Politik
Gubernur Papua Lukas Enembe menjawab wartawan usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, jakarta, Kamis (29/11) siang. (Ist)

JAKARTA- Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal telah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti rapat terbatas yang membahas tentang divestasi 51 persen saham Freeport kepada Indonesia.

“Presiden menekankan harus kita hati-hati untuk keberpihakan pada pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap, itu jelas,” kata Lukas kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang.

Diakui semula dirinya seperti warga Papua lainnya sempat ragu apakah pemerintah bersungguh-sungguh mengenai pemilikan 10 persen saham PT Freeport itu.  Ternyata, lanjut Lukas, Presiden ternyata memang beliau sungguh-sungguh memihak kepada kepemilikan 10% saham itu.

“Sehingga kami berkeyakinan bahwa satu-satunya Ppresiden dengan hati, kerja dengan hati sehingga memperjuangkan hak-hak rakyat Papua. Jadi kami yakin bahwa, kami Pemda Papua dan pemda Mimika akan memiliki 10% saham,” sambung Lukas.

Menurut Gubernur Papua tu, Presiden telah menegaskan akan mengawal proses yang terjadi sampai selesai. Beliau memerintahkan sebelum mengakhiri Desember sudah negosiasi kita untuk 51% sudah selesai. “Intinya keberpihakan pada masyarakat Papua. Selesai, itu saja,” ujarnya.

Mengenai pembagian 10 persen saham Papua, Lukas menjelaskan,  sesuai kesepakatan kita awal. Pemprov Papua 3%, dan Pemerintah Kabupaten Mimika 7%.

Tidak Boleh Ada Orang Lain

Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan ada pihak lain yang meminta saham. Untuk itulah, proses negosiasi terjadi tidak boleh ada orang lain masuk yang seperti itu. Ini untuk Indonesia, 51% milik pemerintah Indonesia.

Tapi saat ini sudah ada yang kira-kira meminta saham atau gimana pak?

“Jangan sampai, jangan sampai ada keinginan seperti itu. Kan sebelumnya sudah terjadi. Itu salah satu proses kenapa cepat terjadi karena di sini tidak ada niat seperti itu, sehingga jalan tepat ini. Presiden berharap agar Desember sudah selesai,” tegas Lukas.

Menolak Indocopper Investama

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, hari ini terbang ke Jakarta  menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka membahas disvestasi saham PT Freeport . Hal ini disampaikan Tabloid Jubi dan dikutip Bergelora.com di Jayapura, Kamis (29/11)

Ia dipanggil Jokowi karena menolak proposal yang ditawarkan Inalum. Menurut Enembe proposal itu tidak sesuai kesepakatan awal.

Sebab proposal yang ditawarkan oleh Inalum itu menyertakan perusahaan PT. Indocopper Investama sebagai BUMD, sementara pemerintah provinsi Papua telah membentuk BUMD sendiri untuk proses divestasi.

“Dalam proposal itu ada saham Inalum 15 persen dalam PT. Indocopper Investama dan pemerintah provinsi Papua 10 persen. Jadi pemprov hanya memiliki saham minoritas. Ini yang kita tidak mau. Kita harus jadi pemilik saham mayoritas di BUMD tersebut dan BUMD tersebut harus milik pemprov Papua,” kata Enembe di Sentani, Rabu (28/11.

Sebelumnya pemprov Papua menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum, Kamis (23/11) di Timika.

Pertemuan ini sebagai tindaklanjut agenda sebelumnya di Jakarta, 12 November 2018 lalu. Saat itu disepakati bersama Menteri Keuangan, jika proses divestasi ini membutuhkan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahan baru maka harus dibahas dan disepakati bersama, oleh para pihak.

“Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi, kesepakatan tersebut diubah dan ganti dengan tiba-tiba. Sebuah proposal baru disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” ujar Gubernur Enembe.

Sepengetahuan Gubernur Enembe, PT. Indocopper Investama  itu sebelumnya milik Aburizal Bakri, kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia.

“Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham 26 persen milik PT Inalum, 10 persen saham nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa,” kata Gubernur Enembe dengan kesal.

Ia menegaskan bahwa pembentukan BUMD dalam proses divestasi saham PT. Freeport Indonesia harus dibahas ulang.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, poin-poin penting inilah yang akan dibicarakan pemprov Papua bersama Jokowi dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung, Kamis (29/11) di Istana Negara, Jakarta. (Web Warouw/Roy Simbiak)

Add comment

Security code
Refresh