Opini

Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT Indonesia, Lilik Dian Ekasari (Ist)‏Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT Indonesia, Lilik Dian Ekasari (Ist)‏Oleh: Lilik Dian Ekasari*

RENCANA kehamilan seorang ibu mungkin saja bisa diatur sedemikian rupa. Namun apakah detik-detik menjelang prosesi kelahiran dapatkah dimoratorium? Menyepelekan peran bidan desa PTT akan berujung pada keruntuhan sistim kesehatan masyarakat. Pasalnya, semua posyandu sampai di desa-desa terpencil dan tertinggal disemua kepulauan di negeri ini dijalankan setiap harinya oleh bidan desa. Mereka bukan hanya mengurus ibu melahirkan, tapi semua pelayanan kesehatan di desa yang tidak memiliki dokter. Tanpa peran bidan desa PTT, sudah lama sistim kesehatan masyarakat kita runtuh. Sebab rakyat butuh bidan desa.

 

Tanpa peran bidan desa PTT, maka tidak akan ada deteksi dini ancaman kematian ibu dan bayi, gizi kurang, kekurangan vitamin A, wabah penyakit menular dan lainnya, sehingga pemerintah bisa segera bertindak cepat. Bidan adalah ujung tombak pemerintah dalam melayani kesehatan masyarakat. Memangnya dari mana laporan masuk ke puskesmas, Dinkes terus ke Kemenkes, kalau bukan dari bidan desa? Dan dari manakah kita mengetahu derajat kesehatan nasional sebuah bangsa, jika kita tak mendapatkan data AKI/AKB selama ini?

Dari bidan desa-lah kita semua mengetahui, ada gizi kurang dan gizi buruk kemudian langkah pencegahan, hingga tindakan bisa berjalan ke puskesmas sampai rumah sakit. Dari bidanlah kita mendapatkan data kesehatan masyarakat secara kongkrit. Sebagian besar desa di Indonesia jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai termasuk dokter. Negara harus hadir dan bertanggung jawab terhadap petugas kesehatannya yang bekerja di desa terpencil, terbelakang dan terisolir

Penulis kembali di sini ingin mengajak agar kita semua perlu akui, bahwa diiperlukan upaya dan usaha lebih serius dan konkrit demi Menyelamatkan Ibu Melahirkan dan Menyelamatkan Bidan Desa PTT di Indonesia. Kita memerlukan dukungan konkrit dan sepenuh hati. Tidak banyak yang mau mangambil peranan dalam perjuangan ini. Seluruh perangkat organisasi perjuangan di Forum Bidan Desa PTT Indonesia, diharapkan agar lebih sistematis, massif, dan lebih terstruktur lagi ketika bergiat di ruang publik, dengan memaksimalkan propaganda perjuangan bidan desa PTT melalui akun media sosial yang kita miliki.

Sambil memanggul program Nawacita, bidan desa PTT kerap sembari lakukan advokasi anggota yang diintimidasi di daerah-daerah berupa pungli, tidak diperpanjangnya NRPTT/kontrak kerja, gajinya molor, dan lain sebagainya. Tak banyak yang berpikiran sampai di sini.

Kita tak hanya mengejar PNS semata. Mengapa? Karena jika kita menuntut perbaikan nasib, maka kita akan berbicara lebih utuh dan strategis tentang cita-cita peradaban dunia kesehatan yang memanusiakan manusia. Persoalan mendasar yang dialami bidan desa PTT itu bukan cuma mengejar gelar PNS. Tapi menghentikan sistem kerja kontrak dan honorer. Sebabnya, hingga artikel ini di depan sidang pembaca, nasib bidan desa yang telah mengabdi sembilan tahun lamanya dengan sistim kerja kontrak, ketika memasuki perpanjangan kontrak/PTT di tahun kesepuluh, sialnya masa kerja dinol tahun kembali. Adakah istilah lain, jika tak kita sebut sebuah penindasan? Revolusi Mental kian jadi sorotan.

Cuti Melahirkan Terburuk

Saat ini bagi kaum perempuan pekerja yang tengah hamil dan akan melangsungkan proses melahirkan, memeroleh hak penuh cuti selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan, dan upah/gaji dibayar penuh. Jadi totalnya sebanyak 3 bulan. Berhak untuk menjalani proses penyesuaian kondisi tubuh hingga benar-benar pulih, serta dapat segera memberikan ASI eksklusif (tanpa tambahan apa-apa) bagi si bayi yang baru saja dilahirkan. Hal ini sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia. bahwa seorang ibu perlu memberikan ASI eksklusif agar bayi yang dilahirkan terjaga kondisi kesehatannya (imun terhadap gejala penyakit bayi yang baru lahir). UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah mengatur tentang hak cuti hamil dan melahirkan di Indonesia.

Kemudian saya mengajak kita menengok soal ini, hak khusus reproduksi bagi perempuan pekerja di negeri lain telah banyak dirasakan langsung oleh kaum pekerja perempuan. Sudah adanya pengakuan atas hak dan martabat perempuan di Iran, juga mulai tampak sejak penyusunan UUD RII (Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran). Meskipun hanya satu ulama perempuan yang tergabung dalam majelis tersebut. Bedanya di Indonesia, target kuota 30 persen keterwakilan perempuan, malahan belum mencerminkan keberhasilan perjuangan perempuan secara konkrit. Sedangkan Iran telah memiliki UUD yang dihasilkan dan sangat berpihak pada kaum perempuan pekerja.

Di Iran, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Perempuan telah terealisasikan dengan baik. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa peran dan pekerjaan utama perempuan adalah dalam keluarga, namun ditegaskan juga bahwa kesempatan bekerja bagi perempuan adalah dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, dan administrasi merupakan di antara syarat yang harus dipenuhi.

Tidak heran, bila dalam pasal-pasal UU Perlindungan Pekerja Perempuan itu terlihat mendapat dukungan besar terhadap para perempuan pekerja agar mereka tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu. Perempuan pekerja berhak atas cuti hamil dan melahirkan, serta berhak mendapatkan fasilitas pengasuhan anak selama jam kerja.

Hak cuti hamil dan melahirkan adalah 90 hari, dan bila perempuan pekerja melahirkan tidak secara normal, hak cuti ditambah 14 hari. Tempat kerja yang memiliki pekerja perempuan harus memberikan setengah jam kepada perempuan dalam setiap tiga jam kepada perempuan pekerja untuk menyusui anaknya sampai si anak berusia dua tahun dan setengah jam cuti itu harus dihitung sebagai jam kerja. Hamil dan melahirkan, perempuan pekerja berhak kembali pada posisi dan jabatannya semula dan mutasi kepegawaian tidak boleh dilakukan terhadap si perempuan pekerja dalam periode cuti tersebut.

Tidak hanya di Iran saja, Swedia pun memberikan cuti hamil yang diberikan selama 78 pekan alias 1,5 tahun, dan gaji dibayar penuh. Kemudian di Perancis selama 16 pekan atau 4 bulan serta gaji dibayar penuh. Lalu menyusul Kanada, cuti diberikan 1 tahun, tetapi gaji dibayar 55 persen.

Di Amerika diberikan cuti hamil selama tiga bulan tetapi tanpa gaji. Dan itu pun hanya untuk ibu-ibu yang bekerja di instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang besar. Kemudian di Thailand, tiga bulan cuti dan gaji diberikan sebesar 50 persen dan hanya untuk kelahiran anak pertama.dan kedua saja.

Pemberian hak normatif yang cukup baik memang terjadi di Iran, Swedia, Prancis dan setidaknya Kanada. Di Indonesia, salah satu negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat kemanusian, sudah semestinya berkaca pada sejumlah negeri tersebut dalam melaksanakan ketentuan pokok atas hak kaum perempuan pekerja.

Parahnya hak cuti melahirkan 40 hari kerja justru diterapkan/diberlakukan pada bidan desa PTT yang memiliki TUPOKSI utamanya, penolong persalinan. Permenkes No. 7 Tahun 2013  tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidan Sebagai Pegawai TidakTetap, mengatur soal ini.  Sebagai aturan turunan Keppres No. 77 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. Kondisi ini paling buruk di dunia dan sangat irasional. Miris. Cita-cita peradaban hidup sehat, jauh panggang dari api!

Biaya Gaji Dari APBN

Lalu soal upah honorer dari APBN. Sejak Keputusan Menkes No. 1307/MENKES/SK/IX/2010 Tentang Pengahasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap, pada tahun 2010, sampai sekarang (sudah lima tahun) gajinya ada kenaikan. Ini kelemahan administratif dalam urusan payroll, sedikitnya ada tujuh hal. Pertama, gaji dari APBN yang tak berslip/struk gaji. Kedua, bergonta-ganti transfer rekening (PosGiro, BRI skr Mandiri). Dan ketiga, pada gaji kriteria desa Biasa, terdapat dua SK gaji yang berbeda. Dari Kemenkes & Dinkes. Angkanya Rp. 1.700.000,-. Satunya lagi Rp. 1.452.450,-

Baru-baru saja ada SK NRPTT Kemenkes diperbaharui menjadi Rp. 1.452.450,- Keempat, gaji diberikan setiap tanggal 2 bulan berjalan (berbeda dari perkataan Menkes Nila F Moeloek, 5 November 2014), dan kenyataannya hingga tanggal. 10 bulan berjalan, biasanya barulah diterima. Dan masih banyak yang gajinya dirapel, bahkan tidak dibayar sekian bulan. Ini terjadi di Karawang, OKU SumSel, Bombana Sultra, Deli Serdang Sumut, dan Lebak Banten.

Kelima, yang menggelikan, gaji di bawah ketentuan kena pajak (desa Biasa) dibuatkan NPWP, mengisi SPT Tahunan. Keenam, di sinilah indikasi menabrak aturan, adanya potongan pajak penghasilan Rp. 221.638,- / bulan / orang, gaji di bawah ketentuan kena pajak (UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan), pada Desa Kriteria Biasa. Dan Ketujuh, potongan pajak tersebut besarnya tak sesuai dengan gaji perbulannya Rp. 1.452.450. Seabrek problemnya. Tapi kita sendiri perlu sekali lagi berangkat dari persoalan ini. Bahkan masih banyak yang tak paham, bidan desa PTT masalahnya apa. Kita bisa berangkat dari persoalan mendasar, Hak Normatif yang diabaikan negara selama ini.. Sehingga pemahaman bidan desa PTT itu jelas. Jadi bukan cuma menuntut PNS, semata.

Lalu kesewenangan PHK sepihak yang selama ini banyak ditemui dilakukan oleh Dinkes. Diperpanjang atau tidak NRPTT, kebanyakan disebabkan karena bidan desa PTT-nya manut saja disuruh bayar pungli. Lalu dibohongi karena mengurus SK Perpanjangan mesti jauh-jauh pergi ke Jakarta, dsb. Ketika ditemukan bidan desa PTT yang kurang kooperatif maka anacaman tak diperpanjangan kontraknya menjadi kenyataan. Bidan desa lulusan Diploma I langsung dihabisi.

Selanjutnya, paska disahkannya UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) & UU No. 36 tentang Tenaga Kesehatan, bidan desa dipaksa bekerja dengan kelulusan Diploma III. Padahal masih banyak lulusan Diploma I. Dan padaahal, kesempatan meningkatkan hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tak didapatkan. Lantaran fatwa banyaknya atasan di Dinkes, melarangnya, tak boleh meninggalkan desa/lokasi tugas. Akan tetapi logika sebaliknya ialah, sampai bidan desa bergelar profesor doktor pun, selama label PTT masih ada, tak akan berpengaruh pada karir, golongan gaji, jabatan. Paling tinggi ditugasi menjadi Bidan Koordinator (Bidkor). Itupun di desa sangat terpencil. Dan tak berkorelasi terhadap tunjangan jabatannya. Lalu proyeksi menjadi PNS seketika, belum tentu langsung dicapai.

Kita harus bedakan masalah tersebut menjadi dua hal. Yang bersifat fundamental, dan yang bersifat kasuistik. Dari atas sudah kita beberkan adalah persoalan fundamental bidan desa PTT. Kemudian persoalan kasuistiknya misal begini, di Kalimantan ada bidan desa PTT sedang jalani proses kehamilan lantas keguguran. Karena harus merujuk pasien, namun insiden di jalan sebabkan ambulans terperosok, sampai terluka orang-orang seisi ambulans. Si bidan desa PTT tadinya hendak merujuk malah ikutan dirujuk pula. Pertanyaannya, berapa waktu lamanya hak cuti yang didapat, karena harus melakukan pengobatan, operasi kiret, dsb, Si bidan desa PTT itu? Sebab sama halnya seperti orang melahirkan, butuh waktu pemulihan kondisi kesehatan. Akibat terkena insiden kecelakaan tersebut.

Lalu secara kasuistik, apakah bidan desa PTT dengan kondisi ketidakpastian kerjanya, plus infrastruktur pelayanannya masih sangat minimalis, dengan tingkat resiko kematian, dapat dengan tenang bekerja, menolong pasien? Dan yang fundamental dari persoalan regulasinya. Sejak Keppres No. 77 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Bidan menjadi Pegawai Tidak Tetap disahkan hingga berumur 15 tahun selama ini. Tak ada perubahan lagi. Di sini juga letak dasar hukumnya. Dan mesti kita beri aksentuasi agar ada evaluasi. Dibutuhkan good political will dari Presiden Joko Widodo, sehingga dapat merubah Keppres tersebut. Dan menjadi solusi strategis, mengenai penyelesaian permasalahan bidan desa agar memeroleh kepastian kerja, sebagai pegawai tetap negara.

Saat ini data base nasional yang dimiliki untuk dapat diverifikasi dan validasi sebanyak 16. 258 orang bidan desa PTT yang tergabung dalam Forum Bidan PTT (Pusat) Indonesia. Sebanyak 11.064 orang bidan berasal dari desa biasa, 3.355 orang bidan dari desa terpencil dan 1.839 orang bidan dari desa sangat terpencil. Forum Bidan PTT (Pusat) Indonesia saat ini terus memperjuangkan 40.000 lebih bidan PTT Pusat untuk mendapatkan haknya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga seantero republik ini lebih memahami urgensi mengapa hak kepastian kerja harus dijalankan sesuai amanat UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak memeroleh pekerjaan yang layak, demi kemanusiaan. Apalagi pembangunan mayarakat yang lebih berkeadilan dan menyejahterakan.

Selain tenaga pendidik/pengajar, tentu saja merubah nasib bidan desa PTT. Masihkah negara, Pemerintah Pusat menghitung-hitung, berapa rupiah yang harus dikeluarkan? Penulis ingin mengutip pernyataan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, bahwa mengangkat nasib bidan desa PTT menjadi PNS “negara tidak akan bangkrut!”

*Penulis adalah Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT Indonesia

Comments   

0 #6 Sylvia 2017-06-18 04:41
Befоre we get thе position, we ѕhould instead prοvide various requirements, must fսlfill the ԛualifications required and undergo different assеssments before getting hired.
Instead of running just one single ad гun multiple ads and permit tɦe consumer decide which can be better one.
Besides, in case you uѕed the prepared material you will not jump out so well, whicҺ can be a disadvantage in case
you ad is аmong many around the page, particularly
if somebody else iѕ advertising the identical product.


Have a look at my web paǥe: seo busіness marketing: http://www.cldisplay.com/service/search-engine-optimization/
Quote
0 #5 Latashia 2017-05-30 06:26
Ιt's becausе Ꮯraigslist tracks someone if he's
having an IP range for posting his ads. You want them to require to learn more about what you are
and whatevеr you do. Besides, in the event you used tɦᥱ prepared material you wіll
not stand out so well, knowning that can be quite a disadvantaցe in case you ad is one of many about the page, in partiϲular when someone else is
advertising exactly the same product.

My page; backlіnk: http://www.cldisplay.com/2017/03/23/seo-guide-beginners/
Quote
0 #4 Colin 2016-05-02 05:36
Agencies/Consul tants whom offer PPC management solutions for consumers.

PPC Bid Max features a sophisticated Yahoo search engine marketing, Bing Adcenter and Bing Google AdWords: https://www.google.com/adwords/benefits/ keyword device
to help you easily handle your customer's promotions through just one
interface. With this particular computer software in your hands you
are able to perform a range of automatic actions from creating personalized
performance reports for many levels with one simply click to scheduling
and giving email reports to all or any your customers.
Quote
0 #3 Jamison 2016-04-29 12:09
For the majority of successful individuals it took a good deal knowledge, skill and hard work.
Identify the market industry you intend to publicize it in: During your researching the market phase, you'll be
discovering how your product suits the prevailing market, your rivals, their current price points, in which the voids are and just how you are able
to uniquely grow it and differentiate yourself. donald
trump age 20: http://abcnews.go.com/search?searchtext=donald+trump Trump says that MLM Opportunity
is made for everyone, understanding that even he could be involved
with it personally about the same level you will be, as being a distributor.
Quote
0 #2 Dorothea 2015-08-16 03:09
It's awesome designed for me to have a web site, which is good in support of my experience.
thanks admin

Also visit my homepage: Tips Kehamilan: http://redwavestudios.com
Quote
0 #1 Meli 2015-07-10 10:22
Ya Allah...jngnkan Pns..Hak sprt Kary Swasta aja tdk trpenuhi
Quote

Add comment


Security code
Refresh