Politik
Presiden Joko Widodo dan anak-anak Papua saat berkunjung di Papua beberapa waktu lalu. (Ist)

JAKARTA- Pembangunan di Papua yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi berkembang sangat cepat. Namun dibalik semua itu berbagai kepentingan menunggangi laju pembangunan di Papua. Rakyat Papua meminta agar Presiden Joko Widodo juga membersihkan semua kepentingan yang merugikan rakyat Papua.

“Saat ini, kami masyarakat adat, kampung dan hutan adat, tempat kami berdiam dan hidup, sedang mengalami tekanan, ketidakadilan dan ketegangan sosial oleh karena aktivitas “pembangunan” yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengusahaan kayu komersial dalam skala besar,” tegas pernyataan sikap itu.

Lebih lanjut pernyataan itu menyebutkan, “Tanah dan hutan adat milik kami Orang Asli Papua, dirampas dan diambil tanpa persetujuan, mufakat dan keputusan bebas masyarakat, yang berlangsung dengan melibatkan pemerintah sebagai pengambilan kebijakan dan pemberi ijin-ijin, serta perlindungan keamanan.”

Dibawah ini pernyataan sikap yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Rabu (14/11):

Surat Pernyataan Sikap

Kami pemimpin masyarakat adat dan pemilik tanah dan hutan adat dari Suku Mandobo di Kali Kao, Kabupaten Boven Digoel; Suku Malind di Muting, Kabupaten Merauke; Suku Mpur di Kebar, Kabupaten Tambrauw; Suku Moi di Klasouw dan Klayili, Kabupaten Sorong; Suku Maybrat di Ikana, Kabupaten Sorong Selatan; serta organisasi masyarakat sipil dan keagamaan.

Saat ini, kami masyarakat adat, kampung dan hutan adat, tempat kami berdiam dan hidup, sedang mengalami tekanan, ketidakadilan dan ketegangan sosial oleh karena aktivitas “pembangunan” yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengusahaan kayu komersial dalam skala besar.

Tanah dan hutan adat milik kami Orang Asli Papua, dirampas dan diambil tanpa persetujuan, mufakat dan keputusan bebas masyarakat, yang berlangsung dengan melibatkan pemerintah sebagai pengambilan kebijakan dan pemberi ijinijin, serta perlindungan keamanan.

Aktivitas perusahaan telah mengakibatkan dan mengancam terjadinya kerusakan dan hilangnya hutan dan dusun-dusun sumber pangan masyarakat. Kami kehilangan hasil hutan kayu, rotan, hewan, tanaman obat-obatan, air bersih tercemar dan kekayaan alam lainnya, yang merupakan sumber hidup dan mata pencaharian masyarakat. Kami terancam kehilangan kedaulatan dan kemandirian atas pengetahuan dan pengelolaan alam, yang kesemuanya tak ternilai harganya.

Kami penjaga tanah dan hutan, serta pembela HAM (Hak Asasi Manusia) dan lingkungan, mengalami intimidasi, kekerasan dan dipenjara. Hak dasar kami untuk bebas berekspresi, berkumpul dan menyampaikan pendapat, digembosi, dibatasi dan ditekan.

Kebijakan dan berbagai kegiatan perusahaan yang menyimpang tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta norma dan hukum adat kami. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan misi pemerintahan hari ini untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian rakyat.

Berdasarkan situasi latar belakang tersebut, kami menyatakan sikap menentang berbagai kebijakan dan aktivitas perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup kami, merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Kami menuntut, meminta dan mendesak kepada:

1. Pemerintah segera mengakui dan menghormati keberadaan kedaulatan dan hak-hak kami Orang Asli Papua atas tanah dan hutan adat, untuk menentukan kebijakan peraturan dan program-program yang berlangsung di wilayah adat kami.

2. Pemerintah pusat dan daerah meninjau kembali dan mencabut berbagai perjanjian, Hak Guna Usaha, ijin-ijin penguasaan dan pemanfaatan tanah dan hasil hutan yang berlangsung diwilayah adat kami, yang diberikan secara sepihak kepada perusahaan dan mengabaikan hak adat kami, merugikan masyarakat dan merusak lingkungan, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3. Pemerintah melakukan audit lingkungan neraca sumberdaya alam Papua, terkait kinerja dan dampak aktivitas seluruh perusahaan usaha perkebunan berskala luas terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi, serta memberikan sanksi, yakni tidak memberikan perpanjangan ijin lingkungan serta penegakan hukum berarti yang adil terhadap perusahaan;

4. Meminta pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi kawasan hutan dan dusun sagu yang terkena dampak rusak dan hilang, serta memberikan insentif program untuk menggantikan kerugian masyarakat;

5. Meminta pemerintah dan perusahaan tidak lagi menggunakan aparat keamanan Brimob Polri dan TNI dalam areal perkebunan dan kantor perusahaan dilapangan, menghentikan ‘pendekatan keamanan’, praktik intimidasi, diskriminasi dan kekerasan fisik dalam menangani sengketa, protes dan keluhan masyarakat;

6. Meminta pemerintah dan perusahaan menyelesaikan berbagai sengketa dengan menggunakan sistem hukum, peradilan adat dan kelembagaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat secara bijaksana damai dan adil;

7. Meminta pemerintah melindungi pembela HAM (Hak Asasi Manusia) dan pembela lingkungan di Tanah Papua, serta memastikan bahwa semua pelaku kejahatan dituntut di pengadilan umum;

8. Kami tegaskan “Papua Bukan Tanah Kosong”. Kami meminta pemerintah dan perusahaan menghormati hak-hak kami dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di Tanah Papua, dengan mengembangkan usaha berdasarkan pengetahuan dan sumberdaya yang dimiliki Orang Asli Papua, serta melibatkan seluas-luasnya masyarakat adat;

Demikian surat pernyataan sikap ini dibuat dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jakarta, 12 Nopember 2018 Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh:

1. Bernadus Gilik, Suku Moi, Kampung Malalilis, Sorong, Papua Barat 2. Simon Malak, Suku Moi, Klasouw, Sorong, Papua Barat 3. Petrus Kinggo, Suku Mandobo, Kali Kao, Boven Digoel, Prov. Papua 4. Sem Vani Ulimpa, Pemuda Moi, Klasouw, Sorong, Papua Barat 5. Yakob Sowe, Suku Maybrat, Ikana, Kais Darat, Sorong Selatan, Papua Barat 6. Gerfasius Mahuze, Suku Malind, Muting, Kab. Merauke, Papua Barat 7. Nicodemus Rumbayan, MSC, Pastor Muting, Kab. Merauke, Prov. Papua 8. Lidya Monalisa Upuya, KPKC GKI di Tanah Papua, Prov. Papua 9. Bargerita Malak, Suku Moi, Llasouw, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat 10. Yohanes Akwan, Ketua GSBI Papua Barat, Manokwari, Prov. Papua Barat 11. George Dedaida, Sekretaris LMA Papua Barat, Manokwari, Prov. Papua Barat 12. Veronika Manimbu, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat 13. Semuel Ariks, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat 14. Paulus Ajombuani, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat 15. Hugo Asrouw, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat 16. Januarius Sedik, Mahasiswa Kebar, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat 17. Franky Samperante, Yayasan Pusaka, Jakarta 18. Maurits Aiesh Rumbekwan, WALHI Papua, Jayapura 19. Yuliana Langgowuyo, SKP KC Fransiskan, Jayapura 20. Wahyu Wagiman, ELSAM, Jakarta 21. Dewi Kartika, KPA, Jakarta 22. Nur Hidayati, Eksekutif Nasional WALHI 23. Adriana, TAPOL, UK 24. Wirya Supriyadi, SOS untuk Tanah Papua 25. Ismail Keikyera, Solidaritas Indigenous People of West Papua 26. Ira Rumkabu, Solidaritas Indigenous People of West Papua 27. Yason Ngelia, GempaR Papua 28. Naomi Marasian, PT. PPMA Papua 29. Ronald Manufandu, JERAT Papua 30. Jimmy Charlos Biay, JERAT Papua 31. Benediktus Bame, Ketua PMKRI Santus Efrem Jayapura 32. Andi Saragih, Perkumpulan Mnukwar Papua 33. Bernard Koten, Perkumpulan Papuan Voices 34. Anum Siregar, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) 35. Emma Malaseme, Papua Forest Watch. 36. Simon Patiradjawane. LBH Papua 37. Florianus Geong, Yayasan Teratai Hati Papua 38. Decler Yesnat, Gempha, Papua 39. Veronika Asso, JW Noken, Wamena 40. Sulfianto, Perkumpulan Panah Papua, Manokwari 41. Ruland Kabak, JW Sagu, Yahukimo 42. Sirzet Gwas-gwas, Dewan Adat Mbaham Matta, Fak-fak 43. Fecky Mobalen, AMAN Sorong Raya. 44. Macx Binur, Perkumpulan Belantara Papua, Sorong. 45. Kartini Samon, GRAIN, Jakarta. 46. Edi Sutrisno, TUK Indonesia, Jakarta. 47. Sarah Agustiorini, Kaoem Telapak, Bogor 48. Teguh Surya, Yayasan Madani Berkelanjutan, Jakarta 49. Syamsul Alam Agus, Yayasan Satu Keadilan, Jakarta 50. Damairia Pakpahan, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, Jakarta 51. Yati Andriyani, Kontras, Jakarta 52. Inda Fatinaware, Sawit Watch, Bogor 53. Rio Rompas, Greenpeace Indonesia, Jakarta 54. Rudi HB Daman, DPP GSBI, Jakarta 55. Hendry Subagio, ICEL, Jakarta 56. Pius Ginting, AEER, Jakarta. 57. Sorang Saragih, AJAR, Jakarta. 58. Symphati Dimas, PP FMN, Jakarta 59. Raden Deden Fajarullan, KE SDMN, Jakarta 60. Yogi Lesmana, Jaringan Aksi Perubahan Indonesia, Jakarta 61. Sujak Supriyadi, Front Perjuangan Rakyat (FOR) Jakarta 62. Catur Widi, KN Pembaru Indonesia, Jakarta 63. Mohammad Ali, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Jakarta 64. Triana Kurnia, SERUNI, Jakarta. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh