JAKARTA- Terkait temuan Ombudsman RI tentang maladministrasi tata kelola beras yang berpotensi merugikan negara Rp7 triliun, buru-buru dibantah Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.
Dia bilang, Perum Bulog memastikan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional sebanyak 3,9 juta ton, masih cukup baik alias layak konsumsi. Seluruh beras yang disalurkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun bantuan pangan, selalu melalui pemeriksaan kuantitas dan kualitas sebelum dilakukan pengemasan ulang.
“Bulog berkomitmen untuk memastikan beras yang sampai ke masyarakat selalu dalam kondisi baik dan layak konsumsi,” kata Rizal di Jakarta, dikutip Sabtu (6/9/2025).
Rizal menyampaikan, untuk menjamin keamanan pangan, Perum Bulog secara periodik melakukan pemeriksaan kualitas beras di laboratorium terakreditasi berstandar nasional.
Di mana, pengujian laboratorium terakhir, dilakukan pada Agustus 2025, yaitu Laboratorium PT Saraswanti Indo Genetech dan Laboratorium PT Sucofindo. Hasilnya, beras yang disimpan di gudang Perum Bulog memiliki kandungan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
Sebagai BUMN pangan, lanjut Rizal, Perum Bulog mendapat mandat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Alhasil, Perum Bulog berkomitmen untuk terus memastikan beras yang dikelola dan disalurkan berada dalam kondisi terbaik.
“Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan nasional tetap terjaga,” imbuh Rizal.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto menambahkan, saat ini, Perum Bulog, mengelola stok beras sebanyak 3,9 juta ton.
Sebanyak 2,95 juta ton atau 75 persennya, merupakan hasil pengadaan dalam negeri. Sisanya berasal dari pengadaan luar negeri yang dilaksanakan berdasarkan penugasan pemerintah di akhir 2024.
Dia menegaskan, seluruh stok beras yang dikelola Perum Bulog, selalu dijaga secara ketat agar tetap memenuhi standar kualitas dan layak konsumsi. Dari total stok CBP yang saat ini dikuasai Bulog, yakni sebanyak 3,9 juta ton beras, terdapat beras yang mendapatkan prioritas untuk segera dilakukan langkah reproses.
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Anggota Ombudsman RI (ORI), Yeka Hendra Fatika menyebut buruknya tata kelola cadangan beras pemerintah yang berpotensi meugikan negara nyaris Rp7 triliun. Terjadi penurunan kualitas beras gara-gara terlalu lama disimpan di gudang Perum Bulog.
“Salah satu penyebab potensi kerugian negara itu, adalah penurunan mutu beras hingga tidak layak konsumsi alias disposal. Itu terjadi karena stok beras terlalu banyak menumpuk di gudang (Bulog),” papar Yeka di Jakarta, dikutip Kamis (4/9/2025).
Menurut Yeka, sebanyak 300 ribu ton beras disimpan di gudang Perum Bulog, terancam disposal. Alhasil, potensi kerugian negara akibat hal itu, mencapai Rp4 triliun. Merujuk Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang ditetapkan Rp12.500 per kilogram (kg).
“Rp4 triliun itu dari disposable stock. Disposable stock itu, angkanya misalnya kalau terjadi 300 ribu ton. Nah, 300 ribu ton itu tentunya angkanya dari mana, kami punya datanya,” kata Yeka. (Web Warouw)
