“Kalau kami lihat dalam delapan tahun terakhir, survei kali ini paling tinggi, 75,5 persen”
Jakarta – Hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 8-13 April 2023 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 75,5 persen atau berada di level tertinggi jika dibandingkan hasil-hasil survei sebelumnya dalam delapan tahun terakhir.
“Kalau kami lihat dalam delapan tahun terakhir, survei kali ini paling tinggi, 75,5 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei Indikator Politik bertajuk “Isu-Isu Mutakhir dan Dinamika Elektoral Pascabatalnya Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20”, sebagaimana dipantau dari kanal YouTube Indikator Politik di Jakarta, Rabu (20/4).
Sebanyak 75,5 persen responden yang merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi tersebut terdiri atas 16,6 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 58,9 persen menyatakan cukup puas.
Sebelumnya, persentase kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi yang tertinggi adalah sebesar 75,3 persen yakni pada Januari 2023, sedangkan dalam survei pada Maret 2023, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 75 persen.
Berikutnya, Burhanuddin menyampaikan dua alasan yang menyebabkan tingginya persentase kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi pada periode April ini. Pertama, publik menilai di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, penanganan ekonomi Indonesia bernilai positif.
“Penanganan ekonomi Indonesia dinilai positif oleh publik, padahal seperti yang kita tahu, di beberapa negara lain kondisi ekonomi turun dan kurang baik,” kata Burhanuddin.
Lalu, alasan kedua adalah publik menilai Presiden Jokowi dan Pemerintah Indonesia mampu menanggulangi pandemi COVID-19.
Survei Indikator Politik terbaru itu diikuti oleh menempatkan 1.212 responden. Metode survei yang dilakukan adalah menghubungi responden melalui sambungan telepon. Kemudian, tingkat kepercayaan dalam survei tersebut mencapai 95 persen.
Survei LSI: 76 Persen
https://m.antaranews.com/berita/3479388/survei-lsi-tingkat-kepuasan-publik-kepada-presiden-capai-768-persen
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilapotkan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyampaikan bahwa tingkat kepuasan (approval rating) publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan, yaitu mencapai 76,8 persen.
Tingkat kepuasan publik tersebut tersebut merupakan yang tertinggi selama masa kepemimpinan Jokowi sebagai presiden dalam kurun waktu delapan tahun.
“Kinerja presiden dinilai positif oleh 76,8 persen responden atau masyarakat, mereka menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja presiden,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei LSI secara daring di Jakarta, Minggu (9 April 2023).
Memasuki April 2023, tingkat kepuasan publik kepada kinerja Jokowi mencapai 76,8 persen. Djayadi merinci, sebanyak 55 persen responden merasa cukup puas dan 21,8 persen lainnya merasa sangat puas.
Dia menjelaskan berdasarkan hasil survei LSI menemukan bahwa tingkat kepuasan publik kepada presiden cukup konsisten dan mengalami penguatan. Sepanjang tahun 2023, kepuasan publik kepada presiden stabil di angka 75-76 persen.
“Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu cukup konsisten mengalami penguatan,” kata Djayadi.
Survei Voxpoluli: 77,3 Persen
Hampir bersamaan, Lembaga Voxpopuli Research Center merilis hasil survei terkini dimana 77,3 persen publik merasa puas dipimpin Presiden Joko Widodo selama setahun terakhir.
“Dalam setahun tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi stabil, kini mencapai 77,3 persen,” kata peneliti senior Voxpopuli Research Center Prijo Wasono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 9 April 2023.
Dia menjelaskan angka tersebut tidak terlalu berubah sejak survei bulan Maret 2022, di mana tingkat kepuasan selalu di atas kisaran 75 persen. Sementara itu 18,3 persen merasa tidak puas, di antaranya 1,0 persen tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 4,4 persen.
Menurut Prijo, tinggi dan stabilnya tingkat kepuasan berkorelasi dengan stabilnya perekonomian nasional di tengah sejumlah guncangan. Tercatat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 sebesar 5,31 persen, di mana tiap triwulannya selalu di atas 5 persen.
Pada kurun waktu yang sama terjadi kenaikan inflasi, dari sebesar 2,64 persen pada Maret 2022 menjadi 4,35 persen pada Juni 2022, hingga mencapai rekor tertinggi 5,95 persen pada September 2022.
“Saat itu pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi, setelah beberapa bulan sebelumnya mengalami tekanan akibat gejolak ekonomi yang melanda seluruh dunia,” katanya menjelaskan.
Survei New Indonesia: 77,1 Persen
https://m.antaranews.com/berita/3462882/survei-new-indonesia-kepuasan-publik-pada-jokowi-capai-771-persen
Sementara itu,
Temuan survei New Indonesia Research and Consulting menunjukkan sebanyak 77,1 persen responden merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), dengan 8,3 persen menyatakan sangat puas.
“Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi stabil dan tinggi, kini mencapai 77,1 persen,” ucap Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu 29 Maret 2023.
Menurut Andreas, tingginya tingkat kepuasan menunjukkan optimisme publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dalam dua periode ini. Jokowi dinilai berhasil memimpin Indonesia di tengah guncangan akibat pandemi COVID-19 dan gejolak geopolitik dunia.
Setelah tiga tahun bergulat dengan pandemi, pemerintah telah mencabut berbagai kebijakan pembatasan sosial. Dalam refleksi pada masa awal pandemi, Jokowi mengungkapkan rasa syukur karena keputusan pemerintah untuk tidak melakukan lockdown.
Demikian pula dengan pergolakan dunia yang terutama dipicu oleh invasi Rusia atas Ukraina. Dampaknya dirasakan seluruh dunia dengan lonjakan harga pangan dan energi, memicu kelangkaan barang dan ketidakstabilan harga termasuk di Indonesia.
Kalau sedemikian tinggi kepercayaan rakyat pada kepemimpinan Presiden Jokowi, mungkin lebih baik pemilihan umum termasuk pilpres di dalamnya ditunda agar tidak sia-sia alokasi dana yang akan digelontorkan untuk Pemilu dan Pilpres nanti. Demokrasi toh untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk kontestasi elit politik semata.
Apalagi KPU sebagai penyelenggara Pemiku 2024 nanti sudah kehilangan legitimasi moral.akibat penzoliman pada Partai Prima terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. DKPP juga telah memberikan peringatan terakhir pada Ketua KPU karena perbuatan amoralnya terhadap salah satu pimpinan partai yang lolos dalam verifikasi lalu. Kalau dilanjutkan maka hasil Pemilu 2024 justru tidak legitimate dan menghapus kerja keras 10 tahun pemerintahan Jokowi (Web Warouw)
