Opini

Firman Jaya Daeli dalam salah satu pertemuan bersama Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (Ist)Firman Jaya Daeli dalam salah satu pertemuan bersama Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (Ist)Oleh: Firman Jaya Daeli*

Proses politik konstitusional Jenderal Pol. Tito Karnavian menjadi Kapolri definitif tuntas ketika Presiden RI Joko Widodo melantiknya sekaligus diikuti serah terima jabatan Kapolri. Sepanjang pelaksanaan fit and proper test selama ini, maka materi visi, misi dan program Tito termasuk strategis, berbobot, visioner, dan realistis. Disusun dan dijelaskan dengan baik, lugas, dan tuntas menunjukkan bahwa Tito menguasai materi sekaligus merumuskannya langsung. Visi, misi dan program setiap Kapolri sebelum ini tergolong bagus, baik, dan bahkan berkualitas. Kalaupun ada nuansa perbedaan substansi hal tersebut semata-mata berkaitan dengan perspektif dan atmosfer pemikiran setiap pemimpin ketika menyampaikan visi, misi dan program.

Fit and proper test merupakan agenda utama dan salah satu di antara sekian proses tahapan pemberian persetujuan DPR terhadap calon Kapolri yang diajukan Presiden RI. Persetujuan menjadi instrumen penting untuk membangun dan memastikan check and balances ketatanegaraan di antara lembaga negara manapun agar Kapolri memiliki kepemimpinan yang kuat, teguh, dan percaya diri sehingga tetap profesional, obyektif, netral, mandiri, dan independen. Kapolri harus senantiasa dan sekaligus memastikan tetap menjaga jarak dengan kepentingan dan kelompok yang bergerak di luar ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 1945, dan undang-undang.

Persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan Kapolri harus diletakkan secara serius dan strategis agar persetujuan sebagai hak konstitusional itu menjadi bermakna. Tak hanya sekadar bermakna tunggal untuk memperkuat kelembagaan politik DPR namun harus berarti untuk mengukuhkan kepastian sistem presidensiil melalui penguatan hak prerogatif Presiden. Pada gilirannya, proses persetujuan harus bermanfaat bagi rakyat. Persetujuan atas pemberhentian Kapolri menjadi titik simpul penting yang dimaknai dengan bobot tertentu hingga tak sekadar formalitas.

Menguasai Materi

Pemaparan visi, misi dan program Tito menyeluruh dan mendasar. Materinya sangat terencana, terukur, terarah. Sistem perencanaan dan pelaksanaan program sungguh menggambarkan, menjabarkan, dan menguraikan visi dan misinya sebagai Kapolri yang ditunggu-tunggu. Tito mau dan mampu menangkap, menyelami, dan memahami apa permasalahan Polri sekaligus apa yang menjadi pokok-pokok dasar dan strategis programnya sebagai alternatif dan solusi cerdas, relevan, efektif, realistis tetapi juga visioner.

Sebagai pejabat tinggi negara yang memimpin institusi kepolisian yang secara konstitusional, nomenklatur dan institusi Polri diamanatkan dan diatur langsung dalam Konstitusi UUD 1945, Tito mau dan mampu merefleksikan kehendak konstitusi di dalam seluruh batang tubuh programnya. Tito sebagai Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo, dengan kesadaran penuh senantiasa menempatkan dan memastikan bahwa visi, misi dan pogram-nya merupakan penjabaran dan pelaksanaan visi, misi dan program Nawacita Presiden Jokowi. Tito sungguh-sungguh menkonfirmasi keberadaannya sebagai pejabat tinggi di bawah kepemimpinan Presiden yang tentunya harus menjalankan program Kapolri dan jajarannya untuk menjabarkan, memperkuat, dan menghadirkan program Presiden.

Reformasi internal Polri sebagai program awal merupakan prasyarat utama yang dilalui terlebih dahulu. Dengan demikian, reformasi ini sejatinya bukan tujuan melainkan landasan kondusif dan mutlak yang mesti tersedia dalam rangka pelaksanaan program kerja dan tugas Kapolri. Program Kapolri menjadi kurang menyegarkan dan kurang meyakinkan rakyat secara umum tanpa diawali dan disertai reformasi Polri. Program tanpa dilandasi dan dikuati reformasi internal maka program tersebut hanya bersifat rutinitas dan formalitas. Program akan kehilangan makna bahkan kehilangan roh apabila tidak membawa dan tidak menumbuhkan perspektif dan orientasi perubahan institusi dan jajaran Polri yang kehadirannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Reformasi Polri

Tito berhasil menangkap sinyal akan urgensi, substansi, dan relevansi reformasi internal Polri. Lagi pula, Presiden Jokowi menyampaikan dan meminta Tito untuk menuntaskan reformasi Polri. Hal ini merupakan permintaan sekaligus pesan khusus dan kuat dari Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa Tito dan jajaran Polri mendukung dan menjalankan Visi, Misi, Program Nawacita dan Trisakti.

Kemauan, kemampuan, dan keberhasilan memimpin dan memandu reformasi internal Polri ditentukan figur yang secara kepribadian mengandung kesiapan dan kematangan Kapolri yang siap sedia direformasi dan mereformasi. Tito memiliki kredibilitas dan kapasitas untuk hal ini.

Soliditas Polri menjadi sebuah program tak terbantahkan untuk diagendakan Tito. Soliditas tidak sekedar kesatuan dan keutuhan melainkan kebersamaan, kekompakan, dan kegotongroyongan civitas Polri sehingga menjadi energi positif dan potensi dahsyat untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil kerja Polri di manapun dan kapanpun. Soliditas Polri menjadi amat penting dan relevan untuk menjaga dan mengawal kualitas Polri dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat; memelihara keamanan dan ketertiban; serta menegakkan hukum.

Soliditas ini diharapkan berfungsi efektif dan strategis mendukung dan memperkuat pelaksanaan program Presiden Jokowi. Kehadiran Tito diharapkan mampu dan mau menjawab sekaligus mewujudkan soliditas ini. Rekam jejak Tito yang berjejak penyatu dan pemersatu sangat membantu untuk memastikan bahwa soliditas Polri akan tampil hadir nyata.

Presiden tentu sangat berharap bahwa melalui kepemimpinan Tito, jajaran Polri terus berada di lingkungan agenda kerja kepresidenan untuk membumikan dan melanjutkan “Nawacita”. Rekam jejak Tito sebelumnya sebagai Kapolda Papua, Asrena Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT terasakan betul oleh Jokowi selama menjabat Presiden. Sejumlah dan rata-rata perwira tinggi Polri pada dasarnya juga memiliki rekam jejak yang relatif sama dengan Tito. Mungkin perbedaan mereka hanya dalam hal pemikiran, tipologi, gaya, manejemen, dan orientasi kepemimpinan saja.

Dukungan Kuat

Kualitas dukungan dari luar Polri dan bobot kerjasama strategis dan teknis antara Polri dengan sejumlah institusi lain pada gilirannya mempengaruhi kualitas tugas pengabdian Polri. Tito sebagai pemimpin puncak dan utama Polri mesti terpanggil untuk menjahit dukungan dan kerjasama ini. Secara karakteristik kepribadian, Tito memiliki kualifikasi membangun agenda ini yang dapat ditelusuri dari pelayanan dan pergaulannya selama ini. Sejumlah institusi sudah merasakannya dan telah memberikan pertanda awal ketika Tito diajukan Presiden dan saat DPR mengundang institusi-institusi lain seperti KPK, PPATK dan Kompolnas untuk mendiskusikan mengenai Tito sebagai calon Kapolri. Tentu lebih ideal lagi apabila DPR-RI mengundang juga Komnas HAM dan Komisi Ombusman Nasional untuk berdiskusi serius mengenai reformasi internal Polri sehingga semakin mengakomodasi dan mempromosikan program dan kebijakan perlindungan dan pelayanan publik serta penghormatan terhadap HAM.

Kepemimpinan Tito diharapkan sanggup mengusung kerjasama yang relevan dan mendesak dengan komunitas TNI, Kejaksaan, Kehakiman, KPK, komunitas civil society, Perguruan Tinggi, Ormas, NGO, Advokat, komunitas profesi hukum lainnya, komunitas media, kelompok-kelompok strategis, dan lain lain.

Kerjasama menjadi penting tidak hanya berfungsi memaksimalkan program Polri tetapi juga menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan “Nawacita”. Pemerintahan Jokowi-JK dan kita semua sebagai bangsa Indonesia membutuhkan konsolidasi politik kebangsaan, konsolidasi politik keamanan, konsolidasi politik hukum sehingga agenda: “Kerja! Kerja! Kerja!” semakin cepat, tepat, dan tuntas.

Pemikiran Tito terurai secara sistematis dengan merumuskan dan merencanakan agenda pelaksanaan program secara terarah, bertahap, dan berkesinambungan. Program selalu terukur jelas proses dan hasilnya, yang kemudian secara hakiki bermanfaat dan dirasakan rakyat. Secara simbolik, rakyat segera mengetahui dan memastikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari “Nawacita” dan hasil reformasi Polri. Dengan demikian, program yang berkaitan dengan agenda melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat; memelihara keamanan dan ketertiban; dan menegakkan hukum harus diletakkan dan diupayakan dalam kerangka mendukung dan mendorong percepatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur; pergerakan dan pertumbuhan perekonomian; perluasan dan peningkatan lapangan kerja; percepatan dan peningkatan pelayanan rakyat; serta penguatan dan pemantapan otonomi daerah, keutuhan wilayah, integrasi nasional, kedaulatan bangsa.

Program “Negara Harus Hadir” sebagai salah satu di antara sekian Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK harus dimaknai secara otentik, hakiki, nyata, serius, dan seterusnya oleh Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. Negara Harus Hadir untuk melindungi segenap bangsa, tumpah darah, dan rakyat Indonesia yang berdasarkan Ideologi Pancasila, sebagaimana diamanatkan Konstitusi UUD 1945, yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

*Anggota Tim Perumus Undang-Undang Polri di Pansus DPR RI

 

Add comment

Security code
Refresh