Politik
Ilustrasi Suku Dayak Di Kalimantan ikut mempersiapkan diri mempertahankan NKRI dari ancaman Radikalisme. (Ist)

JAKARTA – Jurubicara Suku Dayak Pulau Borneo, Cornelius Kimha, menilai, radikalisme berkaitan langsung dengan isu The Islamic State of the Iraq and Syria (ISIS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan praktik pembiaran politisasi agama tertentu di dalam denyut kehidupan politik, merupakan awal dari kehancuran Republik Indonesia, karena rongrong kebibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Karena bertentangan dengan Pancasila sebagai filosopi kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kebhinekaan di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Cornelius Kimha, Senin, 5 November 2018.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Cornelius Kimha menanggapi situasi sosial politik selama Kampanye Pemilu Presiden di penghujung tahun 2018. Pelaksaan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, digelar bersamaan dengan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu, 17 April 2019 tahun depan.

“Suku Dayak di Pulau Borneo, siap bekerjasama dengan siapapun, termasuk kerjasama dengan barisan sayap Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di dalam mendukung Pemerintah, TNI dan Polri, merawat keberagaman NKRI,” ujarnya.

Menurut  Cornelius Kimha, kalangan Suku Dayak di Pulau Borneo, terus mencermati situasi politik di Jakarta, dan sejumlah kota lainnya di Pulau Jawa, sehubungan potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI.

Pembakaran bendera salah satu organisasi massa, dan kemudian diklaim pelecehan terhadap kalimat tauhid pada Perayaan Hari Santi di Garut, Provinsi Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018, perlu dicermati secara arif dan bijaksana.

Padahal HTI sudah dibubarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 21 Juni 2018, tentang Tindak Pidana Terorisme.

Karena mesti pula disikapi dalam konteks situasi aktual di perjalanan kelompok kaum radikal yang patut diduga selalu berlindung di balik salah satu agama tradisi besar, sehingga mudah tersulut di kalangan akar rumput yang tidak paham akan duduk permasalahan sebenarnya.

“Suku Dayak di Pulau Borneo berharap, aparat penegak hukum, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri), harus mampu dikendalikan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam menjaga keutuhan NKRI,” ujar Cornelius Kimha.

Diungkapkan Cornelius Kimha, Pancasila adalah fisolofi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena sudah merupakan kesepakatan nasional.

“Pembiaran aksi radikalisme yang selalu berkolaborasi dengan aksi terorisme, seperti HTI dan ISIS, awal dari kehancuran Indonesia. Demi keutuhan NKRI, Pemerintah, TNI dan Polri, harus bersikap tegas,” ungkap Cornelius Kimha. (Aju)

Add comment

Security code
Refresh