Politik
Eko Bambang Subiantoro, Direktur Riset PolMark Indonesia. (Ist)

JAKARTA- Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang akan memilih presiden dan wakil presiden 2019-2024 dan anggota legislatif dibawah kekuatiran dominasi politik identitas yang pernah menguat dalam Pilkada DKI Jakarta lalu. Apakahapakah politik identitas mengalahkan rasionalitas pemilih? Data yang dimiliki Polmark Indonesia tidak mengatakan demikian. Rasionalitas masyarakat masyarakat masih tinggi. Hal ini disampaikan oleh Eko Bambang Subiantoro, Direktur Riset PolMark Indonesia, dalam diskusi publik dengan tema “Pemilu dan Ancaman Retaknya Kerukunan Sosial”, di Jakarta, Rabu (29/8).

Ia menyimpulkan dalam survey PolMark tentang pergantian Gubernur DKI Jakarta menunjukkan masyarakat Jakarta masih rasional dalam membedakan kebijakan yang baik dan tetap dijalankan.

“Itu menunjukkan rasionalitasnya. Tidak karena kebijakan dari Ahok yang berbeda secara agama maka ditolak oleh masyarakat umumnya. Masih lebih besar masyarakat yang ingin mempertahankan kebijakan Ahok yang baik dan berguna bagi rakyat,” jelasnya.

Ia memaparkan hasil penelitian PolMark menunjukkan bahwa sebanyak 11,8 persen responden sangat setuju dan 33,9 persen setuju untuk melanjutkan program mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang bermanfaat bagi rakyat.

“Sementara hanya 34,5 persen responden yang sangat tidak setuju dan 0,3 persen yang tidak setuju dengan semua program Ahok,” katanya.

Hal ini juga menurutnya menunjukkan bahwa politik identitas tidak akan serta-merta mudah digunakan dalam Pemilu 2019.

“Karena rasionalitas publik juga masih tinggi. Penggunaan politik identitas tidak akan berhasil memenangkan Pemilu 2019,” tegasnya.

Diskusi Publik

Diskusi publik dengan tema “Pemilu dan Ancaman Retaknya Kerukunan Sosial” mempresentasikan hasil-hasil lebih dari 73 survei yang dilakukan oleh Polmark Research Center (PRC) dalam rentang waktu 15 Januari 2016 sampai dengan 11 Juni 2018.

Sebanyak 73 hasil survei tersebut terdiri dari survei tingkat nasional, tingkat propinsi, kabupaten dan kota yang dilakukan PolMark Research Center - PolMark Indonesia di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rentang waktu 15 Januari 2016 sampai dengan 11 Juni 2018.

Metode pengambilan sampel untuk masing-masing survei tersebut adalah multistages random sampling. Jumlah responden untuk masing-masing survei di tingkat Nasional adalah 2.250 orang dengan MoE (margin of error) 2.1% dan 2.600 orang MoE 1.9%. Jumlah responden untuk masing-masing survei di tingkat Provinsi adalah 1.200 orang dengan MoE + 2,9%. Jumlah responden untuk masing-masing survei di tingkat Kabupaten dan Kota adalah 880 orang (MoE + 3,4%) dan 440 orang (MoE + 4,8%).

Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah responden atau calon pemilih yang pandangannya tercakup dalam laporan ini adalah 66.530 orang.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, beberapa narasumber yang hadir adalah Maruarar Sirait dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan,. Mustafa Kamal dari Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, KH. Maman Imanul Haq  dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rocky Gerung, Pengamat Politik, R. Siti Zuhro, Profesor Riset dan Peneliti LIPI dan Andi Arief dari Partai Demokrat. Acara ini akan dimoderatori  oleh Sandrina Malakiano, Deputy CEO PolMark Indonesia). (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh