Opini

Salah satu demo HTI yang mengusung Negara Khilafah (Ist)Salah satu demo HTI yang mengusung Negara Khilafah (Ist)Oleh : Hendra Budiman

Wacana Khilafah dan Syariat Islam kembali menyeruak pada sekelompok orang saat ini. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah salah satu organisasi yang mengusung cita-cita yang bertujuan menggantikan fondasi Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 yang berazaskan Pancasila dan konstitusi UUD’45. Apakah Mungkin? Bergelora.com menurunkan tulisan 3 seri tulisan yang ditulis Hendra Budiman, seorang aktifis yang dikenal anti Orde Baru membedah gerakan Hizbut Tahrir. (Redaksi)

Dalam catatan saya sebelumnya, satu pertanyaan saya pada Hizbut Tahrir (HT) khususnya pada HT Indonesia, model khilafah seperti apa yang akan dijadikan rujukan? Pertanyaan penting untuk memahami cara HT mengatur kekuasaan politiknya. Secara fakta model khilafah Islamiyyah itu puluhan modelnya. Dari dulu sampai saat ini. Semua model itu punya sumber yang sama dan mengklaim diri paling Islami. Saya tidak membutuhkan jawaban normatif dengan kutap kutip ayat sebagai justifikasi politik atas nama. Karena semua model khilafah melakukan hal yang sama. Jika ada 30 model khilafah (misalnya) dan semua menyatakan diri paling Islami, lalu yang benar yang mana?

Saya berusaha merekonstruksikan saja berdasarkan logika yang digunakan. HT dalam doktrinnya berulang kali selalu mengagung-agungkan kejayaan Islam. Zaman keemasan peradaban Islam yang ditandai salah satunya perkembangan ilmu pengetahuan dan lahirnya cendekiawan muslim. Dan hal itu ada dan berkembang saat sistem pemerintahan khilafah Islamiyah dipergunakan. Kesimpulan dari premis ini, peradaban Islam akan bangkit jika menggunakan sistem khilafah. Apa benar kesimpulan ini? Baik, mari kita uji.

Periodesasi Khilafah

Ada periodesasi Khilafah: (1) Khilafah Rasyidah; (2) Khilafah Bani Umayyah; (3) Khilafah Bani Abbasiyah dan (4) Khilafah Bani Utsmaniyyah. Sejak khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq RA (632) hingga Sultan Abdul Majid II (1924). Atau selama 1290 tahun. Sementara zaman keemasan peradaban Islam dengan lahirnya banyak cendekiawan muslim terjadi pada masa Khilfah Bani Abbasiyah. Saya tidak mengatakan pada masa sebelum dan sesudah Bani Abbasiyah, tidak lahir cendekiawan muslim. Ada, tapi tidak semarak, masif dan sebanyak pada masa Bani Abbasiyyah. Khususnya pada periode pertama antara tahun 750 – 874 atau 124 tahun. Lebih khusus lagi pada masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma’mun. Pada masa pusat pemerintahan berada di Bagdad dan orang-orang Persia memiliki pengaruh besar di pemerintahan. Kalau mau dihitung secara matematis, zaman keemasan Islam hanya berlangsung 10% saat pemerintahan berbentuk khilafah. Selebihnya Islam tidak berkembang pesat sebagai suatu peradaban ilmu pengetahuan dunia.

Inilah pentingnya saya bertanya , model khilafah apa yang akan dirujuk oleh HT. Soalnya, model yang dibangun oleh Bani Ummayyah jauh berbeda dengan Bani Abbasiyah. Pun jika HT menunjuk hanya pada masa Bani Abbasiyah. Dari 55 khalifah di zaman ini, hanya 7 khalifah yang di zamannya, Islam mengalami kemajuan. Bahkan lebih fokus lagi pada masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma’mun.

Oleh karena itu, kajian lebih dalam seharusnya melihat perkembangan tata pemerintahan dan sistem masyarakat pada masa Harun Al-Rasyid. Itulah yang seharusnya dijadikan rujukan. Tidak gebyah uyah, pokoknya khilafah. Dengan khilafah, Islam bisa memimpin dunia. Ini pikiran sesat dan ahistoris. Karena saya bisa tunjukan sebaliknya. Bahwa ada suatu masa di zaman kekhalifahan khususnya Bani Ummayyah, pernah terjadi kemerosotan moral, ekonomi terpuruk dan hukum tidak ditegakan. Tapi nampaknya HT, memang tidak memahami konteks sejarah Islam ini. Dengan adanya kontradiksi dalam doktrin ajaran dia sendiri versus khilafah pada masa Harun Al-Rasyid.

Saya ambil satu contoh saja (yang sebenarnya contoh kontradiksinya banyak), yakni tentang bahasa Arab. Dalam rancangan undang-undang dasar daulah Khilafah HT disebut “Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Islam, dan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan negara” (vide Pasal 8). “The Arabic language is exclusively the language of Islam and it is the only language used by the State” (Article 8).

Kontradiksi pertama, rancangan undang-undang itu ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lha, kenapa tidak ditulis menggunakan bahasa Arab? . Harus diingat bahwa HT adalah gerakan transnasional jadi tidak terikat dengan nasionalisme negara masing-masing. Apa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia?. Dan mengapa menggunakan bahasa Inggris? Sejak awal, konstitusi mereka sudah dilanggar sendiri. Kalau perbandingannya: Sebelum Indonesia merdeka dan punya UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, jauh sebelumnya (bahkan tahun 1928), bahasa Indonesia sudah dipergunakan oleh para pejuang Indonesia. Meski saat itu bercampur dengan bahasa Belanda. Sementara para jama’ah HTI saat ini, malah lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Arab.

Kontradiksi kedua, jika dikaitkan dengan kebangkitan zaman keemasan Islam pada masa Harun Al-Rasyid, justru bahasa Arab bukan digunakan sebagai bahasa resmi negara. Bani Abbasiyah memindahkan pemerintahan dari Damaskus ke Bagdad, awalnya untuk menghindari pengaruh Arabisasi. Di Bagdad, bahasa dan budaya bangsa Persia yang digunakan oleh Harun Al-Rasyid.

Dari segi ilmu pengetahuan, Harun al-Rasyid dan Al-Ma’mun juga mendorong penguasaan bahasa Yunani dan Hindi. Untuk apa? Dua khalifah yang gandrung ilmu pengetahuan ini, ingin mencuri pengetahuan dari bangsa Yunani kuno dan India. Maka maraklah terjemahan naskah-naskah Yunani kuno pada masa itu. Jadi kalau saat itu muncul filosof Islam, hampir semuanya menguasai bahasa Yunani dan India. Mereka menterjemahkan manuskrip-manuskrip Yunani kuno terutama yang berasal dari Amporium dan Ankara. Diantaranya cendekiwan Muslim yang pandai berbahas Yunani adalah Al Farabi, Ibnu Rusyd, Al Kindi dan Jafar Muhammad.

Jika situasi ekonomi politik kontemporer dunia saat ini, dimana negara Tiongkok menjadi sasaran perdagangan dan pengetahuan, mengapa HT tidak menganjurkan menggunakan bahasa Cina? Dijawab “ Oh, karena RRT itu negara komunis dan bukan beragama Islam. Lha, emangnya Harun Al Rasyid apa ngga tahu kalau Plato dan Aristoteles itu bukan muslim?

Pilihan Mensikapi

Catatan ini adalah ujungnya, bagian terakhir dari rangkaian yang tertulis sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pendalaman, banyak sumber rujukan lain yang tersebar di dunia maya. Bahkan lebih lengkap dengan data-data yang lebih valid. Terutama beberapa tesis dan disertasi yang ditulis oleh mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Secara parsial, di dunia maya pun ada beberapa blog khusus tentang HTI yang dikelola oleh mantan kader (adlo / syabab) HTI. Hal yang diperlukan saat ini adalah apa tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum?

Saya tidak ingin latah sebagaimana kebanyakan orang yang tiap sebentar menyatakan “HTI harus dibubarkan”. Apa dasarnya membubarkan HTI ?. Dan juga tidak bisa digunakan rujukan 20 negara lain yang sudah menjadikan HT sebagai organisasi terlarang. Kemudian kita ikut-ikutan juga melarang. Tanpa ada alasan hukum yang jelas. Meskipun demikian, pemerintah pun tidak dapat menggunakan tameng hukum untuk menyembunyikan kepentingan politik yang hingga saat ini seperti tidak memberi ganjaran yang jelas pada HTI. Tanpa bermaksud mengajari pemerintah dan aparat penegak hukum, saya memberi usul beberapa pilihan dalam mensikapi keberadaan HTI.

PERTAMA, di tingkat Departemen Hukum dan HAM (Depkumham). Saat Mendagri bilang “HTI tidak terdaftar” lantas dijawab oleh jubir HTI dengan menunjukan surat dari Depkumham Nomor AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Surat keputusan Kemenkumham tanggal 2 Juli 2014. Seolah untuk bilang “HTI sudah terdaftar”. Yang membuat saya jengah, tidak ada bantahan dari Menkumham dan Mendagri. Kalau saya curiga ada kepentingan politik di balik ini, wajar tho? Kenapa tidak ada reaksi balik seolah membenarkan, padahal terang benderang salah.

Kesalahan pertama, apa yang dikatakan oleh Mendagri adalah terdaftar sebagai Ormas yang selanjutnya akan diawasi dan dibina oleh Kesbangpol. Pendaftaran ke Kemendagri menggunakan UU Nomor 17 tahun 2013. Dan sampai saat ini HTI belum mendaftarkan diri. Sedangkan pendaftaran ke Kemenkumham sebatas pendaftaran sebagai badan hukum “perkumpulan”. Dengan menggunakan Permenkumham No.6 tahun 2014. Analoginya: saya ingin membuat PT. Untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum PT, harus mendaftarakan diri ke Depkumham. Tetapi untuk dapat menjalankan usaha PT itu, saya harus mendapat izin dan mendaftarkan diri dari banyak instansi.

Kesalahan kedua, mengapa Depkumham mengesahkan HTI sebagai badan hukum “perkumpulan”?. Rujukan tidak semata pada dokumen akta notaris, tetapi banyak sumber. Banyak yang tahu kalau HTI itu “partai politik” sebagai juga namanya partai pembebasan. Sedangkan perkumpulan lebih berorientasi pada bidang sosial. Pemberian label “Perkumpulan” untuk mengawasi kegiatan organisasi dalam keperdataan. Seharusnya Depkumham memverifikasi HTI dengan menggunakan UU Partai Politik, bukan dengan UU Yayasan atau Perkumpulan. Saya hanya mengingatkan bahwa tidak harus partai politik ikut pemilu. Dalam sejarah Indonesia tercatat banyak partai politik tidak ikut pemilu. Jika HTI menolak Pemilu karena dianggap itu sistem demokrasi kufur, tidak masalah. Tetapi harus terdaftar sebagai partai politik. Jika akan ikut Pemilu, itu sudah wilayah kewenangan KPU memverifikasi menggunakan UU Pemilu. Pada tingkat ini saja, saya merasa ada yang aneh pada Depkumham. Bila ada yang membaca tulisan ini dan dapat memberi tahu saya alasan Depkumham mengesahkan “perkumpulan” pada HTI.

KEDUA, di tingkat Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Jika benar HTI tidak terdaftar sebagai ormas di Depdagri atau di Pemda-pemda, lantas apa cuma diam? Dengan alasan banyak ormas lain yang tidak terdaftar. Dengan adanya gejolak di masyarakat, beberapa ormas keagamaan seperti GP Anshor dan lain yang mau membubarkan HTI, apakah hal ini tidak menjadi perhatian Mendagri? Apa yang harus dilakukan? Kirim surat sebagai bentuk surat peringatan kepada pengurus DPP HTI untuk segera mendaftarkan diri. Tidak digubris, lakukan lagi kedua kali. Tidak dihiraukan lagi, lakukan dan beri surat peringatan ketiga kali. Tetap tidak mau nurut. Bekukan sementara. Minta Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dan memerintahkan DepkumHAM untuk mencabut pendaftaran sebagai “perkumpulan”. Apa langkah-langkah ini sudah dilakukan?

KETIGA, di tingkat Kepolisian. Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan kepolisian. Pertama, tidak memberi izin kegiatan HTI yang memobilisasi massa. Untuk diketahui, setiap bulan Rajab (bulan kemarin, sekarang sudah masuk Sya’ban) HTI selalu mengadakan Konferensi Islam dan Peradaban. Dan dilaksanakan di banyak kota dengan memobilisasi anggotanya. Alasannya sederhana, HTI tidak terdaftar sebagai ormas. Mobilisasi massa adalah ciri dari Ormas. Dansaya kira, kepolisian sudah menjalankannya.

Kedua, menangkap semua orang yang terlibat dalam Al-Muhajirun. Al-Muhajirun adalah faksi garis militer yang dibentuk HT. Meski HT tidak mengakuinya. Itu tak soal, karena namanya pelaku punya hak ingkar. Yang penting kepolisian menangkap anggota Al-Muhajirun. Kita akan lihat nanti reaksi HTI. Karena Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah menyatakan bahwa Al-Muhajirun dipengaruhi paham Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). Apa kepolisian sudah melakukannya? Sudah, meskipun tidak beralasan Al-Muhajirun. Yaitu dengan ditangkapnya Al-Khaththath alias Gatot Saptono. Gatot yang ditangkap berstatus sebagai Sekjend Forum Umat Islam (FUI), tidak lain adalah pengurus pusat HTI, pendiri Hizbud Dakwah Indonesia, pendiri pula Al Muhajirun dan pernah menjadi pengurus MUI. Dari pola gerakan Gatot, nampak HTI berkamuflase dengan seolah-olah memutus rantai dengan organisasi sayap militer (Al-Muhajirun), menyusup sebagai pengurus MUI, dan mengambil alih kepemimpinan front seperti FUI. Kalau polisi menangkap Gatot beralasan makar, bisa jadi iya, tapi saya menduga alasan utamanya bukan itu. Secara politik untuk memancing HTI respon atas penangkapan Gatot.

Ketiga, menangkap anggota/ pengurus HTI yang terang menganjurkan makar. Ada contohnya. Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib saat berorasi pada 20/7/2014 di Bundaran HI mengatakan” Wahai tentara, wahai polisi, wahai jenderal-jenderal tentara Islam, ini sudah waktunya membela Islam, ambil kekuasaan itu, dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah!”. Kenapa polisi tidak bertindak? Contoh lain, situs Suara-Islam.com yang dikelola oleh jaringan Al Muhajirun pernah membuat pemberitaan adu domba dan mulai marik-narik Panglima TNI untuk mengambil alih kekuasan. Memuja-muja Gatot Nurmantyo agar mau melawan Presiden Jokowi.

Apakah pola gerakan HTI tidak diketahui oleh intelejen kita. Indonesia itu ibarat rumah kaca yang segala tindak tanduk terpantau oleh intelejen. Jadi pasti sudah diketahui jauh lebih dalam. Hanya memang tidak dipublikasikan. Paling tidak ada dua indikasi intelejen mengetahuinya. Pertama, tulisan dari H. As’ad Ali di media NU pada Mei 2011. As’ad memang menjabat sebagai Wakil Ketua PBNU. Tapi As’ad pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BIN. Tulisan berjudul “Hizbut Tahrir”, mengulas panjang lebar. Dan dari As’ad diketahui adanya faksi Al Muhajirun di tubuh HTI. As’ad sudah masuk di dunia intelejen sejak tahun 1974 sampai 2010. Pada tahun 1984, As’ad bahkan pernah bertemu dengan Osama Bin Laden di restoran Jakarta Oriental di Jeddah, Arab Saudi.

Intelejen senior lain adalah mantan kepala BAKIN (almarhum) ZA. Maulani. Pada 30 November 2005, HTI menyelenggarakan Pelatihan Dasar-Dasar Intelejen bagi para aktivisnya. Narasumbernya adalah ZA Maulani. Di lingkungan TNI AD, ZA Maulani adalah faksi yang dulu disebut sebagai “tentara hijau” . Perwira lain di faksi ini, contohnya Kivlan Zein. ZA Maulani adalah mantan perwira militer yang cukup intens memperlajari gerakan Islam radikal. Diantaranya ditunjukan dengan penterjemahan buku Stranger Then Fiction: Independent Investigation of 9-11 and War on Terrorism karya Dr. Albert D. Pastore, PhD. yang kemudian diberi judul “Fitnah Itu Akhirnya Terungkap”.

Jadi kesimpulannya, intelejen sudah mengetahui banyak tentang gerakan HTI. Bila kita lihat rentang waktu awal adanya keikutsertaan ZA Maulani tahun 2005. Dan informasi itu akan selalu diteruskan pada Presiden dan Kapolri. Tetapi seakan tidak ada tindakan berarti dari pemerintah. Mengapa? Saya kemudian menduga: (1) bisa jadi pemerintah dan aparat keamanan [setelah dianalisis] gerakan ini tidak terlampau membahayakan jadi tidak diperlukan tindakan represif; atau (2) HTI sedang dalam proses “penjinakan” dengan membuat serangkaian skenario pengrusakan didalam tubuhnya sendiri; atau (3) HTI sengaja “dipelihara” oleh beberapa faksi militer untuk melawan kekuatan lain dimana aparat keamanan seakan bersih dan tidak terlibat.

Maaf jika banyak salah tik. Kebiasaan saya, tidak pernah koreksi lagi tulisan yang akan dipublish. Mengalir saja. Namanya juga catatan, bukan karya tulis ilmiah.

Itu saja. Salam

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh