Politik
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur saat mengunjungi Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulawa, Kabupaten Sigi, lokasi bencana likuifaksi. (Ist)

PALU- Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur mengatakan dimasa pemulihan pasca bencana ini yang utama dan mendesak mesti dilakukan oleh pemerintah daerah adalah soal pembangunan kepercayaan (trust building) dari publik. Hal ini disampaikannya kepada Bergelora.com di Palu, Minggu (28/10).

“Saya kira di masa transisi darurat ke pemulihan bencana gempa, tsunami dan likuifaksi, soal trust ini yang sesegera mungkin dibenahi mengingat banyak  bengkalai yang terjadi di masa tanggap darurat. Dan kami yakin pemerintah daerah    paham betul hal tersebut, terutama warga korban yang terpapar langsung bencana di Kota Palu, Donggala dan Sigi,” sebut Masykur.

Sehingga menurutnya sebulan warga melewati masa-masa duka di pengungsian dengan kompleksitas permasalahan yang dialami mulai kekurangan pangan, kesehatan, kelayakan dan ketiadaan tenda, sarana ibadah, air bersih, MCK, penerangan, jaminan hunian dan perbaikan rumah tinggal, dan sebagainya, merupakan deretan soal yang butuh solusi.  Mimpi mereka, ada suara pemerintah daerah datang langsung mengetuk dari bilik tenda, memberikan kejelasan pemulihan kondisi hidup warga,” katanya.

"Trust building adalah kuncinya. Sehingga jika hal ini gagal dipulihkan maka masa pasca transisi dan seterusnya akan memunculkan masalah yang kian kompleks dan makin rumit. Sebaliknya tatkala rasa kepercayaan warga korban berhasil dibangkitkan maka aneka masalah yang berat ini akan berhasil dijalani secara bersama," jelasnya.

Sehingga menurut Masykur beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai starting point pembangunan kepercayaan di antaranya adalah dibutuhkan kejelasan masing-masing  kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Termasuk bagaimana keorganisasian lembaga implementator rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kedua, penataan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena disadari bahwa sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak bakalan mampu menalangi semua kebutuhan mendesak. Taksiran sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dibutuhkan tidak kurang Rp 15 triliun dana pemulihan pasca bencana.

Ketiga, mengenai penataan sistem informasi dan data yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan bersama. Pasca tanggap darurat, sistem data informasi belum terkonsolidasi secara akurat. 

“Dan keempat, penataan bantuan luar negeri yang akan masuk memberi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Publik mendesak  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  bantuan jika kelak seluruhnya masuk ke rekening pemerintah,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya menurut Masykur, beberapa negara berkomitmen beri support, seperti Korea Selatan akan memberikan bantuan 1 juta dolar AS, China sebesar 200 ribu dolar AS, dan Uni Eropa sebesar 1,5 juta euro. Selanjutnya Venezuela yang akan membantu 10 juta dolar AS, Jerman 1,5 juta euro, Vietnam 100 ribu dolar AS, Australia 500 ribu dolar Australia, Laos 100 ribu dolar AS, dan Kamboja 200 ribu dolar AS.

“Dengan demikian, paling tidak keempat hal tersebut yang mesti diperjelas dimasa tahapan terkini. Sehingga warga korban kerap tidak lagi dihantui ketidakjelasan kapan masa susah ini lewat,” tutup Masykur. (Lia Somba)

   

   

Add comment

Security code
Refresh