Politik
Hendardi, Ketua SETARA Institute. (Ist)

JAKARTA- Rencana reuni aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elit Islam politik pada 2016 lalu dan coba direpetisi pada 2 Desember 2018 adalah gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik maka kontinuitas gerakan ini menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan terutama jelang Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Hendardi, Ketua Setara Institute kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (30/12).

“Menguasai ruang publik (public space) adalah target para elit 212 untuk terus menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang sedang memerintah,” ujarnya.

Menurut Hendardi, bagi para elit 212 ruang publik harus digunakan semaksimal mungkin untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa perduli pada kepentingan nasional.

“Bagi mereka public space adalah politik. Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa gerakan tersebut sudah menggunakan instrumen agama sehingga merusak ajaran dan kebenaran agama itu sendiri, bahkan mengancam negara dan pemerintahan yang sah.

“Disesalkan bahwa gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam mainstream justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. Apapun alasannya menurut Hendardi, populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya,” tegasnya.

Namun demikian, menurutnya dua tahun hampir berlalu gerakan ini mulai kehilangan dukungan sejalan dengan meningkatnya kesadaran warga untuk menjauhi praktik politisasi identitas agama untuk merengkuh dukungan politik atau menundukkan lawan-lawan politik.

“Masyarakat juga telah semakin sadar dan pandai melihat bahwa gerakan semacam ini membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk. Jadi, kecuali untuk kepentingan elit 212, maka gerakan ini sebenarnya tidak ada relevansinya menjawab tantangan kebangsaan dan kenegaraan kita,” ujarnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh