JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menegaskan pentingnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersih dan akuntabel.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi rekayasa maupun manipulasi dalam proses tersebut.
Tito meminta seluruh pihak yang terlibat tidak mengada-adakan proyek, seraya mengingatkan kembali bahwa setiap temuan penyimpangan mudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
“Jangan diada-adain, kalau diadain, ada Pak Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri), ada Pak Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi), ada nanti dari Polri, penegak hukum, yang mengawasi, masalah nanti,” kata Tito, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Selain itu, Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Menurut dia, percepatan perbaikan dan pembangunan rumah, termasuk relokasi, hunian sementara, dan hunian tetap, merupakan faktor utama untuk mengurangi jumlah pengungsi.
Pemerintah telah menetapkan besaran bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan, yakni Rp 15 juta untuk rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rusak berat.
Tito mengingatkan agar kepala daerah memastikan bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk renovasi rumah dan tidak disalahgunakan, baik oleh aparatur pemerintah maupun penerima.
Mendagri menjelaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga ditujukan untuk memulihkan daya beli masyarakat.
Pemerintah telah menyiapkan bantuan jaminan hidup, berbagai bantuan sosial, serta Dana Tunggu Hunian (DTH) agar masyarakat terdampak tetap memiliki daya beli selama proses pembangunan hunian berlangsung.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah mengerahkan Dinas Sosial untuk mendata warga yang mengalami penurunan status sosial ekonomi akibat bencana, agar dapat segera masuk dalam data penerima bantuan sosial.
29 Desa Hilang akibat Banjir dan Longsor, Paling Banyak di Aceh
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (16/1) dilaporkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Sumatra, telah mengakibatkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan.
Hidrometeorologi merupakan bencana yang dipicu oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan.
Adapun bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.
Seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh pada akhir November 2025 lalu. Akibatnya, 1.190 jiwa meninggal, 141 korban hilang, dan 53 kabupaten/kota terdampak per Kamis (15/1/2026).
Selain korban jiwa, bencana Sumatra berdampak pada kerusakan bangunan. Hingga hilangnya wilayah desa lantaran terbawa arus banjir dan tanah longsor.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, sebanyak 29 desa atau kampung dinyatakan hilang hingga saat ini. Dari total tersebut, desa yang hilang paling banyak berada di Provinsi Aceh.
“Desa yang hilang karena longsor atau karena banjir, terbawa arus. Aceh memang yang terbanyak, 21 desa atau kampung yang hilang,” katanya dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang Sumatra di Gedung Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Kamis.
Kemudian, delapan desa lain yang hilang berada di Provinsi Sumatra Utara. Sementara itu, tidak terdapat desa hilang di Provinsi Sumatra Barat.
“Sumbar yang semula 1 tapi sudah dikoreksi, bahwa tidak ada desa yang hilang, yang ada pernah terisolasi, jadi total jumlah desa yang hilang adalah 29, 21 di Aceh, 8 di Sumut,” ucap Tito Karnavian.
Eks Kapolri menambahkan, bencana Sumatra juga berdampak pada infrastruktur pemerintahan desa. Tercatat, sebanyak 1.681 kantor desa terdampak bencana Sumatra.
Tito Karnavian menyebut, Aceh menjadi wilayah terdampak berat akibat bencana. Sebanyak 1.495 kantor desa di Aceh terdampak.
Di Sumatera Utara, ada 64 kantor desa terdampak, dan sebanyak 45 kantor desa terdampak di Sumatera Barat.
Meski demikian, Mendagri menegaskan, Pemerintah Pusat telah bekerja secara maksimal, dengan melakukan mobilisasi secara nasional.
“Mulai 25 November (sejak bencana terjadi), pengerahan terjadi, bukan hanya organik dari tiga provinsi tapi ribuan pasukan TNI Polri BKO termasuk sembako, peralatan, helikopter, kapal karet untuk kepentingan evakuasi masyarakat dilakukan,” jelasnya.
Satgas Percepatan Rehabilitasi Pasca Bencana
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mengatakan Satgas tersebut, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tiga provinsi, Aceh, Sumut, dan Sumbar, dan beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, sebagai Ketua Satgas yang didampingi Wakil Ketua Satgas Bapak Richard Tampubolon, kemudian dibantu dewan pengarah yang akan diketuai Menko PMK,” ucapnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam (7/1/2026).
Penunjukan Tito sebagai Ketua Satgas dinilai mampu melakukan koordinasi dengan baik.
“Jadi pertimbangannya karena bencana kali ini berdampak di tiga provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Mendagri dapat dikoordinasikan lebih baik,” imbuh Mensesneg. (Enrico N. Abdielli)
