Politik
Pemerhati Indonesia Australia Ferdi Tanoni. (Ist)

KUPANG- Pemerhati Indonesia Australia Ferdi Tanoni meminta agar pertemuan kerja sama ekonomi Indonesia dan Australia (IA-CEPA--Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang akan berlangsung di Jakarta pada September 2018 sebaiknya ditunda.

"Apa gunanya membangun sebuah kerja sama ekonomi dengan Australia yang hanya memanipulasi berbagai kejahatan dalam memarjinalkan rakyat Indonesia demi kepentingan nasionalnya," katanya kepada Bergelora.com di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (6/8).

Atas dasar itu, ia meminta agar pertemuan IA-CEPA ditunda saja, karena Australia hanya mengimingi sebuah pertumbuhan  ekonomi semu yang belum pasti bagi Indonesia, karena negeri Kanguru itu tidak pernah berlaku adil dan jujur dalam membangun hubungan bilateral dengan Indonesia.

Tanoni mencontohkan kejahatan Australia antara lain sejak tahun 1972 secara sepihak menguasai seluruh sumber daya alam rakyat Indonesia di Laut Timor dan menutupi kasus petaka tumpahan minyak Montara 2009 di Laut Timor yang telah membunuh lebih 100.000 mata pencaharian masyarakat miskin pesisir di NTT.

"Sudah ratusan miliar dolar dinikmati oleh Australia akibat dari kejahatannya itu, sementara rakyat Indonesia dibiarkan terus menderita," ujar Tanoni yang juga pemerhati masalah Laut Timor itu.

Menurut dia, hal-hal inilah yang mestinya menjadi perhatian utama para pemrakarsa IA-CEPA yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Ketua BKPM Tom Lembong sebelum membuat sebuah kebijakan yang kemudian disodorkan kepada Presiden Joko Widodo.

Tanoni mengatakan Australia dengan penduduk tidak lebih dari 25 juta jiwa itu, dalam sejarah hubungannya dengan Indonesia, hanya menggunakan Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa sebagai salah satu negara yang memberikan subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi Australia.

Jika IA-CEPA ini direalisasikan maka yang memperoleh keuntungan ekonomi terbesar adalah Australia, dimana Indonesia akan dijadikan pasar Australia dan lebih dari itu produk produk Australia akan merambah pasar bebas ASEAN dengan menggunakan Indonesia sebagai batu loncatan (steping stone) saja. Sementara produk produk Indonesia sudah pasti akan kalah bersaing dengan produk produk Australia.

"Jika Australia jujur, seharusnya sudah merealisasikan sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dengan Indonesia sebagaimana yang ditanda tangani pada era 1990-an, yakni kerja sama Australia Indonesia Development Area (AIDA).

Dalam kesepakatan kerja sama yang ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ini bertujuan guna mengimbangi neraca perdagangan RI-Australia yang difokuskan pada kerja sama pembangunan ekonomi Australia dan kawasan timur Indonesia guna mempercepat ketertinggalannya.

"Namun Australia tampaknya enggan untuk meneruskan kerja sama dimaksud karena dirasakan tidak memberikan keuntungan yang maksimal kepada negaranya," ujar Tanoni.

Dia menambahkan bahwa pada waktu itu Australia mengusulkan kerja sama AIDA ketika sedang ramainya isu Perjanjian Celah Timor dan pembagian hasilnya yang sangat merugikan Indonesia agar disetujui Indonesia.

"Kami mendukung segala bentuk kerja sama antara Indonesia-Australia sepanjang kerja sama itu jujur, adil dan memiliki nilai timbal balik untuk kemakmuran bersama antara rakyat kedua negara," katanya.

"Kami menduga, kerja sama IA-CEPA tersebut hanya untuk membungkam isu perundingan kembali batas perairan di Laut Timor dan Petaka Tupahan Minyak Montara 2009 yang ditutupi Australia dan PTTEP dimana Australia harus bertanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan itu sekitar 20 miliar dolar Australia," tambah mantan agen Imigrasi Australia ini.

Karena itu, rencana kerja sama antara Indonesia-Australia dalam forum IA-CEPA yang akan berlangsung di Jakarta pada September 2018, sebaiknya ditunda karena tidak bermanfaat apa-apa bagi bangsa dan negara Indonesia. (John M.)

Add comment

Security code
Refresh