Wawancara

Ketua Solidaritas Mahasisa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) ketika digiring keluar dari Kedutaan Belanda (Ist)Ketua Solidaritas Mahasisa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) ketika digiring keluar dari Kedutaan Belanda (Ist)Oleh: Petrus H. Haryanto*

Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa... (Alenia Pertama, UUD 1945). Untuk itu Bergelora.com menurunkan tulisan dibawah ini untuk mengenang perjuangan SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere).

provokasi dalam aksi damai 4 November 2016 lalu (Ist)provokasi dalam aksi damai 4 November 2016 lalu (Ist)JAKARTA  – Polisi Republik Indonesia (Polri) terhitung Jumat, 2 Desember 2016, menetapkan 10 tersangka makar sebagaimana diatur di 10 pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mesti dimaknai sebagai simbol membendung kekuatan ideologi liberalisme di Indonesia.

mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad. (Ist)mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad. (Ist)PONTIANAK – Republik Indonesia dan Federasi Malaysia, dua negara bertetangga langsung di Asia Tengggara, tengah menghadapi konflik politik di dalam negeri.

Konflik politik bertujuan melemahkan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu).

Karena intensitas konfliknya semakin terbuka, diprediksi, Federasi Malaysia akan lebih cepat hancur dari Republik Indonesia, akibat konflik politik di dalam negeri.

Argumentasinya, gembong provokator di Malaysia untuk menurunkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Najib Razak adalah mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad. Di Indonesia upaya merongrong pemerintahan masih di seputar massa Front Pembela Islam.

Berkaitan dengan itu, diingatkan semua pihak, untuk berpikir jernih di dalam menyalurkan aspirasi, agar tidak ditumpangi kepentingan negara asing, sebagaimana tudingan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Dalam seminar di Bandung, Rabu, 23 November 2016, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menuding jaringan intelijen Amerika Serikat dan Australia di balik aksi unukrasa puluhan ribu masa umat Islam di Jakarta, Jumat, 4 November 2016.

Aksi unjukrasa menuntut hukuman terhadap Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beragama Kristen Protestan, karena telah melakukan penistaan Agama Islam. Ahok kemudian jadi tersangka, Rabu, 16 November 2016.

Sangat mudah dilihat, demonstrasi yang sedianya menuntut kasus hukum Ahok, tapi kemudian berbuat anarkis dan berujung upaya ingin melengserkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Di dunia, tinggal Indonesia dan Malaysia yang penduduknya mayoritas Islam, stabilitas politiknya relatif baik. Tapi belakangan, terutama mengakhiri tahun 2016, secara serentak pula dua negara bertetangga di Asia Tenggara diguncang stabilitas politik yang masif.

Di Malaysia, keterlibatan senator Australia Nick Xenophon dan pemodal Amerika Serikat, George Soros, terang benderang di dalam memberikan dukungan politik dan membiayai sepak terjang kaum oposisi.

Nick mengklaim secara terbuka mendukung pelengseran Najib sejak tahun 2012, sedangkan George Soros membiayai operasional KiniTV di Kuching, Sarawak yang materi pemberitaan selalu berpihak kepada kepentingan oposisi.

Dewan Undangan Negeri (DUN) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Negara Bagian Sarawak bersama Kantor Kementerian Sarawak, atas perintah Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Adenan Satem, telah merumuskan tuntutan pembayaran royalti minyak, 21 – 30 November 2016. Ini salah satu upaya untuk menuju referendum.

Jelas sudah, guncangan politik di Indonesia dan Malaysia, akibat campur tangan asing, dalam rangka memperebutkan sumber daya alam yang dinilai masih sangat melimpah di Asia Tenggara.

Kendati Malaysia diprediksi lebih cepat hancur, tapi konflik politik antara pemerintah dan Islam konservatif di Indonesia, sudah tertata sangat rapi dan terstruktur. Situasinya sama seperti terjadi menjelang Gerakan 30 September (G30) 1965 di Jakarta.

G30S 1965 kemudian jalan masuk kepentingan Amerika Serikat dan Sekutunya di Indonesia yang berhaluan ideologi liberalis kapitalis, menumbangkan Presiden Soekarno berideologi sosialis yang melahirkan Pancasila sesuai alam dan budaya Bangsa Indonesia.

Menjelang pertengahan tahun 2016, arah pertarungan dua ideologi global di Indonesia sudah semakin terang benderang. Ini lantaran Presiden Joko Widodo menolak permintaan Amerika Serikat untuk mendatangani perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia sebelum tahun 2018, sesuai perjanjian.

Australia terlibat karena pemerintahan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, berencana membangunan peternakan sapi besar-besaran. Ini otomatis mengancam bisnis peternakan sapi Australia karena dalam lima dekade terakhir pemasok utama daging sapi bagi Indonesia.

Republik Rakyat Cina dan Federasi Rusia yang dikenal berlatar ideologi sosialis, sama dengan Indonesia melalui Pancasila, dipastikan tidak tinggal diam.

Ini bisa dilihat dari sampai sekarang masih bertenggernya kapal induk raksasa RRC di perairan Filipina, memantau situsi politik di Indonesia.

Bahkan satu pekan sebelum aksi unjukrasa di Jakarta, Jumat, 4 November 2016, dua unit kapal perang RRC bersandar di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta, dengan dalih masih dalam rangkaian kerjasama militer dengan Indonesia.

Karena itulah dalam kondisi sekarang RRC tidak akan selunak tahun 1965. RRC diprediksi akan berani menunjukkan eksistensi di Indonesia, apabila perang saudara di Indonesia betul-betul pecah.

Apabila terjadi perang saudara di Indonesia, RRC dipastikan akan berpihak kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Alasan keberpihakan RRC sederhana saja. Karena investasi RRC terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat. Periode Februari 2016, nilai investasi RRC di Indonesia tembus  mencapai US$23,25 miliar.

Financial Times menyebut investasi RRC ke luar negeri antara 2010 hingga 2015 mencapai US$219,897 miliar. Dengan demikian, 11 persen investasi RRC ditujukan ke Indonesia.

Adapun komitmen investasi terbesar RRC di Indonesia tercatat terjadi pada tahun 2015 lalu, yakni senilai US$22,678 miliar. Periode Januari - Februari 2016, komitmen investasi RRC di Indonesia mencapai US$3,202 miliar.

Ujung-ujungnya nanti, Indonesia sama seperti Suriah. Jadi ajang pertempuran kepentingan Amerika Serikat dan RRC secara tidak langsung. Presiden Suriah, Bashar Al-assad, didukung Federasi Rusia dan RRC, sedangkan kaum pemberontak didukung Amerika Serikat dan sekutunya

Nasib Indonesia bakal sama seperti di Suriah, apabila elit politik di tingkat nasional tidak segera sadar di dalam menyelamatkan kepentingan nasional.

Paling mengkhawatirkan lagi, andaikata situasi terburuk memang terjadi, perang saudara merebak di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, kawasan Kalimantan dan Papua, akan lebih leluasa memisahkan diri dari Indonesia. (Aju)