Politik
Ketua DKR Depok, Roy Panharapan, yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Kota Depok, Jawa Barat dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). (Ist)

DEPOK- Pemerintahan Joko Widodo terpaksa kembali membayar hutang BPJS Kesehatan untuk bulan November dan Desember 2018 sebesar Rp 5,6 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan akan selalu pemerintah untuk membayar hutang-hutang BPJS setiap bulannya. BPJS Kesehatan telah menjadi parasit yang selalu merugikan negara, rumah sakit, dokter, pasien dan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Roy Pangharapan, calon legislatif di Kota Depok dari Partai Nasdem kepada Bergelora.com di Depok, Selasa (27/11).

“Sebagai anggota legislatif nantinya, tugas utama partai Nasdem adalah menggratiskan rakyat Depok mendapatkan pelayanan kesehatan di kelas 3 seluruh rumah sakit baik di Depok maupun di luar depok. Kami sudah siap,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya, tidak boleh lagi ada tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan di rumah-rumah sakit seluruh Depok sehingga pelayanan kesehatan semakin membaik, bukan merosot seperti saat ini.

“Jasa medis para dokter, perawat dan bidan yang melayani rakyat harus dibayar sepantasnya. Tidak boleh ada tunggakan lagi. Agar rumah sakit, dokter, perawat sampai ke bidan dapat melayani kesehatan rakyat secara maksimal. Karena ada kepastian biaya dan bayaran jasa medis,” ujarnya.

Sebagai Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, dokter, perawat, rumah sakit di Depok. Ia juga menyampaikan skema penggratisan biaya kesehatan rakyat di klas 3 seluruh rumah sakit. Hanya saja semua data informasi diminta untuk tidak disiarkan.

“Semua masalah yang dihadapi itu sudah diketahui rakyat dan pemerintah Kota Depok. Gak perlu ditulis. Yang penting sekarang apa jalan keluarnya. Kami tahu jalan keluarnya. Tapi tidak mungkin dilakukan rakyat tidak mendukung kami menjadi wakil rakyat di DPR,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini BPJS Kesehatan telah gagal menjadi jalan keluar bagi sistim kesehatan sehingga selalu membocorkan APBN dan APBD. Bulan September lalu pemerintah pusat harus membayar hutang BPJS sebesar Rp 4,9 triliun. Bulan Desember nanti kembali hutang BPJS Kesehatan ditalangi pemerintah sebesar Rp 5,6 triliun.

“Sampai kapan APBN dan APBD dibobol BPJS seperti  ini? Dana yang semestikan bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat, terpaksa harus dipakai untuk membayar hutang BPJS. Semua ini harus dihentikan,” tegasnya.

Disuntik Lagi Rp 5,6 Triliun

Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mendapatkan dana talangan dari pemerintah. Kali ini BPJS Kesehatan akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 5,6 triliun. Keputusan itu menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris didapat setelah pihaknya telah menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan pihak terkait lainnya terkait tunggakan-tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit yang bekerja sama.

"Jadi hasil review kedua yang baru bersifat sementara itu adalah sudah diputuskan pemerintah akan menyuntik lagi dana subsidi Rp 5,6 triliun. Jadi ini akan segera berproses untuk membayar tagihan rumah sakit yang jatuh tempo," kata Fahmi kepada media Senin (26/11).

Dia menyebutkan, review kedua tersebut merupakan lanjutan dari pertama yang dihasilkan sekitar dua bulan lalu. Dalam review pertama tersebut diputuskan pemerintah menyuntik dana tambahan Rp 4,9 triliun. Dana yang dicairkan September 2018 lalu itu sudah dibayarkan kepada rumah sakit yang ditunggak, hanya saja belum melunasi semua tunggakan.

Terkait suntikan dana tambahan tersebut lanjut Fahmi, BPJS Kesehatan sudah mengirimkan surat ke Kemenkeu terkait proses administratif pencairan dana tersebut. Fahmi berjanji, begitu suntikan dana tambahan tersebut cair, pihaknya akan segera mengoptimalkannya untuk membayar tunggakan-tunggakan rumah sakit beserta denda-denda yang sesuai ketentuan. Dana tersebut akan segera didistribusikan ke rumah sakit seluruh Indonesia sesuai dengan tagihan-tagihan masuk yang sudah diverifikasi.

Sementara itu Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf memastikan waktu pencairan dana tersebut tidak akan lama.

"Betul, Insya Allah antara awal dan pertengahan Desember 2018. Yang jelas bukan akhir tahun," kata Iqbal. (Aan Rusdianto)

Add comment

Security code
Refresh