Politik
Debat Kandidat Gubernur Lampung (Ist)

BANDAR LAMPUNG – Permasalahan hukum terutama korupsi menjadi catatan merah dalam kepemimpinan Provinsi Lampung melalui gubernur petahana M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri. Namun hal ini lepas dari sorotan Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di Novotel, Jumat (11/5).

Sementara itu cagub petahana Ridho Ficardo dalam paparannya menyampaikan bahwa kesejahtaraan masyarakat harus ditingkatkan agar dapat menekan kejahatan di provinsi Lampung.

“Membuka lapangan kerja sangat penting agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan dapat menurunkan angka kejahatan. Satuan brimob harus ditambah untuk memerangi begal di daerah,“ demikian ujarnya dalam Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di Novotel, Bandar Lampung, Jumat (11/5).

Menanggapi hal ini, pengamat Hukum Heni Siswanto mengingatkan, sebelum bicara kejahatan calon gubernur Lampung dan wakil gubernur Lampung 2019-2024 harus taat terhadap hukum.

“Jangan sampai tersangkut oleh hukum apalagi masalah korupsi dan narkoba,” ungkap dia saat dihubungi, Jumat (11/5) menanggapi Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di Novotel, Jumat (11/5).

Masih kata dia, empat calon yang ada ini harus diuji dalam debat bahwa mereka  tidak tersangkut masalah hukum dan narkoba.

“Nanti akan diuji oleh korupsi, diuji dalam forum sehingga masyarakat Lampung dapat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yang terbaik,” tuturnya.

Masyarakat Lampung juga, lanjut dia, harus memilih pemimpin yang tunduk dan taat terhadap hukum untuk kesejahteraan masyarakatnya.

“Dari keempat calon harus didukung perilaku hidup sehat dan tidak bermewahan,” imbuhnya.

Menurutnya, pemimpin harus siap melayani untuk rakyatnya.

“Jangan hanya kampanye saja turun ke bawah tapi sudah jadi tidak menjalankan janjinya. Ini rakyat harus jeli memilihnya,” tandasnya.

Dua Kasus Korupsi

Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam kurun waktu 2014 – 2017, terdapat beberapa masalah hukum korupsi yang dilakukan dalam pemerintahan Gubernur Ridho Ficardo. Dua diantaranya kasus fee proyek di yang melibatkan pejabat aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas mencederai pemerintahan transparan dan bersih. Kasus yang lain adalah kasus korupsi dana KONI Lampung.

Dalam catatan media dilaporkan beberapa waktu lalu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung Farizal Badri Zaini divonis bersalah oleh majelis hakim karena terbukti melakukan korupsi dalam kasus setoran fee proyek senilai Rp15 miliar. Kasus fee proyek menjalani penyelidikan oleh Polda Lampung pada Agustus 2016.

Farizal tak sendiri merasakan jeruji besi. Mantan Kasubdit Sarana dan Prasarana Bidang Ketenagaaan Penyuluhan Sekretariat Badan Kordinasi Penyuluhan Pemprov Lampung, Djoko Prihartanto ikut dinyatakan bersalah meskipun menjadi pelapor atas kasus fee proyek terlapor Farizal Badri Zaini.

Djoko menjadi penghuni tahanan rutan untuk menjalani hukuman selama tiga tahun penjara. Kasus fee proyek mencuat setelah adanya bukti rekaman video setoran. Berbagai bukti yang disampaikan di pengadilan Farizal Badri Zaini dan Djoko Prihartanto menunjukkan keterkaitan Gubernur Ridho Ficardo dalam kasus korupsi Rp 15 milyar ini.

Kemudian, dalam pembinaan olahraga gubernur petahana juga diduga terlibat dalam korupsi KONI Lampung senilai Rp55 miliar. Kejaksaan Tinggi Lampung mengeluarkan Sprindik Nomor Print-06/N.8/Fd.1/11/2016 tertanggal 30 November 2016 terhadap pengurus inti KONI Lampung. Hal ini ditandai dengan pemanggilan beberapa pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga terkait anggaran Rp55 miliar yang digunakan dalam PON XIX di Jawa Barat. Gubernur Ridho Ficardo yang paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi di KONI Lampung karena  sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua KONI Lampung.

Anehnya hingga saat ini Ridho Ficardo tidak tersentuh hukum dalam kedua kasus di atas.

Debat putaran ketiga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam Pilkada 2018 kali ini dihadiri oleh pasangan Ridho Ficardo – Bachtiar, pasangan Herman HN – Sutono dan Pasangan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik) dan calon wagub A. Jazuli tanpa cagub Mustafa yang sedang ditahan dalam penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. (Salimah)

Add comment

Security code
Refresh