Politik
Charles Simanjuntak, Ketua Umum organisasi Wajah Indonesia Baru (WIB). (Ist)

JAKARTA- Masyarakat semakin mencurigai kehendak anggota DPR-RI yang ngotot untuk menggolkan Rancangan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Padahal Undang-Undang tersebut jelas akan memasung kedaulatan rakyat atas wakil-wakil yang dipilihnya di DPR-RI. Niat anggota DPR-RI untuk menggolakan undang-undang itu memiliki motivasi jahat melawan rakyat dan negara untuk menyelewengkan kewenangan yang dipercayakan kepada wakil rakyat. Hal ini ditegaskan Charles Simanjuntak sebagai Ketua Umum organisasi Wajah Indonesia Baru (WIB) kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (14/3)

“Sepertinya para anggota dewan sudah merencanakan sesuatu yang  akan melanggar hukum, sehingga butuh proteksi dengan menggolkan UU MD3. Itu namanya kejahatan terencana,” tegasnya.

Menurutnya sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui dengan jelas alasan DPR untuk menerbitkan UU MD3 yang akan mempidanakan kritik terhadap anggota legislatif itu.

“Mengapa DPR bersikeras untuk mengesahkan revisi UU MD3 ? Ini pertanyaan besar untuk kita semua. Ada apa sebenarnya mereka yang ngotot agar revisi tersebut disahkan? Apa motif di belakang semua ini? DPR seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka kepada rakyat apa alasan yang menggaris bawahi mereka untuk bersikap seakan meminta proteksi hukum yang lebih bagi setiap anggotanya,” tegas Charles Simanjuntak.

Untuk itu, Wajah Indonesia Baru (WIB) adalah salah satu organisasi masyarakat yang ikut serta menolak revisi UU MD3. Pada hari Kamis (15/3), Wajah Indonesia Baru (WIB) akan menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan melibatkan massa dari organisasi-organisasi yang tergabung dalam wadah Presidium Rakyat Menggugat (PRM) serta masyarakat umum.

Logo Wajah Indonesia Baru (WIB). (Ist)

Charles Simanjuntak menegaskan bahwa Wajah Indonesia Baru (WIB) akan mendukung setiap aksi yang menyuarakan kepentingan rakyat demi tegaknya kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila.

“DPR, MPR maupun Pejabat Negara lainnya adalah juga warga negara yang tidak seharusnya mendapatkan proteksi hukum lebih daripada warga negara lainnya,” tegasnya.

Sehingga dalam menjalankan tugas dalam pemerintahan menurutnya para anggota DPR harus menyadari bahwa itu adalah sebagai suatu amanah dari rakyat yang telah memilih mereka.

“Amanah, bukan untuk diselewengkan demi kepentingan pribadi. Itu namanya memanfaatkan rakyat untuk mendapatkan kedudukan setelah itu memeras rakyat,” tandasnya.

Charles selanjutnya menegaskan apabila setiap individu yang terpilih untuk menjabat sebagai wakil rakyat maupun pimpinan daerah berlaku benar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka tidak perlu merasa takut akan terkena masalah hukum.

“Sehingga revisi dari UU MD3 ini sebenarnya dilakukan oleh  beberapa gelintir oknum yang sudah memiliki motivasi jahat melawan rakyat untuk menyelewengkan kewenangan yang dipercayakan kepada mereka dari rakyat," tegasnya. (Debby J. Manthey)

Add comment

Security code
Refresh