Politik
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat jadi inspektur apel reuni akbar alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kampus IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (5/4). (Ist)

JATINANGOR - Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia, kini mulai jadi kenyataan. Sekarang, dari  Talaud, Morotai sampai Pulau Rondo, sudah terhubung baik lewat udara maupun pelabuhan laut. Jadi, apa yang sudah dikerjakan pemerintahan Jokowi-Kalla, bukan pengibulan. Ini bukti, bahwa pemimpin sekarang ingin mengejar ketertinggalan. Karena seorang pemimpin, harus membangun optimisme bukan pesimisme.

Tjahjo menegaskan, apa yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintahan sekarang, nyata. Bukan ngibul. Karena itu, ia minta, biar pun ada yang mencibir apa yang sekarang dilakukan pemerintah program ngibul, abaikan saja dan fokus bekerja. Cibiran itu,hanya datang dari orang yang iri saja.

"Biar ada yang mencibir, biar ada yang mengatakan program ngibul, tak ada satu pun program yang membohongi," kata  dia.

Cibiran ngibul itu, kata Tjahjo, hanya datang dari tokoh yang disebutnya sedang mimpi karena tak kesampaian jadi Presiden.  

"Itu datang dari tokoh yang sedang ngimpi jadi presiden tapi tak kesampaian lalu bilang ngibul," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu saat jadi inspektur apel reuni akbar alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kampus IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (5/4). Menurut Tjahjo, pembangunan infrastruktur yang sekarang digenjot pemerintah, untuk mengejar ketertinggalan pembangunan selama 72 tahun lamanya.

"Kini semua bisa terhubung dengan baik. Kini 170 kecamatan yang ada di perbatasan sudah ada puskesmas. Termasuk sarana prasarana lainnya. Tolong dikawal para alumni, termasuk percepatan pembangunan desa. Hampir 70 triliun per tahun dianggarkan, ini harus dikawal dengan baik. Ini tugas semunya," kata Tjahjo.

Para alumni adalah para pemimpin. Pun para praja adalah calon pemimpin. Seorang pemimpin itu, kata Tjahjo, harus membangun optimisme. Jangan jadi pemimpin yang justru menumbuhkan pesimisme. Bangun optimisme masyarakat. Itu tugas pemimpin.

"Bangun rasa optimisme masyarakat untuk maju. Jangan jadi pemimpin yang pesimis. Dan jangan katakan mau bubar Indonesia, sedih saya. Adek-adek sekalian harus bangun optimisme. Sebab merdekanya Indonesia dari darah dan perjuangan pejuang kita. Ini harus kita jaga sampai kiamat Indonesia harus tetap ada. Jangan bangun pesimisme," katanya.

Siap Dikritik

Aparatur lanjut Tjahjo, adalah abdi masyarakat. Jadi yang dimiliki hanya rasa pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Dan juga harga diri sebagai aparatur pemerintahan. Karena itu, aparatur jangan alergi terhadap kritik. Sepedas apapun kritik itu harus diterima. Anggap itu sebagai masukan. Tapi, jangan mengkritik sambil menghina. Itu sama saja mengusik harga diri.

"Semua pejabat harus siap menerima kritik yang pedas, mengkritik boleh tapi jangan menghina. Itu yang harus kita lawan. Ada anggota yang kerjanya mengkritik, dia oposisi wajar, enggak ada masalah, selama dia enggak menghina harga diri kita," katanya.

Tjahjo juga mengingatkan, bahwa tahun ini adalah tahun konsolidasi politik. Ada dua agenda penting di tahun ini, yakni Pilkada dan dimulainya tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Karena itu, ia minta seluruh alumni IPDN mengawal itu. Jangan sampai Pilkada atau pemilu melahirkan ketegangan. Rakyat harus bergembira.

"Ini pesta demokrasi, kita harus gembira memilih wakil rakyat yang amanah, yang benar-benar dia mau kerja untuk bangsa dan negara. Mari kita lawan politik uang, ujaran kebencian dalam kampanye. Kita dorong calon kepala daerah untuk adu program, konsep ide, bagaimana mempercepat pemerataan pmbangunan. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh