Popularitas Prabowo kini jatuh, namun Jokowi dulu malah pernah terpuruk. Apa yang harus dilakukan?
Oleh: Redaksi
KEMENANGAN memberi seorang presiden mandat, tetapi tidak memberinya kesabaran publik tanpa batas. Pada awal pemerintahan, harapan biasanya menjadi bantalan politik. Namun, ketika janji mulai berhadapan dengan harga pangan, lapangan kerja, kualitas pelayanan, dan integritas pemerintahan, presiden dinilai bukan lagi dari niatnya, melainkan dari hasil yang dirasakan.
Presiden Prabowo Subianto kini berada pada fase itu.
Survei Indikator Politik Indonesia pada 14–24 Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo sebesar 49,5 persen, hampir berimbang dengan ketidakpuasan 48,8 persen. Penurunan ini tajam dibandingkan tingkat kepuasan pada awal pemerintahannya. Dengan sampel nasional 4.250 responden dan margin of error sekitar 1,6 persen, perubahan tersebut terlalu besar untuk dianggap sebagai fluktuasi statistik biasa.
Situasi ini mengingatkan pada Joko Widodo pada semester pertama 2015, ketika kepuasan terhadap pemerintahannya sempat turun hingga sekitar 41–42 persen. Namun, persamaan angka tidak berarti persamaan masalah.
Jokowi jatuh karena pemerintahannya terlihat belum memegang kendali. Prabowo tertekan justru ketika kekuasaannya sangat besar, tetapi hasilnya belum cukup dirasakan.
Pada awal 2015, Jokowi menghadapi kenaikan harga setelah pengurangan subsidi BBM, perlambatan ekonomi, konflik KPK–Polri, dan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Bagi pendukungnya, persoalan itu menyentuh identitas politik Jokowi sebagai figur bersih dan independen. Pertanyaannya bukan hanya apakah kebijakannya tepat, tetapi apakah ia sungguh mengendalikan pemerintahan atau tunduk pada tekanan partai dan elite politik.
Karena itu, krisis Jokowi saat itu merupakan krisis otoritas dan autentisitas. Publik belum yakin karakter yang membawanya ke Istana—mandiri, dekat dengan rakyat, dan berorientasi kerja—mampu bertahan di tengah struktur kekuasaan nasional.
Masalah Prabowo lebih langsung berkaitan dengan ekonomi dan pelaksanaan kebijakan. Dalam survei Indikator, hanya 19,3 persen warga menilai kondisi ekonomi baik atau sangat baik, sedangkan 39,6 persen menilainya buruk atau sangat buruk. Harga kebutuhan pokok disebut sebagai persoalan paling mendesak, disusul korupsi, lapangan kerja, dan kemiskinan.
Alasan ketidakpuasan terhadap Prabowo juga konsisten: harga masih mahal, program belum berjalan maksimal, korupsi tetap marak, ekonomi belum membaik, dan sejumlah program unggulan belum memenuhi harapan. Publik tidak hanya mempertanyakan tujuan kebijakan, tetapi kemampuan pemerintah mengubah kekuasaan, anggaran, dan organisasi yang besar menjadi hasil konkret.
Di sinilah perbedaan mendasarnya. Jokowi memulai pemerintahan dengan koalisi terbatas dan parlemen yang tidak sepenuhnya bersahabat. Prabowo memiliki koalisi luas, dukungan politik dominan, dan ruang kebijakan yang lebih besar. Karena itu, ia lebih sulit menjelaskan kegagalan dengan menunjuk hambatan dari luar. Semakin besar kekuasaan presiden, semakin tinggi pula tuntutan terhadap efektivitasnya.
Lalu, bagaimana Jokowi membalik keadaan?
Rebound Jokowi tidak lahir dari satu pidato atau kampanye komunikasi. Ia mengubah persepsi publik melalui keputusan politik, perbaikan ekonomi, dan bukti kerja.
Pertama, Jokowi memperlihatkan bahwa keputusan akhir berada di tangannya. Ia membatalkan pelantikan Budi Gunawan dan kemudian merombak kabinet. Langkah tersebut tidak menghapus seluruh kontroversi, tetapi memperbaiki persepsi bahwa presiden tidak mampu mengendalikan pemerintahannya.
Kedua, tekanan ekonomi mulai mereda. Inflasi turun, koordinasi ekonomi diperbaiki, dan pemerintah meluncurkan paket deregulasi serta investasi. Tidak semua kebijakan berhasil sepenuhnya, tetapi publik melihat adanya respons yang lebih terarah.
Ketiga, Jokowi menerjemahkan kebijakan menjadi sesuatu yang terlihat. Pengurangan subsidi BBM dikaitkan dengan pembangunan jalan, pelabuhan, bendungan, irigasi, dan infrastruktur lain. Program sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dana desa, dan bantuan sosial membuat manfaat kebijakan lebih mudah dikenali oleh rumah tangga.
Jokowi juga kembali kepada identitas politiknya: turun ke lapangan, memeriksa proyek, mengunjungi pasar, dan tampil sebagai pemecah masalah. Komunikasinya efektif karena ditopang tindakan. Citra “kerja” memperoleh makna karena ada hasil yang dapat dilihat.
Pelajaran utamanya jelas: kepuasan publik tidak pulih karena masyarakat diyakinkan bahwa keadaan sebenarnya baik. Ia pulih ketika pemerintah mengakui masalah, melakukan koreksi, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan.
Karena itu, Prabowo sebaiknya tidak membaca penurunan ini sebagai sekadar masalah komunikasi. Komunikasi penting, tetapi tidak dapat menggantikan perbaikan keadaan. Narasi yang defensif justru berisiko memperbesar jarak antara pemerintah dan pengalaman sehari-hari masyarakat.
Prioritas pemerintahan perlu dipersempit pada empat hal: harga pangan, pekerjaan, kualitas program, dan pemberantasan korupsi.
Pengendalian harga harus menjadi operasi pemerintahan yang terukur, bukan sekadar rapat koordinasi dan operasi pasar sesaat. Pemerintah memerlukan data produksi, stok, distribusi, dan harga yang terpadu, disertai intervensi cepat pada komoditas yang paling memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Ukuran keberhasilannya bukan jumlah instruksi, tetapi stabilitas harga yang dirasakan masyarakat.
Penciptaan kerja juga harus menjadi agenda langsung presiden. Tingginya ketidakpuasan di kalangan mahasiswa, buruh, masyarakat perkotaan, dan kelompok terdidik merupakan alarm serius. Pemerintah perlu melindungi industri padat karya, memperkuat UMKM, memperbaiki pendidikan vokasi, dan memastikan investasi menghasilkan pekerjaan, bukan hanya angka komitmen modal.
Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis tetap dapat menjadi aset politik, tetapi pelaksanaannya harus menempatkan kualitas, keamanan pangan, ketepatan sasaran, kapasitas fiskal, dan transparansi di atas ambisi memperluas cakupan. Mengoreksi desain bukan pengingkaran terhadap janji. Justru itulah tanda pemerintahan yang belajar dari bukti.
Di bidang korupsi, Prabowo perlu membuktikan bahwa kekuasaan besar tidak berarti impunitas besar. Transparansi pengadaan, audit program prioritas, penanganan konflik kepentingan, dan penindakan tanpa perlindungan politik merupakan syarat pemulihan kepercayaan.
Evaluasi kabinet juga diperlukan. Namun, reshuffle hanya bermakna bila didasarkan pada kinerja, koordinasi, dan integritas. Perombakan yang sekadar mengatur kembali keseimbangan politik tidak akan menyelesaikan problem delivery.
Prabowo masih memiliki modal. Sekitar enam dari sepuluh warga masih percaya bahwa ia mampu mengatasi masalah paling mendesak. Artinya, yang melemah terutama keyakinan terhadap pelaksanaan, belum sepenuhnya kepercayaan terhadap niat kepemimpinannya.
Tetapi modal tersebut memiliki batas waktu. Bila harga, pekerjaan, kualitas program, dan penegakan hukum tidak membaik, ketidakpuasan yang sekarang masih bersifat kondisional dapat mengeras menjadi penilaian terhadap karakter pemerintahannya.
Jokowi berhasil rebound ketika publik melihatnya berubah dari presiden yang tampak tersandera menjadi presiden yang memegang kendali dan menghasilkan bukti kerja.
Prabowo tidak perlu membuktikan bahwa dirinya kuat. Publik sudah mengetahuinya. Yang harus dibuktikan sekarang adalah bahwa kekuatan itu dapat diubah menjadi ketepatan prioritas, keberanian mengoreksi kesalahan, dan perbaikan nyata dalam kehidupan rakyat.
