Politik
Rocky Gerung, akademisi Universitas Indonesia dan salah satu pendiri SETARA Institute. (Ist)

JAKARTA- Pelaporan atas Rocky Gerung, akademisi Universitas Indonesia dan salah satu pendiri SETARA Institute, ke Polda Metro Jaya, kembali mempertegas bahwa delik penyebaran kebencian atas dasar SARA dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP adalah pasal karet yang tidak memiliki batasan presisi pada jenis-jenis tindakan seperti apa delik itu bisa diterapkan. Dengan rumusan yang sumir delik-delik semacam itu bisa menjerat siapapun. Demikian Hendardi, Ketua SETARA Institute kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (16/4).

“Sejak awal SETARA Institute menganggap bahwa ketentuan-ketentuan di atas adalah bermasalah dan memasung kebebasan dan hak asasi manusia. Kasus Rocky dan juga Ade Armando, adalah contoh nyata terbaru bagaimana kebebasan berpendapat dipasung dan bisa dikriminalisasi,” katanya.

Apa yang dikatakan Rocky tentang diksi fiksi menurut Hendardi adalah bagian dari pengetahuan ilmiah yang bisa diuji secara logis dalam Ilmu Logika. Sebagai pengetahuan, maka Rocky bebas menyampaikannya.

“Bahkan justru memberikan pencerahan banyak orang yang selama ini melekatkan keburukan dan sifat negatif pada diksi yang netral itu,” katanya.

Menurutnya, sebagai pengetahuan pula, maka seyogyanya pandangan Rocky cukup dijawab dengan pandangan yang membantahnya bukan dengan pelaporan pidana.

“Apalagi pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi dan tegas sekali tidak ada pretensi dan niat jahat merendahkan agama, kelompok, dan lainnya,” katanya.

Kepolisian menurut Hendardi, semestinya pula tidak gegabah memproses laporan-laporan kasus seperti itu karena kebabasan sesungguhnya hak setiap warga negara yang bisa dinikmati dan bukan dipasung.

“Pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi,” katanya.

Agar tidak menjadi keranjang sampah laporan-laporan kasus seperti ini, apalagi banyak didasari oleh motif-motif politik, kata Hendardi, Polri mesti memiliki pedoman kerja yang rigid dan akuntabel dalam menangani laporan warga.

“Karena Polri bukan alat konstestasi politik, maka kecermatan menangkap motif pelaporan adalah bagian kunci yang harus menjadi pertimbangan Polri dalam bertindak. Jika tidak peka dan presisi dalam bertindak, trial by the mob akan menjadi pola penegakan hukum di Republik ini,” katanya.

Sebelumnya, pengajar filsafat dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung dilaporkan ke polisi karena ucapannya saat menjadi narasumber dalam program televisi. Dalam acara itu Rocky menyebut kitab suci adalah hal yang fiksi.

Pelaporan itu dilakukan oleh Ketua Cyber Indonesia, Permadi Arya. Dia datang didampingi Sekjen Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian.

Permadi mengaku ada setidaknya tiga agama yang melaporkan Rocky yakni dari golongan Islam, Kristiani, dan Buddha.

Lebih lanjut Permadi mengatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fiksi memiliki arti rekaan, khayalan, dan tidak berdasarkan pada kenyataan. Sementara kitab suci berdasarkan penjelasan KBBI merujuk pada Alquran, Injil, dan panduan hidup yang dimiliki umat beragama di Indonesia.

"Ini analisa dari teman-teman Cyber Indonesia, secara hukum formal si Gerung itu meskipun tidak menyebutkan agamanya spesifik apa tapi dia sudah kena, sudah kena pasal. Kenapa? Karena kitab suci itu dalam KBBI, kitab suci itu sama dengan equal menuju ke Alquran, Injil, dan semua agama yang diakui oleh sila pertama Pancasila," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/4).

Permadi menilai kalimat kitab suci fiksi yang diucapkan Rocky Gerung dapat diartikan bahwa kitab suci hanyalah khayalan dan tidak berdasarkan kenyataan.

"Jadi semua cerita tentang Nabi Muhammad itu adalah khayalan, fiksi, rekaan. Semua (ajaran agama) adalah rekaan, khayalan," kata Permadi.

Permadi menyatakan tak akan ada laporan seperti yang disampaikan pihaknya andai Rocky dalam keterangannya tak menyebutkan kitab suci, melainkan hanya kitab.

Pernyataan kitab suci fiksi itu disampaikan Rocky saat menjadi narasumber dalam program stasiun televisi berita, Selasa (10/4) malam WIB.

Saat itu Rocky mengatakan, "Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi."

Dalam penyampaian laporannya hari ini, Permadi mengaku membawa barang bukti berupa rekaman tayangan dari akun resmi TV One di Youtube. Rekaman itu sendiri disebutkannya berisi keseluruhan acara.

Laporan kepolisian tersebut diterima dengan nomor : LP/2001/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 11 April 2018.

Dalam laporan itu Rocky dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.  (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh