Politik
Debat Kandidat Gubernur Lampung (Ist)

BANDAR LAMPUNG- Pemerintah Provinsi Lampung selama ini banyak mempermudah pengeluaran ijin tambang pasir dan batu sehingga merusak lingkungan hidup. Saat hujan deras, berbagai wilayah di Provinsi Lampung dilanda banjir dan dibiarkan oleh Pemerintahan Provinsi Lampung. Hal ini menjadi sorotan oleh calon wakil gubernur Lampung Sutono dalam dalam Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di Novotel, Bandar Lampung, Jumat (11/5).

“Kemudahan izin tambang pasir dan batu sangat mudah didapat, banyak gunung di Bandar Lampung di pangkas,” tegas calon Gubernur Lampung menyoroti pemerintahan Provinsi dibawah Gubernur Ridho Ficardo yang saat ini mencalonkan kembali dirinya menjadi gubernur.

Sementara itu calon wakil gubernur Chusnuniah (Nunik) menyampaikan agar proses perijinan pertambangan tidak sembarangan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Lampung.

“Rajin-rajin turun ke rakyat. Jangan hanya dibelakang meja. Jadi tahu masalah di rakyat dan selalu koordinasi dengan pemerintahan di kabupaten dan kota. Untuk menyelesaikan bersama semua persoalan rakyat,” ujarnya.

Mendengar kritik dan masukan dari Herman HN, Sutono dan Nunik, cagub petahana Ridho Ficardo terlihat tersipu-sipu di TVRI Lampung yang menyiarkan.

“Ijin keluar dari rekomendasi kabupaten dan kota. Ada kelompok yang mengkreasi masalah perijinan sehingga timbul masalah,” jawab Ridho Ficardo.

Kepada Bergelora.com melaporkan, debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam Pilkada 2018 kali ini dihadiri oleh pasangan Ridho Ficardo – Bachtiar, pasangan Herman HN – Sutono dan Pasangan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik) dan calon wagub A. Jazuli tanpa cagub Mustafa yang sedang ditahan dalam penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. 

Pemprov Tidak Serius

Sebelumnya pernah dilaporkan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menilai tidak adanya itikad serius Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga hutan.

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan mengatakan fakta di lapangan menunjukkan adanya kerusakan hutan dengan pembiaraan pembalakan liar. “Sebetulnya kan persoalannya sudah diketahui dan ini harusnya tidak terjadi (banjir, ed). Karena bisa ditanggulangi dengan melakukan reboisasi dan penanaman pohon serentak dari hulu agar terdapat resapan air,” ungkap dia di Bandar Lampung, Selasa (20/2).

Dia melanjutkan kalau memang pemerintah provinsi beritikad serius permasalahan banjir ataupun bencana alam tidak terjadi.

“Iya kan faktanya kalau ada itikad serius tidak terjadi (banjir, ed). Masalahnya sudah tahu tinggal diatasi dan banjir juga terjadi musiman saat musim penghujan,” ujarnya.

Hendrawan menerangkan kerusakan hutan sehingga tidak adanya daerah resapan air ini terjadi di Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Tanggamus. “Yang sudah pasti, Pesawaran masih ada penebangan kayu. Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Tanggamus pembalakan liar. Sudah beberapa kali kita koordinasi tapi masih saja terjadi,” tuturnya.

Untuk permasalahan banjir yang terjadi di Bandar Lampung, lanjut dia, Kota tidak punya hutan tapi terdapat beberapa daerah resapan air dan kini menjadi berkurang. “Pembangunan terus terjadi di yang memang menjadi daerah resapan air seperti Batuputu, Sukadanaham, dan Kemiling. Harusnya pembangunan dibatasi jangan sampai membuat daerah resapan air menjadi berkurang,” paparnya.

Menurutnya juga aliran sungai di Kota Bandar Lampung sudah harus dinormalisasi karena menyempit.

“Drainasenya tidak menampung, daerah resapan air berkurang dan aliran sungai menyempit jadi menyebabkan banjir di kota. Pemerintah Kota bisa menambah ruang terbuka hijau atau melakukan normalisasi sungai. Kalau itu dilakukan gak akan terjadi banjir,” tandasnya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, hujan yang mengguyur Provinsi Lampung kemarin (Senin, 19 Februari 2018) menyebabkan beberapa daerah kebanjiran seperti Kota Bandar Lampung di Jalan Kartini depan Central Plaza, Jalan Lintas Barat Gisting Atas – Bawah, Tanggamus, Gunungaalip, Tanggamus. Walhi sebelumnya menyatakan kerusakan hutan yang mencapai 65 persen membuat air tidak dapat dicegah dari hulu karena gundulnya hutan. (Salimah)

Add comment

Security code
Refresh