Politik
Muhammad Ikhyar Velayati Harahap, Ketua PKNU Sumatera Utara, mantan Komisaris Politik Sumatera Utara, Partai Rakyat Demokratik (PRD) bawah tanah. (Ist)

MEDAN- Tak bisa dipungkiri, bahwa peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 di kantor PDI (Partai Demokrasi Indonesia) adalah aawal keruntuhan Soeharto dan Orde Barunya yang berkuasa sejak 1965 sampai 1998. Penyerbuan kantor PDI oleh aparat Orde Baru dalam rangka menggagalkan pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI justru menyulut perlawanan lebih kuat dan luas dikalangan rakyat diseluruh Indonesia. Peristiwa ini tidak akan pernah dilupakan oleh pelaku sejarah perlawanan Soeharto dan Orde Baru sebagai tonggak perubahan sejarah yang mendorong runtuhnya kekuasaan Soeharto dan Orde Baru pada 21 Mei 1998.

Untuk itu Keluarga Besar Rakyat Demokratik (KBRD) Sumatera Utara (Sumut) memperingati peristiwa Kerusuhan Dua Tujuh Juli (Kudatuli) dengan menggelar acara Ngobrol Politik bersama Aktifis Pro Demokrasi, di Resto Sajian Bhineka, Jalan Babura Lama No 4 Medan, Kamis (26/7).

Panitia Pelaksana Kegiatan, Ikhyar Belati Harahap Muhammad Ikhyar Velayati Harahap mengatakan, peristiwa 27 Juli 1996 atau yang kerap dikenal sebagai peristiwa Kudatuli akan tetap diingat sepanjang masa.

“Berawal dari peristiwa perebutan kantor DPP PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri oleh PDI pimpinan Soeryadi yang didukung oleh aparat keamanan dan massa bayarannya,” tegasnya.

Peristiwa perebutan kantor DPP PDIP yang berdarah-darah ini akhirnya memunculkan gelombang protes dari kalangan aktifis pro demokrasi yang juga didukung oleh massa rakyat di Jakarta.

“Soeharto dan Orde Baru sudah tidak mampu menahan perlawanan yang semakin tinggi dan meluas,” kenangnya kepada Bergelora.com di Medan, Jumat (27/7).

Ia menyebut, pasca peristiwa ini puluhan hingga ratusan aktifis yang tergabung dalam PRD serta aktifis pro demokrasi lainnya ditangkapi dan diburon oleh aparat negara.

“Bahkan sejumlah aktifis ada yang dibunuh dan diculik. Mendorong  pendudukan rakyat dan mahasiswa pada gedung-gedung DPRD setempat serta sejumlah instansi penting lainnya. Ini terjadi diberbagai daerah. Sampai 21 Mei akhirnya Soeharto menyerah. Pendukung Orde Baru lari terbirit-birit,” ujarnya.

Namun demikian keruntuhan Orde Baru tidak otomatis menjadi kemenangan rakyat karena para politisi benalu muncul menjadi reformis gadungan dan mengambil peran politik sampai saat ini.

“Merekalah yang membajak hasil perjuangan menggulingkan Soeharto dan mengambil keuntungan dari reformasi saat ini,” tegasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Panitia Reuni dan Diskusi KBRD Sumut, Hasan Basri, pemantik diskusinya hadir Dita Indah Sari yang saat ini merupakan Wakil Ketua DPP PKB, Ketua DPW PPP Sumut, Aswan Jaya. Dedi A Handoko seorang lawyer dan saat ini juga duduk sebagai Dewan Pakar Otorita Danau Toba. Kamaluddin Pane lawyer dan juga caleg Demokrat untuk DPRD Sumut untuk daerah pemilihan Binjai – Langkat, dan Asrul Anwar,aktifis sosial dan eks Ketua PPP Binjai.

Dalam kesempatan itu, Dita Indah Sari yang pernah menjadi Ketua Umum partai Rakyat Demokratik (PRD) menyerukan agar semua pejuang kembali mengkonsolidasikan diri berjuang kembali menuntaskan perjuangan yang belum selesai.

“Sekarang saatnya semua kawan yang berjuang, melanjutkan kembali perjuangan rakyat yang belum selesai ini. Kita berhutang darah dan nyawa pada kawan-kawan dan rakyat yang gugur dan masih hilang diculik. Diam hanya berarti takut!” demikian Dita Indah Sari menegaskan.

Dita Sari mengingatkan saat ini Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo membutuhkan dukungan penuh rakyat dan semua orang yang masih mau berjuang membangun bangsa, menyingkirkan benalu koruptor dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita tidak boleh hanya nonton, nyinyir atau berdiam diri. Saat ini rakyat menagih konsistensi janji kita yang pernah terpatri dihati kita. Ayo kawan, sekarang saatnya lagi,” tegasnya. (Naomi Sidabutar)

Add comment

Security code
Refresh