Opini
M. Ridha Saleh, Komisiner Komnas HAM 2007-2012. (Ist)

Presiden Jokowi perlu segera mengambil alih langkah-langkah persiapan menuju dialog, dengan membentuk tim tertutup, bekerja secara serius dan sungguh-sungguh, bukan hanya menjadikannya sambilan. Harus ada upaya ekstra terhadap persoalan substansial di tengah perkembangan lingkungan strategis di luar dan dalam negeri. M. Ridha Saleh, Komisiner Komnas HAM 2007-2012 menuliskannya kepada pembaca Bergelora.com. (Redaksi)

Oleh: M. Ridha Saleh

PADA 1 Desember 1961, bendera nasional Papua Barat dikibarkan sejajar bersamaan dengan bendera Belanda dan lagu kebangsaan Papua dinyanyikan oleh Nieuw Guinea Raad. Simbol dekolonisasi Belanda membuat Indonesia segera mengambil tindakan politik keamanan. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA), salah satu isinya adalah kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.

TRIKORA menjadi momentum dan bargaining penting bagi langkah politik Indonesia terhadap pemerintah Belanda untuk mengakui status Papua Barat sebagai bahagian dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia -bekas- wilayah jajahan Belanda.

Langkah tersebut juga dilakukan untuk memaksa pemerintah Belanda agar mau menandatangani perjanjian di PBB yang dikenal luas dengan Perjanjian New York.

Pada tanggal 15 Agustus 1962, akhirnya perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Perundingan tersebut menghasilkan beberapa point penting diantaranya, (1). Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia; (2). Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969.

Atas perjanjian New York, Para elit dan kaum terpelajar Papua mulai ragu, bimbang dan bingung dengan keputusan tersebut, alasanya karena mereka tidak dilibatkan dalam perundingan, apalagi pemerintah Indonesia akan mengambil alih pemerintahan di Papua Barat menyusul delapan bulan pengawasan dari UNTEA.

Pada September 1962, para elit dan kaum terpelajar Papua Barat menggelar Konggres Nasional untuk membicarakan situasi dan masa depan Papua Barat pasca putusan tersebut. Kongres Nasional diikuti 90 orang terdiri dari pemimpin-pemimpin rakyat.

Kongres ini pada akhirnya menyetujui dan menerima perjanjian 15 Agustus 1962 dengan keraguan, namun menuntut PBB untuk tetap menghormati pengibaran bendera dan lagu nasional Papua Barat serta mendesak agar pemilihan umum harus diadakan pada 1963 segera setelah masa kerja resmi dari UNTEA.

Pada Desember 1962, delegasi Papaua Barat yang terdiri atas 7 orang dipimpin oleh Elieser Jan Bonav mendesak agar penyerahan kekuasaan oleh UNTEA kepada Indonesia dilakukan sebelum tanggal 3l Desember 1962.

Delegasi itu menyampaikan usulnya kepada pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, dan Sekretaris Jenderal PBB. Namun usul tersebut ditolak oleh Belanda dimana Perdana Menteri De Quay menyatakan bahwa perjanjian New York harus dihormati dan untuk itu harus menunggu hingga 1 Mei 1963.

Pada 1 Mei 1963, Belanda kemudian menyetujui penyerahan Papua Barat kepada Indonesia dibawah pemerintahan PBB (UNTEA), untuk kepentingan mempersiapkan konsultasi atau musyawarah menjelang PEPERA pada tahun 1969.

Sejak itulah, persiapan-persiapan teknis PEPERA sepenuhnya diselenggarakan menurut mekanisme dan prosedur, baik dari segi pengamanan, tata cara pemungutan suara, hingga waktu dan tempat pelaksanaan.

Posisi UNTEA pada proses tersebut hanya sebatas konsultasi, pelaksanaan prosedur agar sesuai dengan prinsip PBB tentang one man one vote, karena pengendali PEPERA berada di bawah otoritas Indonesia.

Konflik dan HAM

Paling tidak Sejak tahun 1962 itulah pusaran konflik di Papua tidak putus-putus hingga saat ini, sejak saat itu pula Indonesia sebagai sebuah Negara di Papua Barat masih berkontestasi dengan gagasan negara Papua Barat.

Kontestasi itu salah satunya bersumber dari pemahaman orang Papua, setidaknya sebahagian elit dan kaum terpelajarnya menganggap bahwa kemerdekaan negara Papua Barat telah diproklamasikan pada 1 Desember 1961 oleh Nieuw Guinea Raad dan Indonesia dianggap telah merampasnya.

Kontekstasi tersebut dibuktikan melalui suatu organisasi dengan bentuk gerakan di bawah tanah oleh Aser Demotekay, mantan kepala distrik Demta, Kabupaten Jayapura pada 1963. Gerakan ini diberi nama Gerakan menuju Kemerdekaan Papua Barat.

Di Manokwari pada 1964 terbentuk sebuah gerakan yang diberi nama "Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat" yang oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak keamanan dan kejaksaan disebut sebagai "Organisasi Papua Merdeka" atau OPM.

Itulah sebabnya mengapa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penelitianya tentang Road Map Papua menempatkan persoalan sejarah Politik Papua dalam urutan nomor satu dari akar masalah konflik di Papua.

Sejak saat itu pula pemerintah Indonesia melakukan berbagai kegiatan operasi militer. Paling tidak sejak tahun tahun 1962 hingga 1966 dilakukan operasi militer dengan Sandi Winumurti I, II, III dan IV, Operasi Giat, Operasi Tangkas Operasi Sadar guna melakukan penggalangan dan pengamanan sebelum, selam dan sesudah proses PEPERA.

Operasi militer di Papua semakin masif di sejak pergantian Presiden dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1968. Setelah ABRI saat ini TNI sukses menjadi lokomotif Negara untuk memenangkan Pepera tahun 1969, tidak lantas operasi dan kebijakan militer di Papua berhenti ataupun berkurang. Paling tidak telah tercatat sejak 1961 hingga tahun 1991 ada 44 operasi militer yang terdiri dari operasi territorial, operasi intelegen dan operasi tempur.

Karena itulah, sejak peralihan kekuasaan pemerintahan kepada Pemerintah RI pada 1 Januari 1963 telah terjadinya begitu banyak peristiwa kekerasan, yang sebagian diantaranya layak untuk diselidiki lebih lanjut guna memastikan apakah peristiwa tersebut tergolong sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. (Komnas HAM, 2011)

Menurut penuturan seorang mantan petinggi militer ke Komnas HAM, pelanggaran HAM banyak terjadi pada saat masa transisi kekuasaan UNTEA yaitu dengan digelarnya operasi khusus dibawah pimpinan Ali Murtopo.

Bentuk pelanggaran HAM tersebut diantaranya adalah pembunuhan, penculikan, dsb. Namun data tentang bentuk pelanggaran secara lebih kongkret, jumlah korban, dan lokasi yang spesifik (locus delicti) tidak mudah untuk ditelusuri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dari peristiwa tersebut dilatari oleh perbedaan pandangan politik antara bergabung atau berpisah dengan Negara RI. Salah satu lembaga non pemerintah merilis data bahwa selama kurun waktu sekitar 40 tahun (sejak PEPERA hingga era tahun 1990-an), diperikirakan sebanyak 100.000 orang Papua telah menjadi korban berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua.

Oleh karena itu, pendekatan dengan memberlakukan Papua sebagai Daerah Oprasi Militer (DOM) untuk mempertahankan integrasi Papua kedalam NKRI menjadi momok demokrasi dan hak asasi manusia.

Substansi Dialog

Dr. Benny Giyai seorang rohaniwan dan intelektual Papua mencatat bahwa pengalaman di bawah cengkraman militer itu merupakan pengalaman pahit yang tak akan pernah terlupakan oleh orang-orang Papua hingga detik ini.

Benny menuliskan bahwa dalam seluruh pengalaman pahit itu, orang Papua merasa diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan hanya sebagai objek, yaitu objek operasi militer.

Pada pandangan lain, Pemerintah pusat selalu menilai persoalan Papua adalah persoalan kesejahteraan sehingga solusi yang sejauh ini ditawarkan adalah hal-hal yang diyakini pemerintah pusat akan memperbaiki kesejahteraan di Papua.

Itu akan sia-sia, jika pada saat yang sama masalah sosial politik masih diabaikan atau tetap didekati dengan cara keamanan.

Dalam perspektif orang Papua, masalah di Papua bukanlah persoalan kesejahteraan semata, tetapi yang paling utama adalah masalah harga diri dan pengakuan keberadaan mereka, serta imajinasi relasi Indonesia dengan Papua.

Dalam sebuah dialog yang berjudul “Resolusi Baru Papua” yang dilaksanakan September 2019 di Kantor PB NU, sorang aktivis Papua Arki Lahus Baho membuat pernyataan yang mengejutkan yaitu “dalam masalah Papua, Indonesialah yang masih enggan menerima Papua bergabung dalam NKRI, karena itulah papua ingin merdeka”

Keenggana Indonesia menerima papua menjadi bahagian dari NKRI, dapat dibuktikan dengan cara pandang dan pemahaman sebahagian besar orang Indonesia terhadap bangsa Papau serta Pendekatan Pemerintah Indonesia dalam memperlakukan masyarakat Papua.

Misalnya kekayaan sosial, budaya dan sumber daya alam di Papua bertolak belakang dengan tingkat keamanan hidup manusia di Papua. Pemerintah Indonesia seakan tidak pernah mau memahami bahwa Papua telah sejak lama memiliki keluhan-keluhan sejak berintegrasinya dengan Negara Indonesia mulai dari perbedaan persepsi mengenai sejarah integrasi ke dalam Negara Indonesia, keterbelakangan yang terus terjadi dan kompleksitas rasa rendah diri yang diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang merusak harkat martabat orang asli Papua.

Oleh karena itu, konflik yang terjadi akhir-akhir ini di tanah Papua seperti di Manokwari, jaya Pura, Wamena yang ditengarai sebagi rasisme dan konflik horizontal, tidak berdiri sendiri, semua itu hanyalah ekses dari perjalanan panjang dari ketidak jujuran, pendekatan dan perlakukan yang tidak adil dari sistim yang di bangun terhadap harkat dan martabat orang-orang Papua.

Otonomi khusus Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 bukan lahir dari kesepakatan politik antara pemerintah pusat dan pimpinan oposisi politik di Papua. Itu adalah UU para aktivis dan akademisi yang memiliki keberpihakan terhadap Papua. (muridan,2012).

Jika dialog itu dibuat, apalagi dengan cara-cara seremonial dan hanya simbolistik seperti yang sudah pernah dilakukan, bahkan sekalipun dengan dukungan lembaga hebat tingkat nasional dan internasional, di pastikan akan gagal menjadi solusi bagi Papua.

Dialog hanya akan berhasil kalau proses dan hasilnya dijalani sepenuhnya sendiri oleh para pemimpin oposisi Papua dan Pemerintah Indonesia.

Karena pemerintah pusat ataupun orang Papua masing-masing memiliki rumusan berbeda tentang akar persoalan di Papua. Jadi, dialog haruslah membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan orang Papua tentang apa akar persoalan di Papua. Baru kemudian para pihak menegosiasikan apa jawaban atas persoalan yang mereka rumuskan. (Road Map Papua 2012)

Sejauh ini pemerintahan Jokowi telah menggelontorkan sejumlah program pembangunan seperti infrastruktur jalan, harga-harga yang terjangkau, pasar-pasar, namun program-program tersebut bagi orang Papua justru berbuah masalah dan belum anggap menyentuh persoalan dasar menyangkut harkat dan martabat mereka.

Dialog itu harus di mulai dengan suatu tindakan politik nyata dari pemerintah untuk memberikan afirmasi secara khusus dan sungguh-sungguh bagi ruang aspirasi politik orang Papua untuk membangun demokrasi yang karakteristiknya sesuai dengan prinsip marga dan suku-suku di Papua.

Presiden Jokowi di istana Bogor telah menyatakan akan bersedia dan membuka diri untuk berdialog dengan kelompok yang pro referendum, itu artinya Presiden telah membuka diri untuk berdialog dengan kelompok pro kemerdekaan di Papua

Oleh karena itu Jokowi harus mengambil alih langkah-langkah persiapan menuju dialog, dengan membentuk tim tertutup, bekerja secara serius dan sungguh-sungguh, bukan hanya menjadikannya sambilan seperti yang terasa selama ini. Harus ada upaya ekstra terhadap persoalan substansial di tengah perkembangan lingkungan strategis di luar dan dalam negeri.

Add comment

Security code
Refresh