Opini
Demonstrasi mendukung ISIS di Jakarta beberapa waktu lalu. (Ist)

Nahdlatul Ulama dan Ansor kini telah berdiri tegak menjadi benteng NKRI dari serbuan ISIS dan kaki tangannya di Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia saat ini bersiap bersama Nahdlatul Ulama dan Ansor. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Aju, wartawan senior Sinar Harapan menuliskan kepada Bergelora.com. (Redaksi)

 

Oleh: Aju

MENTERI Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, menghadiri Permufakatan Bersama Budayawan dan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu, 3 Nopember 2018.

Hadir para budayawan dan agamawan, Abdullah Muhaimin, Amin Abdullah, Acep Zamzam Noor, Jadul Maula, Agus Sunyoto, dan Mpu Jaya Prema. Termasuk juga di dalamnya Alissa Wahid, Purwo Santoso, Ridwan Saidi, Aloysius Budi Purnomo, Radhar Panca Dahana, Banthe Sri Pannavaro, Fatin Hamama, Sudjiwo Tedjo, John Titaley, Wahyu Muryadi, Wisnu Bawa Tenaya, Jamhari, serta Zakiyuddin Baidhawy.

Di hadapan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, budayawan dan tokoh agama mengaku prihatin kehidupan masyarakat Indonesia tengah mengalami guncangan yang merupakan buntut dari perkembangan di tingkat global yang berimplikasi terancamnya identitas dan jatidiri bangsa yang kaya akan budaya.

Saat ini tengah terjadi krisis identitas dan jatidiri bangsa, dampak dari pertarungan dan atau benturan peradaban antara kedua kelompok sesama umat Islam di Indonesia.

Kelompok pertama, sebagai kelompok Islam mayoritas, kaum nasionalis yang didukung kelompok minoritas nonmuslim, tetap bersikukuh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, dengan tetap merawat keberagamaan dan pluralisme, sebagai jatidiri dan identitas diri Bangsa Indonesia.

Kubu pertama ini, diperankan dua tokoh sentral di lapangan, yaitu K.H. Nuril Arifin alias Gus Nuril (59 tahun) sebagai Panglima Komando Patriot Garda Nusantara (PGN) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Yaqut Cholil Qoumas (45 tahun), anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Ketua Gerakan Pemuda (PG) Anshor. GP Anshor adalah sayap dari PBNU.

Figur strategis dibalik kedua tokoh sentral di lapangan, adalah Ketua Umum PBNU, KH. Aqil Siradj (65 tahun), dimana dalam banyak kesempatan selalu mendesak Pemerintah untuk segera menutup semua pesantren di Indonesia yang terbukti anti Pancasila

Atas dukungan K.H. Aqil Siradj, dalam berbagai kesempatan, baik Gus Nuril maupun Gus Yaqut, selalu menegaskan, Indonesia dilahirkan dari sebuah keberagamanan yang tidak bisa dipungkiri.

Demonstrasi Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) mendukung Khilafah. (Ist)

Sehingga Pancasila sebagai filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebhinenaan, tidak bisa ditawar-tawari lagi.

Pancasila merupakan kesepakatan politik, segenap komponen bangsa Indonesia dari berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia.

Stabilitas politik dan kemanan terjamin di Indonesia di tengah kondisi masyarakat yang sangat beragam, menurut Gus Nuril dan Gus Yaqut, malah sudah diakui dunia internasional, sehingga tidak boleh dikhianati oleh segelintir orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan paham kekhilafahan.

Agama Impor

Kelompok kedua, sebagai kelompok minoritas, tapi sangat berisik, yakni kaum intolerans, ‘korban hegemoni’ agama impor, termanifestasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Ikhwanul Muslimin/Wahabi, dimana sekarang perjuangan mereka patut diduga berlindung di salah satu partai politik.

Kubu kedua ini terus melakukan pemaksaan kehendak, melalui berbagai aksi kekerasan, seperti teror bom dengan pelaku ekseksusi di lapangan: Jamaah Ansharut Tauhd (JAT) dan Jamaah Ansharut Daullah (JAD) yang bagian tidak terpisahkan dari jaringan The Islamic State of the Iraq and Syra (ISIS) di Indonesia.

Perjuangan kelompok kedua ini, agar peradaban luar dari Timur Tengah, berdasarkan prinsip ajaran Islam garis keras, sebagai peradaban baru Bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila diperjuangkan diganti menjadi paham kekhilafahan.

Celakanya, selama Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2019, kelompok kedua, patut diduga termanifestasi dalam dukungan kepada pasangan nomor urut dua Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno.

Kelompok pertama, bersama kelompok di luar agama Islam patut diduga termanifestasi dalam dukungan kepada pasangan nomor urut satu Calon Presiden dan Calon Presiden atas nama petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan K.H. Ma’aruf Amin.

Secara gamblang diilustrasikan, benturan peradaban terjadi sekarang, antara organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdatul Ulama (NU), melawan kelompok minoritas garis keras Islam yang memiliki jaringan dengan kelompok yang sama di sejumlah negara, baik di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara.

Atas dasar itulah, kolumnis Denny Siregar, menggambarkan, karena Jokowi dan Ma’aruf Amin dari kalangan NU, maka pertarungan Pemilu Presiden 2019 mendatang, adalah pertarungan antara Jokowi – Ma’aruf Amin melawan pihak yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan paham kekhilafahan.

Apabila situasi terburuk terjadi, yakni petahana Presiden Joko Widodo – Ma’aruf Amin kalah dalam pemungutan suara Pemilu Presiden, Rabu, 17 April 2019 mendatang, implikasi politiknya, Indonesia akan dikuasai kelompok Islam garis keras, sudah di depan mata. Indonesia memang dalam situasi krisis ideologi.

Jatidiri bangsa

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dalam kesempatan itu, mengingatkan, agama dan budaya di Indonesia, tidak semestinya saling menghancurkan satu sama lai

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, keduanya telah memiliki sejarah panjang dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia sehingga tidak perlu dipertentangkan. Memang ada guncangan terhadap jati diri Indonesia buntut dari perkembangan global.

"Pengembangan budaya di Indonesia sudah seharusnya menghargai nilai-nilai prinsipil dalam agama, dan sebaliknya pengembangan agama juga tidak semestinya mengakibatkan hancurnya keragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat Indonesia," tutur Lukman Hakim Saifuddin, sebagaimana dilansir Cable News Network (CNN) Indonesia atau cnnindonesia.com.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, agama dan budaya telah bersinergi dan menghasilkan nilai-nilai, norma dan etika yang luhur. Semua itu terbukti telah mempersatukan bangsa Indonesia sejak dulu, meski memiliki banyak keragaman.

Kementerian Agama Republik Indonesia, menilai sikap membenturkan agama dan budaya Indonesia dapat merusak modal sosial dan modal kultural yang mana merupakan fondasi bangsa Indonesia. Hal itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pemahaman universal, kebudayaan melahirkan agama, agama adalah produk budaya. Kebudayaan masyarakat dalam satu kawasan, kemudian terbukti melahirkan agama tradisi besar, agama bumi, agama samawi (berdasarkan wahyu).

Harus disadari kalau bicara masalah Agama Katolik dan Protestan, misalnya, harus bicara masalah akar budaya Yahudi, dan sebagainya.

Indonesia, sendiri sudah memiliki agama asli, sebuah aliran agama yang lahir dari kebudayaan sendiri. Di antaranya Agama Kaharingan yang lahir dari Kebudayaan Suku Dayak, Agama Kejawen lahir dari Kebudayaan Suku Jawa dan sebagainya.

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, Selasa, 7 Nopember 2017, berupa pengakuan terhadap aliran kepercayaan, implikasi lebih luas dari pengakuan terhadap agama asli Bangsa Indonesia.

Permasalahan yang terjadi sekarang, muncul sikap intolerans dari kelompok minoritas penganut paham kekhilafahan, dan muncul pengkotakan berdasarkan agama impor yang dianut, karena sebagian oknum anggota masyarakat Indonesia sendiri terlalu mendewakan agama impor. Pola pikir sebagian oknum di Indonesia, sudah terlalu jauh diracuni ideologi tunggal agama impor.

Padahal agama impor, adalah produk kebudayaan luar. Indonesia, memiliki kebudayaan sendiri, dengan aplikasi peradaban akrab dengan alam, lehulur, cinta sesama, kekeluargaan, sebagai mana sumber peradaban Bangsa-Bangsa di Asia, yaitu hormat kepada lehulur, hormat kepada orangtua, di samping hormat kepada negara.

Malah tiga prinsip dasar dalam berperilaku Bangsa Asia di atas, telah menjadi ideologi fundamental di China, dimana sekarang negara itu, berhasil menjadi negara maju dalam berbagai aspek peradaban.

Indonesia, kalau masih saja tetap mendewakan agama impor, maka itu, merupakan awal dari sebuah kehancuran. Karena terlalu memaksakan agama impor sebagai sumber peradaban baru yang tidak sesuai dengan kebudayaan sendiri.

Padahal, agama (keyakinan) boleh berubah, tapi identitas kebudayaan diri sebagai bagian dari salah satu suku bangsa di Indonesia, tidak akan bisa berubah, sampai kapanpun.

Akhlak Mulia

Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, menyerukan kepada para agamawan dan budaywan untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa tujuan akhir pengajaran agama adalah membentuk akhlak mulia.

Sikap tertib, toleran, saling menghormati, sabar, dan bersyukur atas keragaman yang ada termasuk tujuan akhir pengajaran agama

Lukman Hakim Saifuddin, menghimbau kepada semua pihak agar melakukan internalisasi nilai dan moral agama secara substantif. Pemikiran diskriminatif terhadap tafsir keagamaan yang berbeda, harus dihindarkan.

"Menyadari bahwa keragaman adalah takdir dan anugerah Tuhan kepada Bangsa Indonesia serta mwnjadikan spiritualitas sebagai basis kemanusiaan dan kebudayaan yang otentik," ucap Lukman.

Demi mendukung keselarasan antara agama dan budaya, Lukman Hakim Saifuddin, mendorong pemerintah mengembangkan model pembelajaran yang bersifat menjembatani religius, nasionalisme, dan produk kebudayaan lokal sebagai bagian dari kurikulim pendidikan.

Hal itu dinilai perlu demi pembentukan rasa bangga atas identitas keragaman dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Ketegaran NU

Di era demokratisasi, pasca Presiden Soeharto mundur terhitung 21 Mei 1998, perlawanan kalangan NU terhadap kelompok minoritas Islam garis keras di Indonesia, menarik dicemati.

Keutuhan NKRI di era demokratisasi, mesti disadari, berkat ketegaran kelembagaan NU bersama kelompok masyarakat lainnya di dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara.

Soal ketegaran mempertahankan Pancasila, malah salah satu kader terbaik NU, sudah pernah menjadi korban kriminalisasi politik kaum intolerans di era demokratisasi, yaitu Presiden K.H. Abdurahman Wahid alias Gus Dur yang diberhentikan komplotan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Amien Rais, pada 23 Juli 2001.

K.H. Abdurahman Wahid atau Gus Dur, menjadi Presiden Republik Indonesia terhitung 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001, kelahiran Jombang, Provinsi Jawa Timur, 7 Juli 1940 dan meninggal dunia dalam usia 59 tahun di Jakarta, 30 Desember 2009.

Sosok Kyai Haji (K.H). Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sangat teguh dalam memegang prinsip Pancasila dan pluralisme, termasuk saat jabatannya sebagai Presiden sedang terancam untuk dijatuhkan, kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD.

Gus Dur dilengserkan, karena keteguhannya mempertahankan Pancasila dan pluralisme.

"Saya lebih baik mundur sebagai Presiden daripada melakukan tindakan-tindakan yang melanggar Pancasila, melanggar azas pluralisme," kata Mahfud saat menirukan kata-kata Gus Dur, dalam acara Diskusi Pemikiran Gus Dur bertajuk Demokrasi dan Pluralisme di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2014.

Mahfud MD bercerita, saat menjelang lengsernya Gus Dur sebagai Presiden pada 2001, ada sejumlah orang menghubunginya, meminta menemui Gus Dur. Gus Dur bersedia untuk menemui mereka.

Ketika pertemuan tersebut akan dilangsungkan, Mahfud menanyakan terlebih dahulu perihal kepentingan yang ingin mereka sampaikan dalam pertemuan dengan Gus Dur. Sejumlah orang tersebut mengatakan ingin membantu menyelamatkan Gus Dur dari "kejatuhan".

"Mereka mengatakan, Gus Dur nggak mungkin diselamatkan, tapi kami bisa menyelamatkan Gus Dur dari kejatuhan. Syaratnya satu, agar Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden, ubah Indonesia menjadi negara Islam," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan andaikan Gus Dur ketika itu mau menerima saran tersebut maka puluhan juta umat Islam akan datang ke Jakarta untuk menjaga Istana Negara, dan mengepung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang ketika itu sangat menginginkan Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan.

Setelah mengetahui maksud kedatangan orang-orang tersebut, Gus Dur memutuskan untuk menolak kedatangan mereka.

Sosok Gus Dur yang enggan melakukan transaksi dengan lawan-lawan politiknya juga dikisahkannya ketika pertemuan di rumah MS Hidayat.

Tapi ada cerita menarik di baliknya. Beberapa hari menjelang Gus Dur lengser, ketika itu Gus Dur ditawari untuk melakukan kompromi politik. Pihaknya diminta untuk merombak kabinet dan menyerahkan pergantian personel menteri kepada partai politik.

"Gus Dur langsung gebrak meja dan mengatakan tidak setuju untuk melakukan transaksi seperti itu. Gus Dur lebih memilih jatuh daripada harus melakukan jual-beli jabatan seperti itu," ungkap Mahfud.

Sementara terkait pandangan soal pluralisme, Mahfud menambahkan, berdasarkan pemikiran Gus Dur, pluralisme di Indonesia hanya bisa ditegakkan dengan tiga hal yakni, pengakuan kesamaan derajat pada semua manusia, sistem demokrasi yang berjalan baik dan kedaulatan hukum.

"Demokrasi merupakan jalan untuk menegakkan pluralisme tapi demokrasi harus memiliki aturan, yakni kedaulatan hukum agar demokrasi tidak berjalan liar," ujar Mahfud MD.

Pembubaran HTI

Keberadaan kelompok radikal di Indonesia, memiliki catatan tersendiri. Lihat buku: “Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia”, diluncurkan Sabtu, 16 Mei 2009.

Di dalamnya, ada pengantar atau tulisan-tulisan orang yang dikenal nyeleneh bahkan kadang berkata kasar terhadap Islam atau Ummat Islam, di antaranya: K.H. Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Ahmad Syafi’i Ma’arif, mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadyah dan tokoh Nahdatul Ulama, A Mustofa Bisri.

Dalam buku ini, terungkap, betapa organisasi kemasyarakatan Islam terbesar kedua di Indonesia, yaitu Muhammadyah, sudah dikuasai kelompok radikal, garis keras, seperti kader HTI, Wahabi, Ikhawanul Muslimin yang dilarang keras di Mesir dan Arab Saudi, tapi di Indonesia sudah bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Gerakan garis keras transnasional di Indonesia terdiri dari kelompok-kelompok di dalam dan di luar institusi pemerintahan/parlemen yang saling mendukung untuk mencapai agenda bersama mereka. Bahaya paling jelas adalah identifikasi Islam dengan ideologi Wahabi/Ikhwanul Muslimin yang sangat ampuh membodohi umat Islam.

Mereka menyusup ke bidang-bidang kehidupan bangsa Indonesia, terutama ormas-ormas Islam moderat, institusi pendidikan dan pemerintahan; dan dengan dalih membela dan memperjuangkan Islam, melakukan cultural genocide untuk menguasai Indonesia. Formalisasi agama (baca: Islam) yang mereka lakukan hanya dalih untuk merebut kekuasaan politik.

Merespon gerakan ini, Pengurus Pusat Muhammadiyah menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Nomor 149/Kep/I.0/B/2006 untuk menyelamatkan Persyarikatan dari infiltrasi partai politik seperti PKS.

Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan fatwa bahwa Khilafah Islamiyah tidak mempunyai rujukan teologis baik di dalam al-Qur’an maupun Hadits.

PBNU mengingatkan bahwa ideologi transnasional berpotensi memecah belah bangsa Indonesia dan merusak amaliyah diniyah umat Islam

Ketegangan kelompok moderat dengan gerakan garis keras adalah manifestasi perseteruan al-nafs al-muthmainnah dengan hawa nafsu. Pengetahuan yang terbatas membuat hawa nafsu tidak mampu membedakan antara washîlah (jalan) dari ghâyah (tujuan), dalam memahami Islam pun kerap mempersetankan ayat-ayat lain yang tidak sejalan dengan ideologinya. Hal ini juga mencerminkan hilangnya daya nalar dalam beragama.

Buku hasil penelitian selama lebih dari dua tahun, mengungkap asal usul, ideologi, dan agenda gerakan garis keras transnasional yang beroperasi di Indonesia, serta rekomendasi membangun gerakan untuk menghadapi dan mengatasinya secara damai dan bertanggung jawab.

Dalam perjalanannya, pada Pemilu Presiden 2014, kader terbaik NU, dipercaya memimpin Indonesia periode lima tahunan. Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Joko Widodo – berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dalam sidang paripurna MPR-RI, 20 Oktober 2014.

Sudah bisa ditebak, sebagai orang NU, Jokowi (kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan JK (kader Partai Golongan Karya atau Golkar), tidak bisa kompromi dengan kelompok radikal, ditandai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017.

Selanjutnya, Selasa siang, 24 Oktober 2017, Rapat Paripurna Dipimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Fadli Zon, mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, menjadi undang-undang melalui pemungutan suara.

Hari Santri

Kendati HTI sudah dibubarkan, tapi pengikutnya terus mencari peluang untuk terus menunjukkan jatidirinya.

Dalam suasana itulah, dua tokoh NU, Gus Nuril dan Gus Yaqut menjadi tokoh sentral di lapangan pada penghujung tahun 2018, pasca terjadi pembakaran bendera HTI (berdasarkan keterangan Polri) di sela-sela Perayaan Hari Santri Nasional di Garut, Provinsi Jawa Barat, Senin pagi, 22 Oktober 2018.

Bendera HTI dibakar, menurut Pengurus Pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor, menyamakan kedudukan bendera HTI dengan bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai organisasi terlarang.

"Kalau bendera PKI dengan logo palu arit kita gimana, kita akan diam? Kita marah dong, organisasi terlarang yang akan mengancam negara ini, sama dong dengan HTI yang sudah terlarang di negara ini. Ngapain mereka mengibar-kibarkan bendera," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat ditemui di kantornya, di Jakarta Pusat, Rabu, 24 Oktober 2018.

Pukulan Gus Yaqut, memang telak. Langsung menonjok batang hidup kaum intolerans.

Karena kepepet, Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dilaporkan kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer, Sumadi Atmadja, ke Bareskrim Polri, 23 Oktober 2018.

Tidak cukup sampai di situ. Ketua Biro Hukum Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (Pushami), Aziz Yanuar Prihatin, menyampaikan pihaknya melaporkan Yaqut dengan dugaan pidana konflik Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), penistaan agama, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporkan kepolisian dilakukan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Saat bersamaan, isu demonstrasi besar-besaran membubarkan PBNU, menyeruak, Jumat, 25 Oktober 2018. Gus Nuril, langsung pasang badan, dengan menegaskan,

dirinya bersama PGN dan Banser berjumlah 91 juta orang, siap menjaga PBNU jika terjadi demonstrasi yang mengganggu negara Indonesia.

Gus Nuril, mengatakan, akan menghajar siapa pun yang berani datang ke Kantor PBNU di Jakarta, dengan kurang ajar.

"Kalau kurang ajar datang ke Rumah Besar Nahdlatul Ulama, akan kami hajar. Kami sudah mengekang kesabaran berlebih. Kami datang karena kami cinta kepada ulama. Siapapun yang mencoba mengganggu Rumah Besar Nahdlatul Ulama, sudah selesai," kata Gus Nuril, di depan Kantor PBNU, Jumat petang, 25 Oktober 2018.

Forum Aktivis Islam direncanakan menggelar demonstrasi dengan menggerakan kekuatan 10 ribu orang di Kantor PBNU, Jakarta, pukul 15.00 WIB, Jumat, 26 Oktober 2018.

Namun, hingga pukul 16.00 WIB, aksi belum juga muncul. Rupanya, nyali kaum intolerans ciut seketika, setelah diancam Gus Nuril dengan peta kekuatan pergerakan 91 juta massa NU di seluruh Indonesia.

"Sebagaimana dulu, ketika kami bela Gus Dur, kami bukan partisan partai, tetapi ulama ketika Gus Dur dihina, saya bikin pasukan berani mati, saat ini ada Patriot Garuda Nusantara, Banser, GP Ansor, menjaga NU. Menjawil Banser, maka berarti menjawil diri saya. Menjawil Banser berarti mempertaruhkan harkat martabat Nahdlatul Ulama, akan kita libas," kata Gus Nuril.

Gus Nuril dikenal juga sebagai salah satu sesepuh di Banser dan pernah memimpin Pasukan Berani Mati di era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden RI, 1999 - 2001.

Felix Siaw

Bahkan sebelumnya, Gus Nuril, menuding seorang ustad fenomenal, Felix Siaw, bagian dari kelompok intolerans di Indonesia. Ini bisa dilihat dari berbagai komentar di akun instragram Felix Siaw yang sangat mendukung ideologi kekhilafahan diterapkan di Indonesia.

Itulah sebabnya, ujar Gus Nuril, ada penolakan 5 Ormas terhadap Felix Siaw, yakni Bantuan Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang, Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Semarang, Ganaspati dan Patriot Garuda Nusantara.

Felix Siauw dijadwalkan menghadiri pengajian di Masjid At-Taufiq Banyumanik Kota Semarang, pada 8 Juli 2017, serta halalbihalal di Universitas Sultan Agung pada 9 Juli 2017.

“Rencana kehadiran Felix Siaw di Semarang dan Jawa Tengah, pada dasarnya ujicoba. Kalau tidak dicegah, itu artinya, Semarang dan Jawa Tengah sudah dikuasai kelompok radikal. Kalau Semarang dan Jawa Tengah sudah dikuasai, berarti ISIS, HTI, FPI, Ikhwanul Muslimin/Wahabi, dan kelompok radikal lainnya, sepenuhnya berhasil menguasai Indonesia,” ujar Gus Nuril.

Sinyalemen Gus Nuril, dibenarkan Sidney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), dalam rilisnya, Jumat, 19 Oktober 2018.

Sidney Jones, mengingatkan otoritas berwenang di Indonesia, bahwa ancaman kelompok teroris seperti Jamaah Ansharud Daullah (JAD) yang berafiliasi dengan The Islamic State of the Iraq and Syria (ISIS), akan tetap eksis di Indonesia.

“Mereka beralih dari wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah,” demikian Sidney Jones, dalam rilisnya.

Geliat kaum radikal di Indonesia, selalu memanfaatkan peluang menunjukkan eksistensinya dalam berbagai momentum politis strategis, seperti Pemilu Presiden 2019. (Aju)

Add comment

Security code
Refresh