AMBON- Sarasehan Indonesia sebagai poros maritim berbasis jalur rempah yang digelar di Universitas Pattimura, Ambon, mengidentifikasi setidaknya ada 22 urusan atau subsektor yang menjadi syarat untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Semestinya Kementerian Koordinator Kemaritiman fokus terhadap 22 urusan itu. Demikian salah satu resume sarasehan yang disampaikan Laksda (purn) Soleman B. Ponto, yang didampingi Engelina Pattiasina (Archipelago Solidarity Foundation), Victor Nikijuluw (Pakar Kelautan), Tommy Hendra Purwaka (Pakar Hukum di Ambon, Kamis (4/12).
Menurut Soleman kepada Bergelora di Ambon, agenda Poros Maritim pemerintah harus lebih konkret, sehingga memudahkan dalam menentukan sasaran dan prioritas dalam pengembangan kemaritiman. Ke-22 sub sektor kemaritiman yang merupakan prasyarat multak terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia, karena berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta jasa.
“Ke-22 sektor itu merupakan satu kesatuan, jadi ketika satu sub sector saja tidak ada, maka mustahil untuk mengembangkan bidang kemaritiman yang kokoh. Tidak bisa parsial,” jelasnya.
Dia menambahkan, semestinya ke-22 urusan itu berada di satu atap, tidak terpencar seperti yang terjadi saat ini. Untuk itu, katanya, perlu dilakukan penataan kembali jika benar-benar ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim.
Engelina Pattiasina mengatakan, forum sarasehan juga memandang, pemerintah perlu mempertimbangkan serius untuk menjadikan jalur rempah sebagai basis pengembangan poros maritim. Sebab, jalur ini terbukti mengubah peradaban dunia dan nusantara. Berbagai kota yang berkembang di dunia dan kota besar di nusantara tidak lepas dari keberadaan jalur rempah ini.
Selain itu, kata Engelina, forum sarasehan juga merekomendasikan, agar menindaklanjuti semua hasil sarasehan dengan membentuk satu lembaga di bidang kemaritiman, yang dilengkapi dengan berbagai pusat kajian yang berkaitan dengan kemaritiman, kelautan dan perikanan.
Dalam forum itu, juga muncul gagasan agar Archipelago Solidarity Foundation dan lembaga terkait di Maluku akan melakukan pembinaan generasi muda, khususnya siswa dan mahasiswa untuk secara kreatif mengembangkan dan mengemukakan gagasan tentang pembangunan Maluku berbasis sektor maritim.
“Kita akan berusaha melakukan berbagai langkah konkret yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. Begitu juga dengan upaya membentuk satu lembaga di bidang kemaritiman,” jelas Engelina Pattiasina.
Sementara itu, Victor Nikijuluw, mengatakan, perlu mempertimbangkan adanya pelatihan bidang kemaritiman yang berkualitas bagi manajer di daerah, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai kemaritiman.
Menurut Victor,pelatihan seperti itu sangat penting dalam upaya memprioritaskan mengembangkan kemaritiman, terutama di kawasan timur.
Victor menambahkan, masyarakat juga membutuhkan pelatihan entrepreneurship di bidang kemaritiman, sehingga masyarakat tergerak untuk berusaha atau berwirausaha di bidang kemaritiman. Hal ini bisa terwujud, jika peserta mendapat sokongan modal untuk memulai usaha apapun di bidang maritim. (Dian Dharma Tungga)
