JATINANGOR – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tak henti-hentinya menyerukan perang terhadap semua upaya yang merusak kebhineka tunggal ikaan. Kali ini ia menyiapkan calon pemimpin yang ditempa di candradimuka IPDN, agar memilih kawan dan menyingkirkan lawan dari Pancasila. Ia menegaskan bahwa para praja (mahasiswa) IPDN (Institute Pemerintahan Dalam Negeri) harus siap bekerja bersama rakyat dan mendengar kritik dari rakyat, karena pemerintahan adalah milik rakyat. Hal ini ditegaskannya pada upacara Rabu (8/3) pagi, di kampus IPDN, Jatinangor, Bandung. Setelah apel, dilanjutkan dengan prosesi pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri.
Tjahjo menegaskan para praja adalah bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, wajib menjaga kehormatan lembaga. Jangan sampai, ketika ada yang menghina lembaga, diam saja. Sebab, sama saja itu menyangkut harga diri. Apalagi, jika hinaan itu terkait dengan lambang negara, seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan dan Presiden serta Wakil Presiden.
“Anda punya harga diri, kehormatan, kewibawaan. Luruskan kalau ada berita salah. Kalau ada menghina, memfitnah lembaga ini, laporkan ke kepolisian. Apalagi menghina lambang negara dan pemimpin bangsa, laporkan. Kita harus berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan. Yang rusak kemajemukan harus dilawan,” ujar Tjahjo.
Tjahjo juga berpesan, jadilah nanti pemimpin yang inovatif. Pelayanan rakyat yang tidak kaku. Kembangkan ilmu yang didapat dari kampus, karena sangat penting ketika sudah melangkah di medan tugas. Apalagi Presiden Jokowi sekarang berkomitmen mempercepat pembangunan untuk mengejar ketertinggalan. Tentu dibutuhkan kader pemerintahan yang bisa melayani dengan cepat pula.
“Anda harus paham itu. Begitu masuk, dipikiran anda harus sudah punya impian, gagasan dan imajinasi. Saya akan jadi aparatur pemerintah yang baik. Pemimpin yang baik. Dengan anda punya impian, gagasan, imajinasi, anda akan punya persepsi dan pemikiran melayani masyarakat, sampai bertugas nanti,” katanya.
Tjahjo juga mengingatkan, meski para praja IPDN berasal dari Sabang sampai Merauke tapi tetap warga Indonesia. Karena itu, ia minta jangan menonjolkan sikap kedaerahan.
“Jangan bangun sikap kedaerahan. Harus siap ditempatkan dimana saja,” ujarnya.
Pesan lainnya, Tjahjo meminta para praja IPDN memperbanyak interaksi dengan masyarakat. Dan, harus siap turun tangan membantu masyarakat. Misalnya, ketika ada bencana, para praja harus cepat hadir membantu.
“Bantu dengan tenaga, pikiran, Indonesia negara rawan bencana. Harus siap bantu,” ujarnya.
Tjahjo juga memberi wejangan, para praja jangan anti kritik. Bahkan harus selalu siap mendengar apa yang disuarakan masyarakat. Paham setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik menyangkut politik dan sosial. Tjahjo juga mengingatkan, agar hati-hati ketika menggunakan media sosial. Sebab, di media sosial, bertebaran ujaran kebencian, hoax, dan fitnah.
“Hati- hati pegang handphone, kalau ada berita baca dulu, jangan asal lempar, begitu lempar UU bisa menjerat. Harus hati-hati. Tantangan kita, ancaman kita, radikalisme, teroris, dan orang yang tak tanggung jawab, umbar kebencian. Itu harus dicermati karena mereka ingin memecah belah masyarakat,” kata Tjahjo.
Tjahjo juga mengingatkan agar para praja IPDN jangan coba melakukan pelanggaran berat, misalnya mengkonsumsi narkoba, atau melakukan tindakan kekerasan.
“Anda tak ampun harus gugur dari kampus ini,” kata Tjahjo di kampus IPDN, di Jatinangor, Sumedang seperti dilaporkan kepada Bergelora.com, Jumat (9/3).
Kampus IPDN, kata Tjahjo, punya sejarah panjang. Kampus ini didirikan oleh Bung Karno untuk mencetak kader yang bisa memimpin, dan menggerakkan masyarakat. Dan, di era Presiden Jokowi, kampus IPDN telah ditetapkan sebagai kampus penggerak revolusi mental . (Martinus Ursia)
