Politik
Fahmi Idrris, Direktur Utama BPJS Kesehatan yang seharusnya bertanggung jawab terhadap semua hutang BPJS ke rumah-rumah sakit. (Ist)

JAKARTA- Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) memohon agar Presiden Joko Widodo tidak menghambur-hamburkan APBN sebesar Rp 5,6 Triliun hanya untuk membayar Hutang BPJS Kesehatan. Karena dana sebesar itu bisa digunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat langsung dirasakan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Web Warouw, Sekretaris Jenderal Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di Jakarta, Selasa (27/11).

“Yang berhutang itu BPJS-Kesehatan, bukan pemerintahan Joko Widodo, bukan rakyat Indonesia. APBN itu didapat dari pajak rakyat, koq dipakai bayar hutang lembaga lembaga negara yang sudah tidak kredibel dan manajemennya buruk. Apa salah rakyat selalu jadi korban BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa bulan September lalu, Presiden Joko Widodo sudah menggelontorkan dana Rp 4,9 triliun. Bulan Desember 2018 nanti BPJS mengklaim pemerintah Joko Widodo akan membayarkan hutangnya lagi sebesar Rp 5,6 triliun.

“Dengan total Rp 10,5  triliun sebenarnya sudah bisa dipakai membangun sekolah, puskesmas rumah sakit diseluruh Indonesia dan memastikan pelayanan kesehatan rakyat sampai ke pelosok-pelosok kepulauan terpencil. Sudah bisa memastikan BUMDES diseluruh desa Indonesia punya modal untuk menyerap hasil desa untuk dipasarkan di kota dan kabupaten,” ujarnya.

Menurutnya, DKR berharap Presiden Joko Widodo menghentikan pemerasan APBN atas nama hutang BPJS Kesehatan dan membobol dana APBN triliunan rupiah.

“Kalau dibiarkan, maka setiap bulan BPJS Kesehatan akan terus menagihkan triliunan rupiah ke Presiden Jokowi. Sementara itu tidak ada perbaikan dalam pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Inikan gak bener dan tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Menurutnya, hanya Presiden Joko Widodo yang bisa menghentikan pemerasan BPJS secara tegas, sehingga bisa menyelamatkan dana APBN yang sangat dibutuhkan langsung oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

“Apakah tidak merasa kalau sistim yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan itu merugikan negara? Apakah masuk akal sistim kesehatan seperti ini. Kami relawan DKR tidak rela dana APBN dibobol BPJS Kesehatan. Tidak rela pemerintahan Jokowi dipermainkan terus menerus seperti ini. Presiden harus tegas,” ujarnya.

DKR juga menurutnya mengecam keras Menteri Kesehatan yang selama ini lepas tanggung jawab dan melemparkan hutang BPJS langsung kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini menunjukkan Kementerian Kesehatan tidak berfungsi semestinya.

“Memang BPJS Kesehatan itu dibawah Presiden. Tapi kalau sudah seperti ini, untuk apa ada Menteri dan Kementerian Kesehatan. Gak masuk akal ada peraturan yang membebani tanggung jawab Menteri pada Presiden RI. Itulah Undang Undang SJSN dan BPJS yang dibuat DPR,” ujarnya.

DKR juga mempertanyakan peran Menteri dan Kementerian Kesehatan dalam mengatasi kerusakan sistim kesehatan akibat hutang BPJS Kesehatan.

“Dimana tanggung jawab Menteri Kesehatan dalam mengatasi situasi kesehatan seperti sekarang ini. Jangan hanya berpangku tangan, sementera Presiden Jokowi yang harus mengatasi semua kegagalan Kementerian Kesehatan,” tegasnya.

Disuntik Lagi Rp 5,6 Triliun

Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mendapatkan dana talangan dari pemerintah. Kali ini BPJS Kesehatan akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 5,6 triliun. Keputusan itu menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris didapat setelah pihaknya telah menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan pihak terkait lainnya terkait tunggakan-tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit yang bekerja sama.

"Jadi hasil review kedua yang baru bersifat sementara itu adalah sudah diputuskan pemerintah akan menyuntik lagi dana subsidi Rp 5,6 triliun. Jadi ini akan segera berproses untuk membayar tagihan rumah sakit yang jatuh tempo," kata Fahmi kepada media Senin (26/11).

Dia menyebutkan, review kedua tersebut merupakan lanjutan dari pertama yang dihasilkan sekitar dua bulan lalu. Dalam review pertama tersebut diputuskan pemerintah menyuntik dana tambahan Rp 4,9 triliun. Dana yang dicairkan September 2018 lalu itu sudah dibayarkan kepada rumah sakit yang ditunggak, hanya saja belum melunasi semua tunggakan.

Terkait suntikan dana tambahan tersebut lanjut Fahmi, BPJS Kesehatan sudah mengirimkan surat ke Kemenkeu terkait proses administratif pencairan dana tersebut. Fahmi berjanji, begitu suntikan dana tambahan tersebut cair, pihaknya akan segera mengoptimalkannya untuk membayar tunggakan-tunggakan rumah sakit beserta denda-denda yang sesuai ketentuan. Dana tersebut akan segera didistribusikan ke rumah sakit seluruh Indonesia sesuai dengan tagihan-tagihan masuk yang sudah diverifikasi.

Sementara itu Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf memastikan waktu pencairan dana tersebut tidak akan lama.

"Betul, Insya Allah antara awal dan pertengahan Desember 2018. Yang jelas bukan akhir tahun," kata Iqbal. (Andreas Nur)

Add comment

Security code
Refresh