Politik
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri (Ist)

JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri memprotes keras eksekusi hukuman mati yang menimpa Tuty Tursilawati, asal Majalengka, Jawa Barat yang menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Arab Saudi pada Senin (29/10) lalu.

“Pemerintah sudah moratorium, artinya menghentikan pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) sejak 2015 ke Saudi Arabia. Kecuali yang TKI formal, non-PRT. Jadi jangan lagi ada pengiriman PRT ke Arab Saudi. Itu ilegal!,” tegasnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (1/11)

Meski merupakan kewenangan otoritas hukum di Arab Saudi, namun Kemnaker menyayangkan eksekusi hukuman mati itu tanpa notifikasi kepada pemerintah Indonesia.

"Kita protes keras eksekusi hukuman mati tanpa ada notifikasi kepada pemerintah Indonesia," kata Menaker Hanif 

Hanif menjelaskan, Tuti Tursilawati, dijatuhi eksekusi hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi, di kota Thaif pada Senin (29/10/2018) lalu,  setelah didakwa melakukan pelanggaran paling berat, hadd ghillah (tidak bisa dimaafkan oleh siapapun).

“Padahal Tuti memukul ayah majikannya atas pelecehan seksual yang dilakukan pada dirinya,” kata Hanif.

Pada tahun 2011 vonis dinyatak inkrah oleh pengadilan setempat. Pemerintah RI tidak tinggal diam dan selalu mencoba memperingat hukuman pada Tuti. Pendampingan Konsuler dilakukan sejak 2011-2018. Secara resmi pemerintah Indonesia 10 kali menghadiri sidang dan tiga kali menunjuk pengacara pendamping Tuti.

Sebanyak 12 kali Indonesia mengajukan permohonan peninjauan kembali. Sebanyak 19 kali mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Empat kali Dubes dan Konjen RI mengirimkan surat pribadi kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan putra mahkota.

Pada tahun 2011 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyampaikan surat kepada Raja Saudi Arabia. Mantan Presiden Habibie menemui Pangeran Waleed Bin Thalal menyampaikan permohonan ampun kepada keluarga korban. Dua kali Presiden Jokowi menyampaiakn permohonan perlindungan untuk TKI kepada Raja Saudi Arabia, termasuk pembebasan hukuman mati.

“Semua langkah sudah dilakukan. Namun tak bisa menyelamatkan Tuti. Sistim hukum disana tidak bisa meringankan hukuman mati, jika ahli waris tidak mau memberikan ampunan. Indonesia memprotes keras atas hukuman mati tanpa pemberitahuan secara resmi,” tegas Hanif.

Sebelum memberikan arahan, Menteri mengajak seluruh peserta konsolidasi untuk turut mendoakan Tuti, pekerja migran asal Majalengka, Jawa Barat, tersebut.

"Mari berdoa sejenak dan izinkan saya memimpin  membaca surat Alfatihah untuk yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk saudara kita Mba Tuti yang tanggal 29 Oktober kemarin dieksekusi mati. Kita semua merasa kehilangan, " kata Hanif.

Hanif mengatakan dengan doa bersama, kita semua berharap berharap almarhum Tuti diberikan ketenangan dan kedamaian di sisi Allah serta diberikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarganya.

“Kita berharap peristiwa seperti  ini tak terulang di masa mendatang, " katanya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh