Politik
Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang. (Ist)

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah mendapatkan laporan bahwa beberapa hal terkait proses divestasi 51 persen saham PT Freeport sudah bisa dituntaskan, di antaranya, di bulan September yang lalu sudah ditandatangani Divestment Agreement, Sales and Purchase Agreement, dan Subscription Agreement.

“Saya juga mengikuti bahwa ada beberapa tahap lanjutan yang masih perlu penyelesaian yang perlu dipercepat,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang.

Untuk itu, Presiden meminta laporan mengenai perkembangan beberapa masalah yang masih perlu segera dituntaskan, seperti penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah, dan masalah tailing.

Selain itu, juga isu perubahan kontrak karya menjadi IUPK, kemudian kepemilikan saham pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Timika, dan juga hal-hal yang terkait dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti, stabilitas investasi.

“Saya minta semua tahapan proses Divestasi itu bisa diselesaikan dan sudah final kita harapkan sebelum akhir tahun 2018 ini, semuanya rampung,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, proses divestasi PT Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan ibu Pertiwi.

“Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua,” sambung Presiden.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya.

Selain itu hadir Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Wamenkeu Mardiasmo, Gubernur Papua Lukas Enembe, Wagub Papua Klemen Tinal, Dirut PT. Inalum Budi Gunawan Sadikin, dan para pejabat eselon satu di Lingkungan Lembaga Kepresidenan. 

Menolak Indocopper Investama

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, hari ini terbang ke Jakarta  menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka membahas disvestasi saham PT Freeport . Hal ini disampaikan Tabloid Jubi dan dikutip Bergelora.com di Jayapura, Kamis (29/11)

Ia dipanggil Jokowi karena menolak proposal yang ditawarkan Inalum. Menurut Enembe proposal itu tidak sesuai kesepakatan awal.

Sebab proposal yang ditawarkan oleh Inalum itu menyertakan perusahaan PT. Indocopper Investama sebagai BUMD, sementara pemerintah provinsi Papua telah membentuk BUMD sendiri untuk proses divestasi.

“Dalam proposal itu ada saham Inalum 15 persen dalam PT. Indocopper Investama dan pemerintah provinsi Papua 10 persen. Jadi pemprov hanya memiliki saham minoritas. Ini yang kita tidak mau. Kita harus jadi pemilik saham mayoritas di BUMD tersebut dan BUMD tersebut harus milik pemprov Papua,” kata Enembe di Sentani, Rabu (28/11.

Sebelumnya pemprov Papua menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum, Kamis (23/11) di Timika.

Pertemuan ini sebagai tindaklanjut agenda sebelumnya di Jakarta, 12 November 2018 lalu. Saat itu disepakati bersama Menteri Keuangan, jika proses divestasi ini membutuhkan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahan baru maka harus dibahas dan disepakati bersama, oleh para pihak.

“Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi, kesepakatan tersebut diubah dan ganti dengan tiba-tiba. Sebuah proposal baru disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” ujar Gubernur Enembe.

Sepengetahuan Gubernur Enembe, PT. Indocopper Investama  itu sebelumnya milik Aburizal Bakri, kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia.

“Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham 26 persen milik PT Inalum, 10 persen saham nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa,” kata Gubernur Enembe dengan kesal.

Ia menegaskan bahwa pembentukan BUMD dalam proses divestasi saham PT. Freeport Indonesia harus dibahas ulang.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, poin-poin penting inilah yang akan dibicarakan pemprov Papua bersama Jokowi dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung, Kamis (29/11) di Istana Negara, Jakarta. (Web Warouw/Roy Simbiak)

Add comment

Security code
Refresh