. Kalau Bunda (Eva Dwiana) atau Pak Herman HN mengajak nyoblos nomor urut dua, lalu kenapa?” ketusnya.

Dia merasa geram dengan adanya klarifikasi itu. Sebab, Polda Lampung selaku pihak yang berwenang sendiri telah memberikan izin. ”Kenapa Panwaslu Metro itu celamitan? Kan tidak sesederhana itu dapat izin dari Polda. Polda juga tahu aturan. Ada apa dengan Panwas Kota Metro ini," kecamnya.

*Bawaslu Ditunggangi?*

Bukan rahasia lagi, penetapan anggota Bawaslu Lampung yang sudah direkayasa dengan menjadikan tenaga ahli gubernur sebagai tim seleksi, berdampak pada konflik kepentingan. Penegakkan hukum untuk Pilgub, yang kewenangannya dimiliki Bawaslu Lampung dengan infrastruktur sampai level PPL, Panwascam dan Panwas Kabupaten/Kota, benar-benar mulai terbukti sebagai mesin pendukung pencalonan M Ridho Ficardo-Bakhtiar Basri sebagai pasangan petahana.

Secara pelan dan pasti, langkah memanfaatkan oknum Bawaslu, Panwas dan Panwascam itu mulai bekerja. Jumat, 2 Maret 2018 oknum pendukung cagub Ridho Ficardo ini mulai memanfaatkan kekuatannya untuk mengintervensi lawan politiknya.

Selain memaksimalkan pelarangan sosialisasi di tengah pengajian yang identik dengan Herman HN, belakangan posko-posko pemenangan calon gubernur-cawagub lawan Ridho satu persatu digrebek Panwas dan Tim Gabungan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Kami hanya mencegah dan berusaha menegakkan aturan,” demikian dikatakan M Asep Setiawan, salah satu anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung kepada wartawan setelah menggerebek Posko Arnold-Chusnunia.

Asep menyatakan, ada laporan masyarakat bahwa di Posko itu disimpan susu bermerk Omella. Sehingga bersama jajaran Panwascam dan aparat kepolisian, Asep dan Yahnu Wiguno ikut menggrebek. Sayangnya, aksi mereka hanya menemukan gudang alat peraga yang notabene tak melanggar aturan.

“Setelah dicek gudang logistiknya hanya ditemukan Alat Peraga Kampanye saja,” kata Yahnu Wiguno Sanyoto yang juga Koordiv Penindakan Pelangggaran Panwaslu Kota Bandar Lampung ini dengan wajah penuh kekecewaan.

Meski demikian, dia membantah kalau penggrebekan itu adalah pesanan calon gubernur lain. Ia hanya mengatakan bahwa kedatangannya berniat baik. Yaitu, upaya pencegahan sehingga tidak berdampak buruk terhadap keberadaan calon.

Ketua Panwaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah juga menyampaikan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa pengawas pemilu mengedepankan pencegahan daripada penindakan.

“Ini merupakan bentuk pencegahan yang dijalankan oleh pengawas pemilu, bukan penggeledahan, tapi kan karena kita dapat informasi awal, ya kita harus menindaklanjuti informasi tersebut, tapi apabila ditemukan yg sudah tersebar di Kota Bandarlampung maka pastinya akan kami lakukan penindakan sebagaimana diatur pidananya pada Pasal 187A UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” kata dia.

Sementara Josep, penjaga gudang di Posko Arnold-Chusnunia menjelaskan bahwa kedatangan rombongan Panwas dan Polisi sama sekali tidak mengejutkan dirinya. “Ya biasa saja, mereka hanya memeriksa gudang alat peraga kami sambil mencari-cari yang katanya susu, tapi bisa dilihat sendiri, tidak ada apa-apa di sini, kalau kaos, kalender, banner atau spanduk calon kami banyak,” kata dia.

Dihubungi terpisah, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menegaskan seluruh anggota Bawaslu sampai PPL, wajib netral dan tidak memihak.

“Kami akan tegas kalau sampai menemukan ada oknum pengawas yang berpihak,” kata dia.

Pengajar Hukum Tata Negara di STH Indonesia Jentera ini juga menjelaskan, silahkan kirim bukti jika menemukan oknum pengawas di Lampung yang berpihak pada calon tertentu. “Pasti kami tindak dengan tegas,” ucap dia ketika diwawancarai lewat telepon, Sabtu (3/3). (Salimah)

 

Pilkada Lampung Memanas, Bawaslu Lindungi Petahana Gubernur Ridho

Komite Aksi untuk Pemilu Bersih (KAPB) dalam aksi ratusan massa di depan kantor Bawaslu Lampung di Bandar Lampung, Kamis (8/3) menuntut Bawaslu jangan ditunggangi petahana Gubernur Ridho (Ist)

BANDAR LAMPUNG- Masyarakat tidak tahan lagi melihat sepak terjang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung yang terindikasi tidak netral dalam kampanye Pemilihan Gubernur Lampung 2018. Hal ini pasti akan memanaskan Pilkada Lampung 2018 jika tidak segera diatasi. Hal ini disampaikan oleh Arfan ABP, Koordinator Komite Aksi untuk Pemilu Bersih (KAPB) dalam aksi ratusan massa di depan kantor Bawaslu Lampung di Bandar Lampung, Kamis (8/3)

“Kaki tangan Gubernur Ridho di Bawaslu harus segera dibersihkan. Pecat Ade Ashari sekarang juga. Jangan rusak Pilkada Lampung,” demikian rarusan massa pendemo hari ini.

Arfan ABP, Koordinator Komite Aksi untuk Pemilu Bersih (KAPB) menjelaskan Ade Ashari adalah salah satu komisioner Bawaslu Lampung yang menjadi salah satu aktor yang membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Ridho-Bahtiar pada pilgub 2014 lalu.

“Ade Ashari itu salah satu tim sukses Ridho-Bachtiar.  Kalau tidak segera dipecat Bawaslu saat ini menjadi musuh bersama. Karena Bawaslu tutup mata pada pelanggaran yang dilakukan oleh Ridho-Bachtiar dan cenderung mencari-cari kesalahan kepada 3 kandidat yang lainnya,” ujarnya.

Padahal menurutnya netralitas Bawaslu Lampung sangatlah penting bahkan sebuah keharusan untuk mendorong semakin maju demokrasi untuk memilih pemimpin Lampung yang benar-benar memenuhi harapan rakyat Lampung. Tanpa netralitas penyelenggara sudah dapat di pastikan pilkada langsung tidak akan berjalan sesuai semangat demokrasi.

“Kami sedang bersiap ke Bawaslu RI untuk memeriksa campur tangan calon petahana Gubernur Ridho dalam Bawaslu Lampung. KPU harus turun tangan untuk memastikan Pilkada Lampung yang Bersih,” tegasnya.

Mama Dedeh Dipanggil

Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kota Metro akan meminta klarifikasi dari ustazah kondang Mamah Dedeh, Minggu (4/3). Ini terkait kampanye yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut dua di pengajian yang diselenggarakan Majelis Taklim Rachmat Hidayat. Acara digelar di lapangan kampus Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Selasa (27/2).

Tim pemenangan Herman HN-Sutono, Rakhmat Husein menegaskan, acara itu memang kampanye dan sudah mendapat izin dari Polda Lampung. Dalam surat izin tertulis Mamah Dedeh sebagai petugas kampanye.

”Kampanye itu juga tidak dilakukan di dalam masjid, tidak di sekolahan, tidak di kantor pemerintahan. Kalau Bunda (Eva Dwiana) atau Pak Herman HN mengajak nyoblos nomor urut dua, lalu kenapa?” ketusnya.

Dia merasa geram dengan adanya klarifikasi itu. Sebab, Polda Lampung selaku pihak yang berwenang sendiri telah memberikan izin. ”Kenapa Panwaslu Metro itu celamitan? Kan tidak sesederhana itu dapat izin dari Polda. Polda juga tahu aturan. Ada apa dengan Panwas Kota Metro ini," kecamnya.

*Bawaslu Ditunggangi?*

Bukan rahasia lagi, penetapan anggota Bawaslu Lampung yang sudah direkayasa dengan menjadikan tenaga ahli gubernur sebagai tim seleksi, berdampak pada konflik kepentingan. Penegakkan hukum untuk Pilgub, yang kewenangannya dimiliki Bawaslu Lampung dengan infrastruktur sampai level PPL, Panwascam dan Panwas Kabupaten/Kota, benar-benar mulai terbukti sebagai mesin pendukung pencalonan M Ridho Ficardo-Bakhtiar Basri sebagai pasangan petahana.

Secara pelan dan pasti, langkah memanfaatkan oknum Bawaslu, Panwas dan Panwascam itu mulai bekerja. Jumat, 2 Maret 2018 oknum pendukung cagub Ridho Ficardo ini mulai memanfaatkan kekuatannya untuk mengintervensi lawan politiknya.

Selain memaksimalkan pelarangan sosialisasi di tengah pengajian yang identik dengan Herman HN, belakangan posko-posko pemenangan calon gubernur-cawagub lawan Ridho satu persatu digrebek Panwas dan Tim Gabungan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Kami hanya mencegah dan berusaha menegakkan aturan,” demikian dikatakan M Asep Setiawan, salah satu anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung kepada wartawan setelah menggerebek Posko Arnold-Chusnunia.

Asep menyatakan, ada laporan masyarakat bahwa di Posko itu disimpan susu bermerk Omella. Sehingga bersama jajaran Panwascam dan aparat kepolisian, Asep dan Yahnu Wiguno ikut menggrebek. Sayangnya, aksi mereka hanya menemukan gudang alat peraga yang notabene tak melanggar aturan.

“Setelah dicek gudang logistiknya hanya ditemukan Alat Peraga Kampanye saja,” kata Yahnu Wiguno Sanyoto yang juga Koordiv Penindakan Pelangggaran Panwaslu Kota Bandar Lampung ini dengan wajah penuh kekecewaan.

Meski demikian, dia membantah kalau penggrebekan itu adalah pesanan calon gubernur lain. Ia hanya mengatakan bahwa kedatangannya berniat baik. Yaitu, upaya pencegahan sehingga tidak berdampak buruk terhadap keberadaan calon.

Ketua Panwaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah juga menyampaikan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa pengawas pemilu mengedepankan pencegahan daripada penindakan.

“Ini merupakan bentuk pencegahan yang dijalankan oleh pengawas pemilu, bukan penggeledahan, tapi kan karena kita dapat informasi awal, ya kita harus menindaklanjuti informasi tersebut, tapi apabila ditemukan yg sudah tersebar di Kota Bandarlampung maka pastinya akan kami lakukan penindakan sebagaimana diatur pidananya pada Pasal 187A UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” kata dia.

Sementara Josep, penjaga gudang di Posko Arnold-Chusnunia menjelaskan bahwa kedatangan rombongan Panwas dan Polisi sama sekali tidak mengejutkan dirinya. “Ya biasa saja, mereka hanya memeriksa gudang alat peraga kami sambil mencari-cari yang katanya susu, tapi bisa dilihat sendiri, tidak ada apa-apa di sini, kalau kaos, kalender, banner atau spanduk calon kami banyak,” kata dia.

Dihubungi terpisah, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menegaskan seluruh anggota Bawaslu sampai PPL, wajib netral dan tidak memihak.

“Kami akan tegas kalau sampai menemukan ada oknum pengawas yang berpihak,” kata dia.

Pengajar Hukum Tata Negara di STH Indonesia Jentera ini juga menjelaskan, silahkan kirim bukti jika menemukan oknum pengawas di Lampung yang berpihak pada calon tertentu. “Pasti kami tindak dengan tegas,” ucap dia ketika diwawancarai lewat telepon, Sabtu (3/3). (Salimah)

 

Add comment

Security code
Refresh