Politik
Anggota DPR-RI, Ribka Tjiptaning. (Ist)

JAKARTA- Anggota DPR-RI, Ribka Tjiptaning mengajak kepada teman sejawat untuk tetap bersemangat menjalankan pengabdian sebagai dokter sesuai sumpah Hippocrates.

"Saya memahami bawah kebijakan BPJS saat ini masih banyak menyusahkan para dokter untuk menjalankan pengabdiannya. Seperti,  penghargaan profesi dokter dalam era BPJS masih belum mencukupi. Dan masih banyak yang lainnya," ujar anggota Komisi IX DPR RI ini kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (24/10) dalam rangka Peringatan Hari Dokter Nasional yang jatuh pada hari Rabu 24 Oktober 2018.

Lebih jauh lagi, politisi senior ini mengatakan bahwa para dokter pendahulu semua seperti dr. Sutomo, dr. Tjipto Mangunkusumo adalah dokter-dokter teladan.

"Sebagai dokter, mereka juga mengabdi kepada kemanusian, dan berjuang untuk  mewujudkan bangsa Indonesia," ungkapnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi IX DPR RI, ini menegaskan dirinya tetap memperjuangkan kepentingan dokter ditengah rejim BPJS saat ini di dalam sistim kesehatan nasional saat ini.

"Kami yang berada di Komisi IX DPR RI akan senantiasa terus memperjuangkan  kepentingan dokter, baik kepada BPJS Kesehatan dan juga kepada pemerintah. Selamat Hari Dokter, terima kasih atas pengabdiannya," pungkasnya.

Namun Tjiptaning juga mengingatkan di atas semua itu adalah kepentingan 240-an juta rakyat Indonesia yang tidak semuanya mampu membayar iuran BPJS, apalagi jika dinaikkan besarannya.

“Oleh karena itu, kami sudah mengusulkan agar pemerintah menanggung seluruh pembiayaan kesehatan di kelas 3 sebagai jalan keluar strategis untuk mengatasi defisit terus menerus dari dana BPJS. Artinya Siapapun yang sakit berobat di kelas 3 pasti dibayar oleh pemerintah,” ujarnya.

Artinya menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana ini,---alokasi penerima bantuan tunai (PBI) dipenuhi sampai mencakup seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi. Termasuk didalamnya yang memegang Kartu Indonesia Sehat ataupun hanya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Tanggung jawab pemerintah dan hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan menjadi pasti dibayar oleh negara,” tegasnya.

Sementara itu, menurutnya bagi pemegang kartu BPJS Mandiri silahkan menggunakan kelas II, Kelas I atau VIP, yang dibayar oleh BPJS Kesehatan, sesuai dengan besaran iurannya.

“Kalau mau dinaikin besaran iurannya silahkan bagi pemegang kartu BPJS Mandiri saja,” katanya.

Tapi pelayanan medis kesehatan disemua kelas tidak boleh ada diskriminasi. Perbedaannya adalah kelas 3 dibayar negara sedangkan sedangkan kelas yang lain dibayar oleh BPJS Kesehatan.

“Rumah sakit, dokter dan semua petugas kesehatan jadinya mendapatkan kepastian pembayaran sesuai dengan kerja yang dilakukan. Tidak lagi dibebani hutang BPJS atas nama defisit, yang gak jelas jalan keluarnya sampai sekarang,” ujarnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh