Politik
Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Panglima TNI dan Mendagri saat mengikuti Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang. (Ist)

JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berjanji akan menyelesaikan proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia secepat-cepatnya sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kita coba selesaikan secepat-cepatnya,” kata Jonan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam rapat terbatas itu Presiden Jokowi meminta agar semua tahapan proses Divestasi itu bisa diselesaikan, dan sudah final. Dharapkan sebelum akhir tahun 2018 ini, semuanya rampung.

“Proses divestasi PT Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan ibu Pertiwi. akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua,” kata Presiden Jokowi.

Tidak Ada Masalah

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, masalah divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia itu saat ini tinggal urusan mengenai lingkungan hidup, dan tadi sudah ada penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Kalau di Kementerian Keuangan, menurut Jonan, mungkin enggak masalah. Hanya ada beberapa penyesuaian saja, soal administrasi. Sedangkan di Kementerian ESDM juga ada, setelah itu selesai.

“Tinggal secara korporasi Inalum harus menyelesaikan proses akuisisinya itu yang paling besar memang pembayaran dan izin-izin,” ungkap Jonan seraya menambahkan, tentu saja itu harus beres dulu.

Kalau itu selesai, lanjut Menteri ESDM itu, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan segera terbit, sehingga final.

 

Menolak Indocopper Investama

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, hari ini terbang ke Jakarta  menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka membahas disvestasi saham PT Freeport . Hal ini disampaikan Tabloid Jubi dan dikutip Bergelora.com di Jayapura, Kamis (29/11)

Ia dipanggil Jokowi karena menolak proposal yang ditawarkan Inalum. Menurut Enembe proposal itu tidak sesuai kesepakatan awal.

Sebab proposal yang ditawarkan oleh Inalum itu menyertakan perusahaan PT. Indocopper Investama sebagai BUMD, sementara pemerintah provinsi Papua telah membentuk BUMD sendiri untuk proses divestasi.

“Dalam proposal itu ada saham Inalum 15 persen dalam PT. Indocopper Investama dan pemerintah provinsi Papua 10 persen. Jadi pemprov hanya memiliki saham minoritas. Ini yang kita tidak mau. Kita harus jadi pemilik saham mayoritas di BUMD tersebut dan BUMD tersebut harus milik pemprov Papua,” kata Enembe di Sentani, Rabu (28/11.

Sebelumnya pemprov Papua menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum, Kamis (23/11) di Timika.

Pertemuan ini sebagai tindaklanjut agenda sebelumnya di Jakarta, 12 November 2018 lalu. Saat itu disepakati bersama Menteri Keuangan, jika proses divestasi ini membutuhkan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahan baru maka harus dibahas dan disepakati bersama, oleh para pihak.

“Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi, kesepakatan tersebut diubah dan ganti dengan tiba-tiba. Sebuah proposal baru disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” ujar Gubernur Enembe.

Sepengetahuan Gubernur Enembe, PT. Indocopper Investama  itu sebelumnya milik Aburizal Bakri, kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia.

“Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham 26 persen milik PT Inalum, 10 persen saham nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa,” kata Gubernur Enembe dengan kesal.

Ia menegaskan bahwa pembentukan BUMD dalam proses divestasi saham PT. Freeport Indonesia harus dibahas ulang.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, poin-poin penting inilah yang akan dibicarakan pemprov Papua bersama Jokowi dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung, Kamis (29/11) di Istana Negara, Jakarta. (Web Warouw/Roy Simbiak)

Add comment

Security code
Refresh