Politik
Eva Susanti Bande (sebelah kiri).(Ist)

PALU- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta tertanggal 24 september 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 September 2018. Peraturan Presiden ini menui kritikan keras salah satunya dari sosok perempuan yang dikenal tegas yakni Eva Susanti Bande. 

"Hadirnya Peraturan Presiden memang menjadi kabar baik untuk menjalankan Reforma Agraria melalui organisasi pemerintahan daerah. Ini memang langkah maju yang belum pernah ada dalam pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi bukan berarti sudah sempurna,” ujar Eva Bande saat ditemui  Bergelora.com Kamis (1/11) disela-sela aktivitasnya sebagai relawan di lokasi pengungsian di Palu.

Menurutnya Perpres ini masih lemah dalam berbagai hal. Salah satu yang fatal adalah Penyelesaian Sengketa Agraria. Mengingat kasus-kasus agraria yang berbuah sengketa/konflik di berbagai sektor pertambangan, pertanian dan lainnya. Termasuk juga masalah diberbagai jenjang pemerintahan dari desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat, bahkan internasional.

“Maka semestinya Peraturan Presiden yang mengatur penyelesaian sengketa agraria bukan Menteri yang jelas-jelas mewakili sektor tertentu saja, sehingga kalau sengketa itu lintas sektor dan kementerian, maka jadi proses penyelesaian sengketa menjadi mandul,” ujar Eva.

Hal lain, Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian sengketa agraria secara berjenjang, terkesan aneh, lanjutnya lagi. Ini akan membuka ruang intervensi jenjang GTRA di level atas kepada GTRA di bawahnya.

“Bukankah desa memiliki hak asal usul, punya kewenangan dan berbasis pada Undang Undang Desa. Bukankah pula kabupaten adalah daerah Otonom, sehingga mempunyai kewenangan yang luas untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hak otonomi yang dimilikinya, melalui perangkat pemerintahan daerah,” katanya.

Belum lagi menurutnya, kalau dihubungkan dengan Perpres No 88/2018 yang mengatur penyelesaian konflik agraria dalam kawasan hutan. Pendeknya, Perpres ini masih harus disempurnakan.

“Kalau diterima begitu saja dan dijalankan, maka saya meyakini Konflik-konflik agraria tidak akan membuahkan keadilan agraria. Reforma Agraria mestinya dipimpin langsung oleh Presiden, ini bisa menepis ego sektoral. Reforma Agraria bukan dipimpin menteri. Sistem kelembagaan dan tata laksana mestinya diatur dalam Peraturan Presiden bukan Peraturan Menteri,” tegasnya.

Dipenghujung kritikannya Eva Bande yang selama ini terlibat aktif dalam mendampingi kasus penggusuran warga Tanjung Sari di Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah juga menitipkan pesan dan salam untuk kiranya tersampaikan melalui media kepada pemerintah pusat.

“Tuan Presiden dan tuan-tuan yang duduk di jajaran di Kantor Staf Presiden apa kabar semuanya...? Semoga Tuhan memberkati usaha anda semua mengembalikan kehormatan dan martabat rakyat.

 

Masih tuan-tuan ingat kasus Tanjung Sari Luwuk di Kabupaten Banggai...? Kalau sudah kalian lupakan, maka untuk belasan kalinya, saya ingatkan lagi. Di sana ada ribuan rakyat hidup sengsara dalam pengungsian....!!!  Rumah Mereka digusur paksa atas perintah Pengadilan Negeri dan dikawal 1000-an aparat Kepolisian Negara, TNI beserta ratusan Satpol PP dan puluhan preman sewaan...!!!

 

Tuan-tuan sekalian..!!! Sudah lebih setahun mereka hidup dengan selimut kesengsaraan...! Mereka sudah melakukan semua upaya untuk mendapatkan hak sebagai warga negara ini, tetapi hasilnya janji yang sama dan waktu yang ditunda-tunda berulang-ulang.

 

Alasan kalian sama saja, Sibuk banyaka kasus. Lalu kasus rakyat mana yang sudah kalian selesaikan...? Sampai ngurusi SEA GAMES kalian jadikan alasan.    

 

Sekarang Palu, Sigi, Donggala tengah berduka menyusul Lombok. Keluarga Lion Air yang baru saja jatuh pun kini menambah daftar duka bangsa. Semakin bertumpuk masalah rakyat duhai tuan-tuan Pengurus Pemerintahan. Semua mengeluhkan lemah dan lalainya kalian mengurus kepentingan rakyat.

 

Duhai Tuan Presiden segera periksa jajaran di bawahmu yang terlalu sering lalai menjalankan tugas.

 

Segerakanlah pemulihan hak rakyat. Orang Palu, Sigi, Donggala, korban Lion Air, dan Tanjung Sari menunggu penuh harap, jangan menunggu meledaknya amarah mereka.” (Lia Somba)

Add comment

Security code
Refresh