Politik
Papua dan kerusakan alam. (Ist)

JAYAPURA – Pada Rabu (27 Juni 2018) nanti, pemerintah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Provinsi Papua dan Kabupaten di Provinsi Papua. Calon-calon kepala daerah dan mesin-mesin politik Pilkada telah menyampaikan berbagai visi dan misi. Pesan dan janji politik  selalu indah dan berpengharapan tinggi. Namun dalam praktiknya sulit dijangkau dan dipraktikkan.Hal ini disampaikan oleh Maurits J. Rumbekwan dari Wahana Lingkungan HIdup Indonesia (Walhi) Papua melalui pers rilisnya pada Selasa (25/6).

“Hari ini, Orang Asli Papua dan lingkungan di Papua sedang mengalami tekanan oleh proyek-proyek mengatasnamankan pembangunan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Papua . Ditambahkannya Kekayaan alam, tanah, hutan, tambang dan perairan laut di Tanah Papua, dieksploitasi dan dikuras untuk kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Menurutnya pemerintah pusat hingga daerah, turut serta melapangkan aktivitas eksploitasi dan ekstraksi kekayaan alam tersebut melalui kebijakan peraturan, perijinan dan program-program. Praktiknya, pembangunan dimaksudkan justeru menggusur, menghilangkan dan membatasi hak-hak dan akses Orang Asli Papua terhadap tanah dan hutan, sumber kehidupannya.

“Pemerintah dan elite politik pro pada kepentingan para pemodal saja, pemerintah abai dan gagal menghormati dan melindungi hak-hak Orang Asli Papua, karenanya hingga hari ini masih terjadi perampasan tanah, pengrusakan hutan dan ketidakadilan”, ungkap  Direktur Walhi Papua.

Diperlukan daya juang dan perubahan besar untuk memastikan pemulihan dan pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua. Proses politik Pilkada dan kepemimpinan daerah merupakan salah satu aspek dari perubahan tersebut, namun rakyat dan pemilih yang paling menentukan.

“Kami meminta kepada masyarakat pemilih di Tanah Papua untuk menggunakan hak politiknya memilih calon kepala daerah Gubernur dan Bupati, yang pro pada kepentingan memberdayakan, membela dan melindungi hak Orang Asli Papua, tidak memilih pemimpin yang pro pada pemodal dan perusak lingkungan”, minta Aiesh Rumbekwan.

Pemimpin Papua menurutnya harus berwibawa, berani menyuarakan dan menegakkan kebenaran,  keadilan,  tidak korupsi, setia sejalan dengan suara Orang Asli Papua, .

“Kami dari Koalisi CSO juga meminta kepada Kepala Daerah, Gubernur dan Bupati terpilih, untuk menuntaskan penegakan hukum kasus-kasus pengrusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan merampas tanah, perusahaan yang terlibat melakukan dan menimbulkan deforestasi,  pelanggaran HAM di Tanah Papua”, jelas Aiesh.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, seruan ini didukung oleh 20 organisasi yakni  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Papua, Sekretariat Forum Kerjasama LSM Papua ,Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Nasional, JERAT Papua, Yayasan PUSAKA, Yayasan Lingkungan Hidup Papua (YALI Papua), Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) Papua , pt. Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat  (PPMA) Papua , Yayasan RUMSRAM Biak ,Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Papua, PKBI Papua, Forum Peduli Port Numbay Green, MAPALA UNCEN, GEMPAR Papua. Green Peace (GP) Papua, LP3BH Manokwari Papua, YALHIMO Papua SKPKC Fransiskan Papua, KPKC SINODE GKI dI Tanah Papua, Dewan Masyarakat Adat Momuna, Kab. Yahukimo. (Wirya)

Add comment

Security code
Refresh