Politik
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar . (Ist)

JAKARTA- Pemilu Serentak 2019 ke depan  memperhatikan pemilih berkarakter khusus termasuk hak politik kaum penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus menjadi tanggungjawab bersama bukan hanya Penyelenggara Pemilu saja, tetapi Pemerintah, jajaran pemerintah daerah, dan masyarakat sendiri ikut mengawalnya.

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menyatakan pemilih yang berkarakter antara lain kaum disabilitas, termasuk di Lapas, di rumah sakit, daerah-daerah pelosok, hutan, pengunungan, lembah-lembah, pesisir sungai, danau dan kepulauan yang aksesnya sulit terjangkau. Intinya bagaimana memastikan pelayanan pemilu menjamin hak pilih masyarakat tersebut dapat digunakan tanpa hambatan apapun.

“Kami optimis teman – teman penyelenggara, khususnya KPU, Bawaslu dan DKPP telah berbagai instrumen, menyediakan sarana dan prasarana dengan baik, dalam hal ini peran dukungan Pemerintah dan pemda yang memberikan bantuan dan fasilitas terhadap penyelenggara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ujarnya.

Mendagri Tjahyo Kumolo menurutnya telah instruksikan seluruh Kepala Daerah dengan jajaran pemerintahan daerah lainnya  dan memastikan memberikan pelayanan terbaik kepada penyelenggara pemilu termasuk dukungan personil serta sarana dan prasarana, baik KPU dan  Bawaslu maupun KPU dan Bawaslu Provinsi, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota di lapangan.

“Prinsipnya apapun yang diminta oleh penyelenggra pemilu pemda wajib layani scra optimal sepanjang sesuai dan  berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku,” tegasnya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, terkait peran pemerintah mendukung Penyelenggara Pemilu dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam hal ini, Bahtiar menjelaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan dua hal pada akhir 2017 sesuai amanat UU 7 th 2017 tentang pemilu, yaitu DAK dalam rangka penyusunan daerah pemilihan dan DP4 sebagai salah satu sumber referensi bagi KPU dalam menetapkan DPT.  Karena selain DP4 KPU juga menggunakan DPT Pemilu terakhir itu aturan UU Pemilu. Jadi DP4 bukan satu2nya sumber data tuk  penetapan Daftar Pemilih Tetap(DPT).  Penyusunan dan penetapan DPT adalah ranahnya dan otoritas penuh KPU.

“Makanya ada proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yg dilakukan KPU, Tugas Tim kemendagri adalah back up penuh KPU dalam proses penyisiran data pemilih tetap,” tungkasnya.

Peran strategis lainnya, Kemendagri sudah melakukaan koordinasi lainnya, baik dengan  BSSN membahas potensi kerawanan terkait cyber crime. Koordinasi dgn Polri, TNI, BIN dan Kejaksanaan. Kami juga sudah melaksanakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu Serentak 2019 yang melibatkan jajaran Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia 3(tiga) hari lalu dan Mendagri sudah perintahkan membantu dan memfasilitasi Penyelenggara Pemilu di daerah masing-masing.

“Susksesnya penyelenggaraan Pemilu ini tidak bisa digantungkan hanya kepada penyelenggara saja (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Ini tugas kita semua termasuk para pemilih pemula di tahun 2019 nanti. Adik- adik kita yang sekarang belum genap 17 tahun tetapi menjelang 17 April atau tepat 17 April 2019 genap berumur 17 Tahun diharapkan proaktif melakukan perekaman. Jajaran Kemendagri khususnya Ditjen Dukcapil telah melakukan jemput bola melakukan perekaman masayarakat termasuk bagi pemilih pemula,” jelas Bahtiar.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan  bahwasanya target KPU dengan angka tingkat partisipasi pemilu 77,5% persen, sangat optimis bisa dicapai. Tugas bersama adalah bagaimana menggerakan tingkat partsisipasi politik masyarakat. Supaya masyarakat mau berpartisipasi maka proses dan iklim harus dibuat menarik dan menyenangkan. 

“Jika tidak malah masyarakat bisa berubah menjadi apatis. Iklim atau suasana Pemilu ini penting dilakukam oleh seluruh aktor dan  kontestan pemilu. Jangan sampai memicu apatisme masyarakat. Maka semua pihak khususnya aktor-aktor kepemiluan menampilkan kesejukan dan mampu menahan diri agar masayarakat tertarik datang berbondong-bondong ke TPS.

Sebenarnya menurutnya tingkat partsipasi politik di Indonesia jauh lebih baik dibanding negara demokrasi lain, termasuk negara demokrasi modern lainnya. Justru negara lain harus belajar ke Indonesia untuk hal yang satu ini. Misalnya, di TPS menggunakan baju adat, pagelaran adat-istiadat,  membawa makanan khas, hiburan rakyat di sekitar TPS yang sifatnya swadaya dan mengangkat kearifan lokal dengan suasana riang gembira.

“Selain itu, biasanya untuk di lingkungan kompleks perumahan padat  penduduk yang penduduknya sibuk bekerja dan jarang ketemu, maka mereka datang ke TPS adalah sekaligus sebagai ajang silaturahim membina kekeluargaan dengan warga sekitar,” ungkap Bahtiar.

Ia menegaskan, Pemilu bukan hanya sekedar mencoblos, tapi Pemilu  adalah cara kita membangun peradaban berdemokrasi kebangsaan Indonesia bahwa proses suksesi kepemimpinan negara melalui proses Pemilu. Semua orang harus diberi perlakukan sama,  hak waktu dan tempat yang sama dan tidak ada tekanan dan  diskriminasi,  semua merasa dilibatkan dan di-orangkan.

“Bangsa ini luar biasa besarnya. Bangsa ini sudah memiliki pengalaman melalui berbagai perubahan. Kami yakin seyakin-yakinnya bahwa pemilu serentak 2019 dapat kita lalui dengan sukses. Kuncinya semua kita punya kesadaran untuk bersama-sama menciptakan iklim yang sejuk, aman, damai, sabar dan toleran. Pungkasnya,” tegasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)

Add comment

Security code
Refresh